Tugas Pendamping Desa, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementrian Desa PDTT Tahun 2016. Salah satunya adalah Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum di Desa dan/atau antar Desa.

Output kerja yang diharapkan yaitu Proses pelaksanaan penyusunan produk hukum desa berjalan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan indikator Out Put; a) Terfasilitasinya penyusunan  peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan/atau surat keputusan kepala desa; b) Masyarakat desa berpartisipasi aktif dalam penyusunan produk hukum di desa dan/atau antardesa. c) Terfasilitasinya peran BPD dalam proses penyusunan produk hukum desa. Pertanyaannya bagaimana agar Pendamping Desa mampu melaksanakan tugas tersebut? Mengingat kapasitas Pendamping Desa masih banyak yang kurang dalam memahami teori maupun teknis penyusunan Regulasi di Desa.

Pengertian

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dalam ketentuan umum disebutkan bahwa peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final. Secara lebih rinci, teknis Penyusunan Peraturan di Desa lengkap diatur dalam Permendagri No.111 Thn.2014 tersebut. Sesuai dengan Pasal 32 dalam Permendagri No.111 Thn .2014 menyebutkan bahwa “Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan di desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota”, maka di Tabanan telah keluar Peraturan Bupati Tabanan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyusunan Peraturan di Desa.

Bahan bacaan atau materi tulisan yang mengulas tentang bagaimana menyusun Peraturan di Desa sudah banyak di Internet, salah satunya di https://risehtunong.blogspot.co.id/2017/02/tata-cara-penyusunan-peraturan-desa.html?m=1 .

Pembaca dapat mencari sendiri refrensi tulisan-tulisan sejenis di Internet dengan sangat mudah. Persoalannya adalah bagaimana agar Pendamping Desa mampu memahami dengan benar teori dan sekaligus dapat mempraktekannya dengan percaya diri di Desa? Disinilah Peran supervisi dan pengkaderan dari Kabupaten khususnya TA Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana telah diatur dalam SOP Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional.

Strategi

 Pentingnya menerapkan manajemen kerja bersama dalam upaya mengkondisikan agar Pendamping Desa mampu melaksanakan Tugas Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum di Desa dan/atau antar Desa. berikut langkah – langkah praktis pengkondisian yang memungkinkan untuk dilaksanakan:

  1. TA PMD memiliki matriks dokumen atau daftar inventaris kebutuhan peraturan di Desa, termasuk Surat Keputusan Kepala Desa, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri dan Peraturan Bupati yang ada dan daftar Peraturan Mentri, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berhubungan dengan Implementasi UU Desa no.4 Tahun 2014. Matriks ini harus selalu di Update dan disosialisasikan kepada Pendamping Desa untuk dibahas dan didiskusikan baik dalam pertemuan Formal (Rapat kordinasi, FGD, Ruang Belajar Reguler, Supervisi, dll) maupun pertemuan non Formal.
  2. Pendamping Desa harus membangun Ruang Belajar Regulasi Desa lewat komunitas diskusi di Desa, Kecamatan atau bahkan Klaster di Kabupaten. Ruang Belajar regulasi tersebut dapat menghasilkan ide dan fakta/data tentang kebutuhan regulasi Desa yang harus ada di Desa berdasarkan kewenangan Desa dan Hak Asal usul, disamping Peraturan Desa yang dibuat berdasarkan amanat peraturan diatasnya.
  3. Pendamping Desa harus sering diajak untuk membiasakan diri mendiskusikan refrensi draft Peraturan di Desa termasuk Surat Keputusan Kepala Desa yang disiapkan oleh TA Kabupaten atau Pihak lain. Refrensi Draft tersebut dapat dibagikan dalam Group Chating WhatshApp dan didiskusikan baik di Group WhatshApp tersebut ataupun di Ruang Belajar Regulasi Desa. Hasil diskusi merupakan kesepakatan Draft yang akan di sebarkan ke Desa dampingan masing-masing sebagai refrensi Pemerintah Desa dalam merumuskan Peraturan di Desa.
  4. Oleh Karena Pendamping Desa ikut dalam Proses Penyusunan refrensi Draft Peraturan di Desa, maka setidaknya Pendamping Desa telah memiliki pengetahuan yang cukup dan Percaya Diri untuk mampu memfasilitasi Desa dalam Penyusunan Produk Hukum di Desa dan/atau antar Desa.
  5. Kebutuhan Produk Hukum di Desa dan/atau antar Desa hasil dari rembug atau ruang belajar yang difasilitasi Pendamping Desa di Desa, dapat ditindaklanjuti dengan berkonsultasi kepada TA PMD atau dibawa ke diskusi ruang belajar Regulasi di tingkat kecamatan atau Kabupaten untuk mendapatkan masukan dan refrensi draft yang sesuai. Hasil dari diskusi di kecamatan atau kabupaten dibawa kembali oleh Pendamping Desa ke Desa dampingan dalam fasilitasi penyusunan Produk Hukum di Desa dan/atau antar Desa.

Langkah-langkah praktis diatas pada intinya adalah untuk membangun lingkungan dan sistem kerja pendamping Desa, sehingga Pendamping Desa terkondisikan untuk terus Belajar, kerja bersama dan berbagi pengetahuan praktis. Tantangannya tentu lebih banyak bersifat subjektif yaitu komitmen dan dedikasi untuk menciptakan lingkungan yang kita hendaki tersebut secara bersama-sama.

Kadek Agus Mahardika

Pendamping Desa Kecamatan Kediri, Tabanan

*Ditulis Rabu, 16 Agustus 2017 Pkl. 22.00 Wita

%d blogger menyukai ini: