whatsapp-image-2016-11-02-at-7-02-08-pm

TA Kabupaten Gorontalo melakukan konsolidasi bersama Kasubag Hukum Kabupaten Gorontalo.

 

GORONTALO- Tim Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Gorontalo bekerjasama dengan Pemerintah Daerah menyusun enam Rancangan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan isu desa. Keenam Raperbup itu yakni Perbup Standar Harga di Desa, Perbup Pemanfaatan Dana Desa, Perbup Perencanaan Desa untuk RPJMDesa, Perbup Kewenangan Desa, Perbup Kewenangan Lokal Berskala Desa Bidang Pembangunan Pelayanan Dasar Desa, dan Perbup BUMDes. Raperbup tersebut kini sudah masuk dalam tahapan telaah atau kajian Bagian Hukum Kabupaten Gorontalo.

Selain itu, Tim TAPM Kabupaten Gorontalo juga sedang Raperda tentang  BUMDes yang kini masuk tahapan penyusunan.

Tak hanya itu, tim tersebut juga telah turut melahirkan dua Perbup, yakni Perbup No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa di Desa dan Perbup No. 06 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Hal tesebut merupakan bentuk fasilitasi TA dalam penyusunan regulasi daerah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa. Sebab, menurut Permendesa No. 03 tahun 2015 pendampingan desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.

Oleh karena itu, peran seorang Pendampingan Desa dituntut banyak hal, termasuk peran Tenaga Ahli kabupaten dalam membantu fasilitasi penyelarasan kebijakan daerah dalam pelaksanaan UU Desa.

Berdasarkan hasil koordinasi dan konsolidasi TA Kabupaten Gorontalo dengan Kasubag Hukum Kabupaten Gorontalo pada Kamis 3 November 2016, enam Perbup tersebut akan disahkan pada November 2016.

(Penulis: Muhlis Panai, TAPM Kabupaten Gorontalo)

%d blogger menyukai ini: