Direktorat Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa menggelar rapat sosialisasi dan sinkronisasi Program Pembangunan Kawasan Perdesaan. (Jakarta, 25/10/17).

Pada acara Rapat yang dihadiri oleh 109 Kabupaten/Kota, terdapat beberapa hal pokok yang menjadi perhatian utama Ditjen PKP.

Arahan dan Sambutan Dirjen PKP Ahmad Erani Yustika dalam Kegiatan Sosialisasi dan Sinkronisasi Program Pembangunan Kawasan Perdesaan (25/10/2017)

Berawal dari isu strategis yang harus dilakukan dalam pembangunan desa kedepan adalah pembangunan kolaborasi desa-desa yaitu pembangunan kawasan perdesaan.

Terdapat 3 Relevansi dengan Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah antara lain:

Pertama, dalam konteks kebutuhan untuk memastikan nilai tambahh ekonomi di desa terjadi, hal ini dapat dilakukn dengan menghidupkan Musyawarah Antar Desa dan mengoptimalkan peran BKAD.
Kedua, adalah memikirkan posisi tawar. Daya tawar harus ditingkatkan di desa-desa. Kawasan dibentuk untuk memastikan keseluruhan output bisa dikumpulkan melalui BUMDesa bersama untuk membentuk skala ekonomi yg lebih besar.
Ketiga, adalah mencegah adanya kompetisi yang berlebihan antar desa yang dapat menghilangkan dimensi kerjasama antar desa.

Setelah memahami relevansi kawasan perdesaan selanjutnya terdapat 3 pilar penting fungsi dari kawasan perdesaan.

Pertama kawasan berfungsi sebagai jembatan/bridging dalam relasi desa-kota, sehingga tidak ada hubungan eksploitatif antara desa dan kota.
Kedua adalah deepening atau pendalaman, ketika pelayanan sosial dasar telah selesai di desa.Maka langkah selanjutnya adalah pendalaman pembangunan melalui kerjasama dan konsesus bersama kawasan perdesaan.
ketiga adalah kolaborasi, ikhtiar bersama antar desa dan juga dengan pihak lain. Seperti perguruan tinggi, lembaga riset, NGO, swasta, pemerintah daerah, pemerintah pusat dll. untuk merawat dan memperbesar sumberdaya desa.

Pembangunan kawasan merupakan gerakan dari desa dan warga desa.
Oleh karena itu mulai dari inisiasi, perencanaan pembangunan kawasan perdesaan diharapkan bertumpu pada partisipasi warga.

Selanjutnya dimensi pemberdayaan harus difungsikan secara maksimal.
Ditjen PKP memiliki program untuk membentuk pusat pembelajaran/rumah belajar kawasan sesuai dgn produk unggulan yg dimiliki masing-masing kawasan.

Aspek yang tidak kalah penting dari kegiatan ini adalah aspek pertanggungjawaban. Kerjasama dari daerah untuk mengawal akuntabilitas program dari pemerintah pusat sangat diharapkan untuk kelancaran pembangunan kawasan perdesaan.

%d blogger menyukai ini: