Imam B Prasodjo

Saya termasuk jarang mengikuti berita kunjungan kerja pejabat. Namun kali ini secara tak sengaja saya melihat Facebook Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bu Siti Nurbaya, yang melampirkan foto foto rakyat dengan wajah gembira. Lihat:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10214699909114589&id=1329669818

Saya tertarik mencari tahu apa yang tengah terjadi. Oh rupanya, foto foto itu adalah foto para petani yang tengah berkumpul di Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusuk Kab Boyolali Jawa Tengah pada pagi hari, 4 November 2017.

Entah mengapa, saya ikut gembira melihat raut muka wajah para petani yang terekam dalam foto foto itu. Teman saya, Chalid Muhammad, mantan Direktur Walhi, memberitahu saya bahwa kejadian itu terkait acara penyerahan izin perhutanan sosial oleh Presiden Joko Widodo yang ia juga ikut menyaksikannya.

Konon, peristiwa ini awalnya terjadi saat para petani dan Menteri LHK Siti Nurbaya tengah sama-sama menanti kehadiran Presiden di pagi 4 November 2017 kemarin. Mereka secara bergantian foto bersama. Gelak tawa berderai saat para petani, lelaki maupun perempuan, mencoba beraksi di depan kamera. Inilah berkah teknologi informasi yang kini hampir setiap orang memiliki telepon genggam dengan dilengkapi kamera.

Rupanya, suasana informal ini berlanjut. Secara spontan para petani memanfaatkan waktu untuk ngobrol yang berlanjut dengan curah pendapat (curhat). Suasana yang awalnya santai kemudian berkembang menjadi serius. Semua unek-unek keluar tak terbendung. Chalid Muhammad yang saat itu juga berada di sana berceritera pada saya betapa ia terharu melihat antusiasme rakyat, ngobrol dengan Bu Menteri secara bebas. Melalui WA Chalid berceritera:

“Selama hampir dua jam Bu Siti melayani mereka. Ia mencatat semua keluhan dan menjawab beragam pertanyaan petani. Pertanyaan paling banyak disampaikan adalah ikhwal kepastian hak petani dalam mengelola kawasan hutan. Hal lain adalah adanya pungutan yang (selama ini) harus dibayar oleh petani pada oknum Perhutani bila ingin memanfaatkan tanah perhutani, hingga soal kebebasan petani dalam mengembangkan usaha pertanian dan juga akses pendanaan.”

Saya mengenal baik Bu Siti Nurbaya sejak ia bertugas sebagai Sekjen Kemdagri. Ia sejak dulu selalu rajin mencatat hadir dalam pertemuan dan dialog dengan siapapun dan pada saat kapanpun. Kebiasaan baik saat menjadi Sekjen rupanya ia bawa hingga ia menjadi menteri.

Saya terbayang, Bu Siti dengan rajin mencatat seluruh isi yang didialogkan dengan petani, seperti halnya mahasiswa di kelas saat mengikuti kuliah. Lihat foto para petani mengerumuni Bu Siti Nurbaya.

Menurut Chalid Muhammad, sesekali saat dialog berlangsung, Bu Siti menyela untuk langsung memberi instruksi kepada para direktur dan pejabat eselon 1 yang kebetulan menyertainya. Ini cara terbaik untuk menyelesaikan masalah; “dengar keluhan, fahami masalah, langsung selesaikan saat itu juga.”

Di tengah beragam kebijakan pemerintahan kali ini yang tentu tak semuanya saya setuju, namun kebijakan terkait Perhutanan Sosial tanpa ragu saya ikut mendukung. Mengapa? Kebijakan Perhutanan Sosial ini adalah kebijakan korektif yang dimaksudkan untuk memperbaiki kebijakan dan praktik perhutanan yang selama ini kurang berpihak pada masyarakat, terutama pada para petani desa hutan. Coba lihat, di masa sebelumnya, yang mendapat akses menggarap hutan di Indonesia umumnya adalah perusahaan pemerintah (Perhutani) dan perusahaan swasta, pola kebijakan warisan Belanda. Bahkan selama 2011 hingga 2014, pemerintah kembali melakukan pelepasan perizinan besar besaran pada swasta (perusahaan) yang luasnya tak kurang dari 1.6 juta hektar. Lihat bagan terlampir dalam tulisan ini.

Jelas sekali, selama ini “State Forestry” dan “Capital Forestry” selalu mendominasi.
Kebijakan ini tentu telah banyak mengundang pertanyaan, khususnya terkait dengan kemanfaatan langsung yang dapat dirasakan rakyat atau dalam “peningkatan kesejahteraan umum.” Alih-alih meningkatkan kesejahteraan umum, yang terjadi malah semakin tajamnya ketimpangan. Karena itu kebijakan korektif diperlukan. Bukankah begitu?

Katena itu, sulit bagi saya untuk tidak mendukung kebijakan yang mendorong tumbuhnya “Social Forestry” ini. Semoga pemberian izin pengelolaan hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) ini dapat menjadi tonggak awal utama dalam upaya pemerataan ekonomi dan kelestarian lingkungan yang selama ini terlupakan. Bagi petani, IPHPS ini jelas akan memberi kepastian hukum dalam mengelola hutan di wilayah Perum Perhutani selama 35 tahun. Selain itu, karena lahan hutan yang diizinkan digarap petani adalah lahan kritis yang telah gundul, dalam waktu tak lama, hutan diharapkan akan kembali pulih karena petani diwajibkan menanam. Pemerintah pun wajib mendukung upaya reboisasi ini. Dan para petani tentu akan bersemangat karena mereka dapat ikut memanfaatkan hasilnya, tanpa harus disertai rasa was was dikejar-kejar polisi hutan karena dianggap merambah dan mencuri.

Memang ada tantangan ke depan yang harus dijawab. Seberapa jauh para petani dapat efektif memanfaatkan lahan itu secara produktif dan tetap menjaga kelestarian. Mampukah para petani menjawab tantangan ini karena dalam jangka waktu 5 tahun sekali, pemerintah akan melakukan evaluasi. Bahkan Presiden Jokowi mengatakan akan memeriksa setelah satu tahun izin diberikan.

(Lihat http://www.beritasatu.com/nasional/461866-presiden-akan-periksa-perhutanan-sosial-dalam-setahun.html).

Izin dapat dicabut kembali bila para petani tak aktif menggunakan kesempatan ini.

Semoga ciita-cita Proklamasi, “memajukan kesejahteraan umum” dapat segera terwujud. Semoga melalui program Perhutanan Sosial yang digawangi kementerian LHK cita-cita proklamasi tak dikhianati.

#iPras 2017

%d blogger menyukai ini: