Oleh; Kadek Agus Mahardika
Pendamping Desa Kecamatan Kediri, Tabanan

Apa Itu Pendamping Lokal Desa?Peraturan Pemerintan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 129 ayat 1 menjelaskan pendamping Profesional terdiri atas Pendamping Desa di kecamatan, Pendamping Teknis di kabupaten dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi. Pada ayat 3, menjelaskan bahwa KPMD (kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

Tidak ada disebutkan tentang Pendamping Lokal Desa atau PLD. Jika kita merujuk peraturan yang lebih teknis dan mengerucut ke soal Pendampingan Desa yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa, juga sangat jelas tidak ada disebutkan tentang Pendamping Lokal Desa. Lalu Pendamping Lokal Desa itu apa?
Ternyata Pendamping Lokal Desa dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana pasal 129 berubah menjadi; Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) terdiri atas:
a. tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
b. tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
c. tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
d. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, mengapa Permendes Nomor 3 Thun 2015 tentang Pendampingan Desa tidak merujuk PP 47 tahun 2015 atau merubah permendes tersebut agar sejalan dengan PP 47? Saya tidak tahu jawabannya!!!

Ruang Lingkup Tugas PLD
Berdasarkan modul pelatihan Pratugas PLD, ruanglingkup tugas PLD adalah seperti pada tabel berikut;

Berdasarkan ruang lingkup tugas PLD tersebut maka seorang PLD wajib memiliki kompetensi dasar atau kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Maka didalam modul pelatihan Pratugas PLD di jelaskan materi atau pengetahuan yang harus dikuasai oleh PLD. Diantaranya konsep atau folosofi tentang Desa dan Visi undang – undang Desa, tata kelola Desa, pembangunan Desa, Pengembangan Ekonomi Desa, Penyusunan Peraturan di Desa, Konsep pemberdayaan masyarakat, pendampingan, membangun Tim kerja di Desa sampai pengetahuan teknis untuk bisa memfasilitasi desa dalam menyusun Buku Kas Umum, memfasilitasai pengajuan SPP, memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, memfasilitasi penyusunan laporan Realisasi APBDes sampai penyusunan RKTL dll. Pertanyaannya bagaimana agar PLD memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diharuskan tersebut?

Startegi saya selaku Pendamping Desa yang juga bertanggungjawab meningkatkan kapasitas PLD adalah:
1. Mengkondisikan adanya forum belajar informal secara reguler, terjadwal, sistematis dan responsif terhadap kebutuhan penyelesaian masalah kekinian dalam tugas pendampingan. Tentu dibutuhkan syarat-syarat agar pengkondisian ini bisa terwujud. Diantaranya komitmen PLD untuk disiplin menyediakan waktunya kurang lebih 1-2 jam dalam 1 minggu untuk serius mengikuti forum belajar informal tersebut. Adanya peran aktif PLD dimana forum belajar tersebut bisa menjadi ajang tukar pemikiran dan diskusi 2 arah sehingga PLD wajib memiliki pengetahuan sendiri hasil dari membaca materi sendiri atau interaksi keilmuan di lapangan. (sudah dicoba dilakukan di Desa Pejaten dengan nama Komunitas Kader Desa, diskusi setiap hari kamis malam jam 7)
2. Mendorong PLD untuk mengarahkan pemerintah desa atau kelembagaan di desa, agar mengadakan forum formal maupun informal dalam rangka Bintek (Bina Teknis) atau sosialisasi (UU Desa, pengelolaan keuangan Desa, Penyusunan RKP, Pengadaan barang dan jasa, dll tergantung kebutuhan pemangku kepentingan dan jadwal/kalender pemerintahan Desa), dengan mengundang/mendatangkan nara sumber yang kompeten atau Ahli seperti Pendamping Desa, Tenaga Ahli atau SKPD yang terkait. Sehingga secara langsung PLD bisa mengklarifikasi hal-hal yang perlu penjelasan dan menanyakan hal-hal yang dianggap belum jelas secara teknis maupun non teknis.
3. Mendorong PLD membuat jurnal atau buku harian untuk mencatat segala pertanyaan dan permasalahan selama dilapangan sehingga menjadi bahan untuk dibahas dan dicarikan solusinya baik didalam forum no.1 atau no.2 diatas, bahkan secara langsung ditanyakan ke PD atau TA (Tapi sebelumnya usaha sendiri dulu dengan buka-buka buku dan googling, jika belum yakin baru bertanya ke PD atau TA!!! Jangan manja….)

Dari 3 strategi saya diatas tentu semuanya menitik beratkan pada faktor PLD nya. Apakah PLD mau tau? Mau Mengerti? dan mau maju? Jika semua kemauan itu tidak ada maka mohon maaf “semangka di teba” jika ada yang komplain bahwa PDnya justru tidak mempunyai kompetensi dan tidak mau membantu PLD dalam meningkatkan kapasitas maka ajukan saja pindah jadi PLD di kecamatan Kediri atau nanti ikut melamar jadi PD, Hehehehe “mecande”.

Strategi Pendampingan PLD di Desa
Pada prinsipnya, PLD adalah ujung tombak keberhasilan program pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu agenda besar pendamping lokal desa adalah mengawal implementasi UU No. 6/2014 Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan. Pendamping lokal desa itu bukan sekadar menjalankan amanat UU Desa, tetapi juga modal penting untuk mengawal perubahan desa demi mewujudkan desa yang mandiri dan inovatif (katanya Modul).

Pertanyaannya, Bagaimana caranya? Strategi pendampingan PLD di desa menurut hemat saya adalah :
1. PLD harus memiliki TIM/group di Desa dampingan (bisa dari unsur kaur, LPM, BPD, KPMD, Pemuda Desa, mantan Pelaku PNPM atau anak perbekel), caranya tentu dengan pendekatan yang tepat, pas dan mengena. Apakah melalui pendekatan hobi, pendekatan hubungan keluarga, pendekatan ekonomi/usaha, pendekatan politik/satu aliran dll (yang paling gampang adalah pendekatan dengan membantu meringankan pekerjaan administratif kaur atau kelembagaan Desa seperti mengetikkan dokumen atau ngajarin private exel). TIM ini harus terus dikonsolidasikan dan ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya seiring dengan kebutuhan program (RKTL) dan tantangan di Desa yang akhirnya TIM ini di lembagakan menjadi komunitas kader Desa atau dengan nama lain. Dengan memiliki TIM maka kita telah memiliki SDM yang bisa mensuport dan menjalankan apapun yang menjadi rencana/program pendampingan kita termasuk mengumpulkan data untuk laporan setiap hari kamis.
2. Membangun jaringan sosial (social network). Menurut Modul; Hal mendasar yang harus dipahami dari hubungan sosial yang melahirkan jaringan sosial adalah setiap orang mempunyai akses yang berbeda terhadap sumber daya yang bernilai, seperti akses terhadap sumber daya alam, informasi atau kekuasaan.

Artinya bahwa dengan memahami jaringan sosial di Desa akan memudahkan bagi pendamping desa dalam membangun jaringan sosial baru untuk kepentingan implementasi UU Desa, serta memudahkan untuk mengembangkan kerjasama.
Untuk membangunn jejaring sosial di pedesaan terlebih dahulu kita harus memetakan dan mengenali siapa saja tokoh atau pihak kunci yang dapat kita ajak bersama untuk membangun dan memajukan desa. Model pendekatan dalam kerja jaringan:
a. Model kontak person. Biasanya dilakukan oleh seseorang yang merupakan tokoh kunci dari lembaga, sering menggunakan pendekatan pribadi, loby (silaturahmi), mediasi dan lain-lain.
b. Model kerja sama. Dapat dilakukan dengan pemerintah, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga keuangan atau kelompok profesi lainnya dengan isu-isu yang sejenis dan sifatnya memberikan bantuan stimulan, teknikal asistensi pada program yang sama.
c. Model aliansi. Kerja sama antar forum/lembaga untuk menyuarakan isu yang sama, misalnya: ALIANSI GERAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN yang terdiri dari pendamping desa, Pemda, NGO, dll.
d. Model koalisi. Beberapa forum/lembaga melakukan merger menggunakan satu nama, misal: KOALISI PENGENTAS KEMISKINAN PEDESAAN, bersifat sementara (ad hoc) dipimpin oleh seorang koordinator

Hanya dengan 2 strategi pokok tersebut saya yakin apa yang menjadi tujuan diadakannya Pendamping Lokal Desa akan tercapai, sehingga tidak lagi akan ada kesan di Desa bahwa ada atau tidak ada Pendamping Lokal Desa sama saja. Silahkan kita berfikir ulang untuk menyadari secara filosifis bahkan secara spiritual tentang apa yang bisa kita buat untuk kemajuan Desa.

Sebab, kendala ekonomi atau gaji PLD yang rendah mungkin menjadi alasan untuk tidak maksimal bekerja maka akan sia-sia tulisan ini dibaca sampai habis. Saya percaya dengan membangun sumber daya Manusia di Desa dan jejaring sosial sebagai modal tak ternilai harganya, maka akan menjadi mudah bagi kita secara personal untuk mencapai kesejahteraan (Tanpa ketergantungan akan Gaji di PLD atau menjadi pemberdaya yang berdaya).

Rejeki akan datang sendiri untuk orang yang tulus dan giat bekerja. Utamakan Proses maka hasil adalah bonus yang menambah kebahagiaan kita. Jangan Lupa bersinergi dengan PD dan TA, Tim yang solid lahir dari komunikasi yang efektif dan tidak ada dusta diantara kita. Ayo bantu Desa!!!!

*Ditulis Senin, 12 September 2016 pkl. 10.00 Wit

%d blogger menyukai ini: