Berikut ini merupakan kutipan diskusi di laman facebook guru desa Sutoro Eko dengan tema “Desa Ladang Tempur Kuasa Ruang dan Kuasa Uang”

Trio Kediri

Desa yang mampu meningkatkan Modal Sosial Warga Masyarakatnya lah yang mampu mewujudkan Desa Hebat.
Smentara ini Desa bagaikan “Pasar” yang dipenuhi banyak pengunjung dengan berbagai kepentingannya.

Wahyuddin Tantawi

Inilah yang kami harapkan dari guru desa/dosen kami pak Sutoro Eko utk memberikan pencerahan kpd aparat desa dan supradesa demi kemandirian desa.

Fiterson Mura

Desa skrg sbg subyek, jg skligus sbg obyek para premanisme yg dtang ke desa dgn modus operandi untk kontrol sosial pdahal minta setoran ini dilemetis bagi desa, ada ruang tetapi tdk ada uang, dmkian sbliknya ada uang tetapi mnjdi “ruang” bg pra pendomplang desa.

Lek Djum Wolak Walik

Sebaliknya juga Pak Wahyudin pelaksanaan desa kadang bertingkah kayak preman njilat keatas, ngidek menisor

Polsek fungsi pengawasan hukum dr negara… kontrol informal yg tanpa tupoksi dan sop itu yg blm tampak masih dianggap liar sbg warga negara yg cerdas yg bikin ruang diluar arena.

Waspada tahun politik: Desa adalah sasaran ladang KAMPANYE semua akan terseret!!! Perlu diperkuat INDEPENDENSI Desa sbg “Desa Mandiri” bukan sekedar citra ekonomi semata, mental kultural perlu dipertimbangkan juga.

Umbi Moki

Ini salah satu cara untuk menindas desa dgn cara2 yang seolah2 birokrasi, padahal karena merasa tersaingi karena negara memberikan kewenangan, ini krn ketidak puasan orang2 yang suka memandang desa tdk mampu dan mau menghancurkan kepercayaan pada Desa.

Dani Usadi

Ruang desa kolaborasi antara deleberasi kekuasaan dan pemberkuasaan ujung2nya membunuh kuasa rakyat atas nama rakyat

Bambang Soetono

Guru Sutoro Eko semakin hari menurutku kondisinya semakin memprihatinkan, ada upaya perbaikan tapi sifatnya hanya tambal sulam seperti permendesa prioritas dan perubahan formula alokasi DD.

Kembali ke atur panjenengan diatas nuansanya menurut saya lebih karena pertimbangan kuasa uang, termasuk kran kontrol terhadap desa yang dibuka selebar2nya dg melibatkan aparat pertahanan keamanan dan para penegak hukum. Ruang kuasa desa semakin sempit.

Semua agenda yg disodorkan menjadi hanya seolah-olah untuk desa dan masyarakatnya, akan tetapi yg terjadi malah sebaliknya, urusan desa seolah2 hanya soal Dana Desa saja. Sementara urusan2 lain soal kewenangan, kapasitas dll dianggap tidak menjadi penting karenanya.

Angge Kanditatus

Desa Bukan lah Sebuah RUANG kosong, tapi Desa adalah Sebuah ruang yang BERNYAWA. Karenanya segala atribut yg bernafaskan Membangun Desa, hrs nya menjunjung dan mengembangkan RUANG BERNYAWA ini utk Hidup, berkarya dan pada akhirnya menggapai kemaslahatan sejati. RUANG UANG hanyalah Pemicu utk Nyawa alam, nyawa tanah, nyawa matahari, laut yg berenergi besar itu menjadi lebih bermakna. Lebih bernilai secara Ekonomi, sosial dan memanjakan Kearifan lokal adat budaya. Maka DESA akan Hidup dan semakin lebih hidup utk sebuah kemandirian.

Hendri Matias

Ketika bisa bersinergi uang dan ruang alangkah indahnya, sayang terkadang keduanya punya logika sendiri ketika sudah di ranah aplikasi, harapannya adalah pada pendamping dana desa.. semoga amanah ya semuanya dalam , mengejewantahkan substansi membangun indoneia dari desa mumpung seara substansi keduanya ada saat ini.

Endah Sudrajat

Telah lama Desa diperkosa oleh kaum kota,kini Desa menuju sejati,akan tetapi msh banyak yg belum rela akan kemandirian Desa,serta masih ada oknum kades dan jajarannya yg bergaya seperti atasan dan pendahulunya sebagai pemerkosa Rakyat Desa. Harus terus d preser ,agar menjadi tolak ukur para Ndoro diKota sana yg sok Negarawan padahal mereka adalah Rampok yg sebenarnya.

Sutoro Eko

Tahun politik itu malah baik. Bisa menjadi ruang negosiasi. Yang penting desa jangan mau hanya jadi mesin politik, tapi harus bernrgosiasi utk merebut kuasa uang.

Iswan Kaputra

Tanpa kesadaran massif warga desa, berat sekali menghadang kuasa uang! Ruang-ruang yang tersedia, sebahagian besar dimanipulasi aparat desa, kebupaten dan aturan pusat! Praktik setoran dengan modus menebar momok, lalu mengajukan Bimtek ke desa (dengan legitimasi agar selamat dari jeratan) oleh oknum aparat penegak hukum, dengan sangat terpaksa harus diamini desa. Kini momok tersebut akan dilegitimasi dengan Densus… Sebagai kontributor, pemerhati dan pegiat pedesaan kami mohon guru desa Mas Sutoro Eko ikut melakukan kajian dan jika hasilnya negatif, ikut pula dengan keras menyuarakan penolakan.

Simon Sabawali

Saya lebih setuju KUASA RUANG lebih besar dibandingkan KUASA UANG, mengapa uang itu adalah hak rakyat dan kewajiban NEGARA utk mencerdaskan dan mensejahterakan RAKYAT melalui skema “UANG RAKYAT” yg dikelola NEGARA. Kewajiban pemerintah desa (negara) untuk mempertanggungjawabkan kepada rakyat (administratif) yang dilaporkan kpd pemerintah lbh tinggi. Sekali lagi, bagi saya adalah masyarakat dan Desa harus diberikan RUANG yg besar agar RAKYAT tahu dan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kerangka “cerdas dan sejahtera” menuju DESA MANDIRI

Ridwan Thalib

Lihat dan terjemahkan dari kaca mata orang yang mendiami desa, UU No 6 thn 2014 tentang desa inilah yang diterjemahkan oleh kabinet kerja sekarang untuk membagi kewenangan pads desa sehingga uang begitu besar yang tadi terpusat dan terkonsentrasi di kota besar kini tergiring masuk desa, apa dampak dan manfaat yg dirasakan bagi mrk yang benar tinggal dibawa kolong langit desa, tahun pertama baru sebatas punya aroma rasanya seperti apa ada tapi samar, tahun kedua aromanya mulai menyengat rasanya seperti nano, thn 3 aromanya jelas rasanya juga tegas mulai digemari banyak pihak, tetapi ada pihak lain mulai terasa tersaingi kelompok inilah mulai menabur putas yg mematikan, tetapi org yang tinggal dibawa kolong langit desa mulai mengerti ada kelompok orang masih suka melihat orang desa seperti bonsai kecil tapi indah, rapat dan rapihkan barisan desa salam desa membangun Indonesia.

Sentot S Satria

Untuk menghadapi pengepungan, Desa sendiri kudu berlaku seperti desa seharusnya (berdesa). Tunjukkan Kuasa rakyat. Nek Kades mengesankan mau ngepek dewe, mau kuoso dewe, ya rakyat akan cuek aja waktu kades dibully dari segala jurusan. Studi sudah menunjukkan dengan adanya dana desa, Kades malah makin jauh dari rakyatnya. Asyik melayani ke atas. Intinya, cara mengcounter pengepungan adalah desa harus kompak sendiri. Nek polisi, inspektorat, atau siapapun mau periksa keuangan desa, desa harus paksa mereka lakukan di depan musdes.

Widi Hartono

Sayangnya desa nampak jelas terlihat dan menjadi fokus pembicaraan ketika dana desa hadir, tidak ada yang berbicara tentang refitalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, fokusnya justru pengawasan berlapis KPK, satgas Dana Desa, Polri, Kejaksaan dan Kementrian. Sistem pemerintahan desa yang sudah sejak jaman pra kemerdekaan hingga kini jarang yang menyentuh. Pengabdian Kepala Desa dan perangkat desa benar benar luput dari perhatian. Kepala desa dan perangkat desa di tuntut profesional tanpa kejelasan hak nya. Kepala desa dan perangkat desa dalam keadaan tidak pasti rewardnya harus benar benar bekerja dalam pengawasan kekuatan multinasional …. oh desa.

Alif Junaedi

“Sosiolog Inggris. Sir Henry Maine (1876), juga mendukung argumen itu, dengan mengatakan bahwa desa bukanlah institusi yang mati, tetapi institusi yang hidup. Ia otonom, tidak diserap ke dalam perkumpulan manusia yang lebih besar atau hilang dalam sebuah wilayah yang lebih luas. Ia adalah komunitas swadaya, dengan pola kepemilikan komunal, dan tertutup. Republik desa adalah dasar bagi negara.

Sayangnya desa dalam kategori republik tidak ditemukan lagi dijawa. ada di minangkabau dan bali utara dengan kekuatan desa adat.” Desa Baru Negara Lama.

Dalam konteks ini saya sepakat kosa kata Desa dalam tulisan diatas menjawab kegalauan penulis. Bukan Republik Desa sebagaimana yg dibayangkan.

Hanif Nurcholis

Penelitian Ayi Karyana (2014) di Kec. Ciomas Bogor tdk ditemukan ruang partisipasi. Yg ditemukan adalah mobilisasi struktural

Desa sebagai fakta sosiologis telah dibahas oleh sosiolog, antropolog, dan ahli hukum adat. Dari para pakar ini kita mengenal konsep rechtsgemeenschap (komunitas yang diakui sebagai badan hukum atau korporasi), gemeinschap (komunitas yang guyub), volksgemeenschap (komunitas rakyat), dorfgemeinschaften (persekutuan komunitas), inheems rechhtsgemeinschappen (badan hukum komunitas pribumi), kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat adat, dan masyarakat tradisional.

Desa sebagai satuan pemerintahan telah dibahas oleh ahli pollitik, ahli hukum taa negara, ahli hukum administrasi negara, ahli illmu pemerintahan, dan ahli ilmu administrasi negara. Dari pakar ini kita mengenal konsep inlandsche gemeente atau pemerintahan komunitas pribumi (RR 1854; IGO 1906; IGOB 1938), Ku (Osamu Seire No. 27/1942), Desa atau Kota Kecil (UU No. 22/1948), Daerah Swatantra Tingkat III (UU No. 1/1957), Desapraja (UU No. 19/1965), Pemerintahan Desa (UU No. 5/1979; UU No. 22/ 1999; UU No. 32/2004), dan Desa dan Desa Adat (UU No. 6/2014).

Akan tetapi, kajian desa makin ke sini bukan makin terang tapi makin kabur karena para pakar dari disiplin ilmu tersebut bukan melihat desa sesuai dengan disiplin ilmunya tapi melihatnya secara campur aduk antara fakta sosiologis dan fakta pemerintahan.

Para sosiolog dan antropolog yang seharusnya menjelaskan lembaga desa dan kebudayaan desa sebagai fakta sosiologis tapi malah menjelaskan pemerintahan desa sebagai fakta pemerintahan/organisasi negara. Para ahli hukum adat yang seharusnya menjelaskan hukum adat yang dipatuhi dan dipraktikkan masyarakat desa sebagai norma sosial tapi malah menjelaskan desa, nagari, marga, kuria, gampong, dan seterusnya sebagai fakta pemerintahan.

Para ahli pemerintahan, ahli administrasi negara, dan ahli hukum tata negara yang seharusnya menjelaskan pemerintahan desa sebagai fakta pemerintahan/organisasi negara dengan fungsi pelayanan publik untuk mencapai kesejahteraan rakyat tapi malah menjelaskan otonomi asli, hak asal usul, desa adat, kesatuan masyarakat hukum adat, dan masyarakat adat sebagai fakta sosiologis.

Akibatnya desa makin tidak jelas wujudnya dilihat dari konsep ilmu pemerintahan/organisasi negara karena para ahli pemerintahan, ahli administrasi negara, dan ahli hukum tata negara telah terjebak pada teoritisasi desa sebagai fakta sosiologis sekaligus sebagai fakta pemerintahan dengan argumen yang tidak logis: desa sebagai republik kecil, desa sebagai self governing community, desa sebagai local self-government, desa sebagai satuan pemerintahan terendah yang memiliki otonomi asli, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa memiliki kewenangan asli dan asal usul, dan desa sebagai persekutuan masyarakat hukum adat.

Akibat juridisnya adalah pengaturan desa makin ke sini bukan makin modern dan beradab sesuai dengan UUD 1945 tapi makin konservatif dan melenceng dari UUD 1945 serta jauh dari keadaban karena masih melegitimasi kerja rodi/herendiensten (yang diperhalus dengan istilah gotong royong), memobilisasi penduduk atas nama adat, dan pungutan liar (yang diperhalus dengan uang pologoro, uang panyeksen, uang administrasi, dan lain-lain).

Para ilmuwan yang bicara desa saat ini telah bicara dengan logika yang sesat dan menyesatkan karena memahami desa dengan ilmu yang melenceng.

Ibaratnya begini. Kalau membicarakan ikan sebagai menu makanan yang mengandung protein tinggi maka ilmu untuk membahasnya adalah ilmu gizi dan ilmu kesehatan. Kalau membicarakan ikan sebagai makhluk hidup yang hidup di air maka ilmu untuk membahasnya adalah ilmu hayat dan ilmu ecosystem.

Betapa sesatnya kalau membicarakan ikan sebagai menu makanan yang bergizi tinggi dengan ilmu hayat dan ilmu ecosystem atau membicarakan ikan sebagai makhluk hidup di air dengan ilmu kesehatan dan ilmu gizi.
Dalam masalah masalah desa, membicarakan desa sebagai fakta sosiologis maka ilmu untuk membahasnya adalah sosiologi, antropologi, dan hukum adat.

Desa sebagai fakta organisasi negara yang diatur dengan UU dengan fungsi pemerintahan maka ilmu untuk membahasanya adalah ilmu politik, illmu hukum tata negara, illmu hukum administrasi negara, ilmu administrasi negara, dan ilmu pemerintahan.

Menjadi sesat logika kalau membicarakan desa sebagai organisasi negara yang diatur dengan Undang-Undang dengan fungsi melaksanakan tugas negara dengan sosiologi, antropologi, dan sosiologi hukum adat.

Juga sesat logika membicarkan desa sebagai fakta sosiologis dengan ilmu politik, illmu hukum tata negara, illmu hukum administrasi negara, ilmu administrasi negara, dan ilmu pemerintahan.

Wah semangat banget nih. Santai saja Mas Toro. B. PEMERINTAHAN DESA DALAM BENTUK SEKARANG ADALAH BENTUKAN KOLONIAL BUKAN BENTUKAN MASYARAKAT DESA SENDIRI
Para sosilog, antropolog, pakar hukum tata negara, pakar administrasi negara, dan pakar pemerintahan konservatif percaya bahwa pemerintahan desa yang kita kenal sekarang adalah pemerintahan adat atau asli buatan masyarakat desa sendiri yang mempunyai otonomi asli. Tampaknya mereka hanya membaca satu sumber yaitu buku “Desa” tulisan Soetardjo Kartohadikoesoemo (1984) yang dijadikan kitab sucinya .

Ada baiknya mereka membaca tulisan Jan Breman, pakar sosiologi kaliber internasional, Furnifall, De Kat Angelino, Robert van Niel, dan Frans Hüsken. Jan Breman (1982, 1983) menjelaskan bahwa otonomi desa berdasarkan adat hanyalah kebiasaan yang ditiupkan dari atas bukan kebiasaan yang dibangun dari tradisi komunal itu sendiri. Menurut Jan Breman (1982:196) pemerintah desa di Jawa dalam struktur organisasi sebagaimana yang kita kenal sekarang adalah ciptaan pemerintah kolonial. Ia bukan lembaga asli yang dibuat oleh masyarakat desa itu sendiri berdasarkan hukum adat yang dikembangkan sendiri secara independen. Jan Breman menjelaskan sebagai berikut.

The creation of colonal state at the end of the eighteenth and the begining of the nineteenth centuries made it neceesary to find an answer to the question of how the pattern of Javanese society could best be used for efficient establishment of the government appparatus. Initiallya with some reservations and regional differences, but during the course of the century more and more convingcingly, an important cornerstone of colonial rule over the insland can be sought and found in the village system. To begin, I must qualify this assumtion in so far that the impresson must not arise that an optimal administrative model was at once determinied and executed purposely after consideration of the possible alternatives.

The Javanese desa as a community is a European creation: not, however, as a device discovered at some early stage, but as a subsequent construction. The colonial practice was to attempt, by a process of trial and error – often based on interpretations of apparently similar situations wich were still surviving or had once existed elsewhere, for example in British India or in feudal agriculture Europe – to find a modality for a system of exploitation that could be based as fast as possible on the existing social order.

Once the contours of this had been mapped out, the institution of local heads as middlemen between the colonial rulers and the peasantry made the village the most important administrative unit. Consquently the choice of the desa as a cornerstone of the colonial administration led in official reporting to the assumtion of a ‘traditional’ Javanese community wich remainde current until decolonization and indeed for some time afterwards.
Kesimpulan Jan Breman sama dengan tulisan Angelino (1931), Furnivall (1916, 1956), Robert van Niel (2003), dan Frans Hüsken (1998).

Pemerintahan desa yang diatur oleh IGO 1906 bukan pemerintahan asli komunitas pribumi tapi lembaga yang dibentuk oleh pemerintah kolonial meniru municipal di Eropa. Organisasinya dibentuk dalam model Barat. Pemerintah memberi kewenangan kepada kepala desa untuk membentuk pemerintahan tapi struktur organisasinya harus mendapat persetujuan residen.

Tata kelolanya harus mengikuti peraturan pemerintah yaitu setiap kebijakan yang diambil oleh kepala desa harus mendapatkan persetujuan Rapat Desa dan Dewan Kabupaten.

Pemerintah kolonial berharap pemerintah desa gaya Barat ini dapat menjadi alat untuk menyejahterakan rakyat desa. Akan tetapi, praktinya tidak berjalan sesuai dengan harapan. Furnivall (1956: 241-242) menjelaskan,
Under the Culture system the village was used to promote cultivation for the State; under the Liberal system it was adapted to the requirements of the planters; under the Ethical system it was used to promote welfare along western line. But the Dutch have never abandoned the priciple that, so far as the interests of Government allowed, the village should be left to manage its own affairs. The Village Act of 1906 was expressly designed both to strengthen the village community and to adapt it to the modern world, ‘to stimulate social growth, and enable local officials to cope with their main function, the care of public welfare’
When the Village Act was first introduced, the village were given powers similar to those of a western municipality, and were expected to use them similarly: to prepare a budget, pass it in a legally constituted Village Meeting attended by a quorum of villagers duly qualified to vote, to spend their funds accordingly, and to prepare annual accounts. Other matter of general interest, the leasing of village land to sugar planters, and so on, were dealt with in such village meeting.

Before long almost every village had its treasury to provide funds for everithing that the Controleur though the village ought to want: school, village bank, paddy bank, bazaar, stud bull, pedigree goat, and so on. The people were educated in business principles, and numerous registers were precribed for the headman, clerk and village priest; but, anxious care lest democracy should be sacrificed to efficiency, everything to be put before and passed by the village meeting. That at least was the ideal of policy, but the ‘village clerk’ was oftern illiterate, and for some villages the records and registers had to be maintained in the subdistrick office. The whole machinery was too complicated and western.

Some few villages could manage it competently, others not at all. The mistake lay not merely in introducing western machinery, but in treating all the villages alike.

%d blogger menyukai ini: