img-20161004-wa0006

Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) menjadi pokok bahasan paling diminati dalam Pelatihan Pratugas Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten. Peserta antusias mengikuti materi, bahkan mereka membuka kelas pendalaman secara khusus.

SID merupakan sistem yang mendukung penyelenggaraan tata kelola. Sistem mengolah data desa, data pembangunan desa, potensi ekonomi desa, data kawasan perdesaan, hingga pelayanan publik prima. SID juga mendukung tata kelola desa yang akuntabel, bersih, dan transparan.

Pelatih SID, Yossy Suparyo, menjelaskan pelayanan informasi menjadi bagian penting dari penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pasal 82 dan 86 menegaskan pelayanan keterbukaan informasi dan jaminan akses informasi masyarakat atas pembangunan desa.

SID bukan sekadar aplikasi atau piranti lunak, tapi mencakup pengadaan piranti keras, akses jaringan telematika, dan peningkatan sumberdaya manusia. Pengembangan SID harus memudahkan akses masyarakat atas informasi yang mereka butuhkan.

Yossy menegaskan tiga pendekatan dalam penerapan SID. Pertama, sistem harus memfasilitasi penggalian dan pemetaan potensi ekonomi desa. Selanjutnya, potensi ekonomi didorong menjadi produk unggulan desa.

“Bila akses pasar produk desa terbuka luas, maka mobilisasi ekonomi desa dapat dilakukan. Desa dapat menjadi sentra pergerakan ekonomi baru,” ujarnya.

Kedua, sistem harus memfasilitasi tata kelola desa semakin efektif dan efisien. Kinerja desa semakin baik dan angka kepuasan pelayanan publik meningkat. Pengambilan keputusan di desa didukung oleh data yang akurat.

Ketiga, sistem harus mampu menciptakan tata kelola desa yang akuntabel dan transparan. Informasi yang harus dilaporkan ke publik makin diakses oleh masyarakat.

“Pemerintah desa dan buying kamagra online masyarakat mampu mengukur kemampuan dan ketahanan sosial secara kolektif,” lanjut Yossy.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tak dapat dihindarkan. Peserta berlatih untuk memetakanola produksi-konsumsi informasi, penetapan walidata desa, kebijakan keterbukaan informasi publik, mengolah server, instalasi aplikasi, dan melakukan kostumisasi layanan.

Pratugas TAPM Kabupaten diselenggarakan pada 1-10 Oktober 2016 di Surabaya. Acara ini diikuti oleh 368 peserta dari tiga provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.

%d blogger menyukai ini: