Minggu (26/11) Desa Panggungharjo menjadi sorotan Desa-Desa Nusantara. Desa yang dekat dengan IRE, dimana Sutoro Eko guru Desa kerap hadir di desa ini, nampak dijejali tamu – tamu para Kepala Desa, meskipun demikian Sutoro Eko, Yahoo Zakaria dan Suherman sebagai bagian sejarah UU Desa tidak hadir pada acara tersebut.

Kurang lebih 1000 Kepala Desa perwakilan dari luar pulau Jawa akan hadir di Desa tersebut. Juga 3000 Kepala Desa dari Wilayah Jawa Tengah dan DIY, lengkapnya, sesuai rencana bakal hadir 4000 Kepala Desa (Kades).

Kedatangan mereka adalah untuk berbicara dalam acara REFLEKSI 3 TAHUN IMPLEMENTASI UU DESA. Acara itu sendiri akan dihadiri oleh Pak Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa dan Sinuwun Ngarso Dalem Sultan Hamengkubuwono X.

Acara ini bagus, kita harus berfikir positif dan mendukung kegiatan ini. Baru kali ini juga cara dilaksanakan di Desa. Tentu Pak Wahyudi, Kepala Desa Panggungharjo makin tersenyum lebar bahagia. Pak Kades ini berpendapat bahwa keberadaan UU desa sangat penting bagi warga desa, perjalanan 3 tahun UU desa harus bisa mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan kesejahteranan desa.

Wahyudi menambahkan bahwa makna UU Desa itu memberikan kesempatan bagi desa untuk lebih berdaya dengan adanya pengakuan terhadap eksistensi desa. Dari UU Desa kewajiban negara adalah mengalokasikan dana desa.
Memang ada kendala, Bahkan isu negatif yang menyoroti bahwa alokasi dana desa sia-sia saja.Tapi itu tak benar. Dalam refleksi UU desa itu, akan banyak testimoni bahwa Dana Desa sangat bermanfaat bagi keberhasilan desa dalam membangun.

Sayapun mencoba melihat catatan catatan saya. diantaranya adalah pernyataanMenteri Eko bahwa masih ada 13 Ribu Desa yang belum dialiri Listrik. Desa desa itu banyak berlokasi didaerah yang masih tertinggal dan dipinggiran (perbatasan). Pertanyaan pun muncul, apakah UU desa dan dana desa ini tak mencapai daerah tersebut. Tentu bukan itu jawabannya.

Salah satu nawacita Presiden Jokowi adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Pengejawantahan cita-cita itu mendorong munculnya Dana Desa yang bertujuan untuk membekali desa dengan modal finansial untuk mengembangkan desa, dalam kerangka memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Modal ini bisa digunakan untuk pembangunan fasilitas masyarakat dan pengembangan potensi desa untuk usaha, dengan harapan kebutuhan dasar masyarakat akan air, sanitasi, hingga energi dapat terpenuhi serta mendorong tumbuhnya sentra ekonomi lokal.

Banyak Kepala desa yang mulai memikirkan untuk membangun desanya. salah satunya adalah soal dana desa yang dialokasikan untuk kebutuhan energi. Kepala desa ini berencana membeli generator diesel dengan Dana Desa untuk menghadirkan listrik di desanya. Rencana ini kemudian berganti karena instalasi listrik surya atap dengan sistem rumahan (solar home system) lebih cocok untuk desanya. solar home system (SHS) dapat dipasang secara individu tanpa mengkhawatirkan jauh dekatnya ketersambungan dengan sumber listrik. Walau cuma 3 pasang lampu dan saluran untuk carger Handphone, listrik ini sudah mengurangi penggunaan minyak tanah yang makin langka dan mahal.

Penggunaan Dana Desa yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat amatlah membantu desa-desa di Indonesia untuk mengembangkan potensi mereka. Tak melulu soal energi, Dana Desa juga mendorong tumbuhnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), badan usaha milik bersama untuk mengoptimalkan hasil pertanian, perkebunan, atau pariwisata desa. PR-nya memang masih banyak: kapasitas aparatur desa yang perlu ditingkatkan, penggunaan yang tepat sasaran dan jangka panjang, hingga soal transparansi penggunaan.

Menghadirkan listrik di desa adalah pekerjaan rumah yang menantang. Maka salah satu langkah cepat yang dilakukan adalah pendistribusian lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE). Model ini memang cocok diterapkan untuk skala rumah tangga di beragam lokasi, karena tidak memerlukan jaringan dan bisa mengandalkan energi terbarukan setempat, yaitu sinar matahari.

Kementerian ESDM mencatat pendistribusian ini akan menjangkau lebih dari 80.000 rumah di 5 provinsi di tahun ini. Hingga tahun 2019, program ini adalah program pra-elektrifikasi, menyediakan penerangan sementara jaringan listrik dibangun.

Energi dalam bentuk penerangan (dan ke depannya, listrik secara penuh) memicu efek pengganda, baik itu dalam mendorong kualitas pendidikan, meningkatkan taraf kesehatan dan ekonomi, hingga keamanan dan keterbukaan informasi.

Nawacita membangun dari desa itu bergulir, capaian yang pantas diapresiasi. Dalam capaian itu pula, tantangan menunggu untuk diselesaikan.

Program pra-elektrifikasi dengan LTSHE sangat bergantung pada data yang disampaikan oleh pemerintah daerah dan kesadaran pemerintah daerah setempat untuk pengajuan proposal. Bupati haruslah mengajukan desa mana saja yang menjadi target distribusi LTSHE, artinya desa yang tak diajukan dalam proposal tersebut akan terlewatkan.

Membangun kesadaran bahwa desa memiliki peran strategis mutlak untuk terus dilakukan. Nasib desa tidak akan pernah berubah, kecuali warga masyarakat desa tersebut yang merubahnya. Bantuan dan fasilitasi dari pihak luar lebih bersifat stimulan dan membantu pengembangan, bukan yang utama.

Faktanya sudah ada desa-desa yang berhasil menemukenali potensi lokal dan mengembangkannya menjadi produk-produk dan layanan yang bisa bersaing dalam lingkup regional dan bahkan nasional.

Cerita-cerita sukses tersebut perlu terus digali dan diangkat ke permukaan, sebagai upaya untuk melakukan counter terhadap berita-berita negatif tentang penggunaan Dana Desa, dan juga sebagai upaya membangun kesadaran kolektif bahwa desa bisa dan mampu memainkan peran-peran strategis dalam menyangga ekonomi Indonesia serta berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan.

Sebagai kritik yang konstruktif terhadap pelaksanaan rembug-rembug Desa sebelumnya, diperlukan suatu format rembug desa yang mampu menyerap dan menyaring aspirasi, mengidentifikasi masalah, membahas alternatif solusi, dan yang paling penting adalah berujung pada resolusi yang bisa disepakati dan ditindaklanjuti bersama.

Besarnya dana desa yang terus meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun perlu diarahkan pada suatu lompatan perbaikan, bukan hanya untuk desa, tetapi untuk kawasan dan secara kolektif mampu dirasakan oleh bangsa Indonesia.

Dari peringatan Refleksi UU desa ini. Akan muncul Resolusi. Resolusi-resolusi yang digagas tersebut tidak lepas dari kerangka semangat dan filosofi UU Desa dan prioritas Kementrian Desa yang paling tidak bisa dikelompokkan kepada 4 Tema Strategis : Local Economic Development, Program Inovasi Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan, BUMDEs.

Target yang ingin dicapai adalah penandatanganan Resolusi Desa yaitu penguatan komitmen seluruh stakeholder untuk menyukseskan agenda Pemerintahan Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggiran, dan menyukseskan Prioritas Penggunaan Dana desa tahun 2017 yaitu untuk Bumdesa, Embung Desa, Sarana Olah Raga dan Produk unggulan desa, serta memantapkan komitmen menyukseskan agenda Kemendes di 2018.

Semoga Dalam pembahasan refleksi itu juga dicermati persoaolan mendasar ditingkat bawah. Pak Yando Zakaria mencatat bahwa Tiga pokok masalah yang masih dihadapi UU Desa di tingkat lapangan. Pertama, soal perencanaan pembangunan desa. Tidak semua desa melakukan proses konsultasi dengan warga. Keterlibatan dan akses warga atas perencanaan desa amat terbatas. Kedua, transparansi alokasi penggunaan dana desa dan pengelolaan BUMDes.

Biasanya hanya elit desa saya yg membicarakannya. Warga atau perwakilan warga tidak diberi info yang cukup dan terbuka soal rencana pendirian BUMDes ini. Ketiga, kepemimpinan desa sangat menentukan.

Demikian juga para intelek muda yang concern ke desa seperti Arie Sudjito, Anom Surya, Wahyudin Kessa, Fradda Alvin, Joko G, Meizier, Lendy, Saiful Bahri, Arief Setyabudhi dan lainnya

%d blogger menyukai ini: