desa-adat

SEJARAH panjang desa dan desa adat  telah melahirkan banyak situasi dan perubahan atas status desa. Sebelum Indonesia berdiri, Desa dan Desa Adat, sudah eksis dan berkembang sesuai entitasnya, berbasis pada akar budaya dan lingkungan geografis maupun demografis.

Keanekaragaman bentuk desa, nagari, kampung, dan banyaknya sebutan lainnya bertahan sampai ratusan tahun, eksis dengan historikalnya masing-masing. Hingga pada tahun 1979 Orde Baru melalui UU no 5 tahun 1979 Orde Baru melakukan upaya penyeragaman nama, bentuk, susunan pemerintahan dan bahkan warna. Hal ini oleh sebagian pemerhati pemerintahan desa dianggap sebagai kesalahan fatal dalam pengelolaan desa.

Koreksi atas kesalahan pengelolaan desa oleh negara melalui UU No 5 Tahun 1979 tercermin dalam diktum Menimbang, huruf e UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang berbunyi:“bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan Desa, tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan perlunya mengakui serta menghormati hak asal-usul Daerah yang bersifat istimewa sehingga perlu diganti.”

Harapan adanya perubahan mendasar status desa dengan terbitnya UU No 22 Tahun 1999 ini ternyata masih menjadi cahaya yang suram, sebab upaya pengakuan atas hak bawaan desa (hak asal usul) juga masih sumir, hak bawaan yang dimaksud dan dijamin oleh UU 1945 dalam pasal 18B antara lain pengakuan atas kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya.

Hak hak tradisional yang dimaksud menurut beberapa ahli adalah susunan asli masyarakat hukum adat, hak asal usul dan hak istimewa, masih juga tersubordinasi oleh kerangka otonomi desa yang semu. Desa masih belum diberikan hak asal usulnya secara utuh.

Harapan baru muncul di tahun 2014 dengan lahirnya UU Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebab hanya di UU desa ini lah hak bawaan atau hak asal usul diakui secara utuh, yang terkenal dengan asas rekognisinya, di samping hak lokal berskala desa. Pengakuan atas hak asal usul yang diringi dengan pemberian stimulan dana desa nya telah memberikan banyak harapan baru untuk bangkit. Dengan UU ini desa dan desa adat benar benar dikembalikan kepada keanekaragaman bentuk desa, nama susunan pemerintah, struktur kemasyarakatnya.

Khusus Desa Adat, keberadaannya jelas sudah diakui eksistensinya, hanya saja persoalan kekinian sebetulnya pada proses recovery keberadaan desa adat tersebut, sebab selama berpuluh puluh tahun desa adat sudah diseragamkan oleh kebijakan Pemerintah Pusat melalui UU Nomer 5 Tahun 1979, dalam kurun waktu itu sudah memporakporandakan keberadaan Desa Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Sosiolog Taufiq Abdulloh melakukan kritik atas kebijakan penyeragaman Desa dan Desa Adat sebagai berikut :

  • Undang-undang yang mengatur hingga ke sistem desa itu adalah puncak dari kesewenangan kebudayaan Orde Baru. (Akibatnya, terjadi) krisis kepemimpinan yang parah.
  • Pemerintah beranggapan mereka bisa kuat ketika kekuatan sosial di daerah-daerah dihancurkan, Desalah yang kemudian porak-poranda.
  • Ketika Orde Baru jatuh, perdesaan kehilangan jaring pengamannya, ikatan lama sudah hancur oleh kekuasaan.
  • Maka, seperti yang kerap diberitakan di media massa, konflik kerap diselesaikan bukan oleh tokoh, pemimpin, kepala adat yang berwibawa.
  • Puncaknya, terjadi spiral kebodohan yang menukik ke bawah. Satu tindakan bodoh ditanggapi tindakan bodoh lainnya. Tahu-tahu antar tetangga desa pun berkelahi.

Keadanan seperti yang dituliskan oleh Taufiq Abdulloh tersebut sesunggungnya memang sangat dirasakan, banyaknya konflik di daerah daerah salah satu faktornya adalah tercerabutnya nilai nilai kebersamaan dan  kekuatan sosial dalam tata nilai budaya masyarakatnya.

Pola pemilihan desa dinas dan atau desa adat mempunyai beberapa konsekwensi, karena desa adat bisa menjadi satu desa dinas, atau desa dinas bisa lebih dari satu desa adat, bahkan bisa juga satu desa adat lebih dari satu desa dinas. Belum lagi kontestasi nilai antara adat istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat hukum adat dengan aturan negara, juga kontestasi politik, dimana desa dinas bisa menjadi kekuatan politik.

Desa Adat sebagai upaya pemenuhan amanat konstitusi Pasal 18B (2) dan penyelesaian krisis perdesaan (agraria, ekologis, dan sosial) pasca Putusan MK 35 Tahun 2012 mempunyai 3 elemen hak asal usul atau hak bawaan, bukan pemberian, yakni tatanan sosial budaya, tatanan sosial politk dan hukum, dan tatanan sosio ekonomi dan ulayat. Dari 3 elemen yang ada maka implikasi dari pengakuan atas  kesatuan masyarakakat hukum adat adalah :

  • Pengakuan terhadap eksistensi organisasi dari ‘susunan asli’ ;
  • Pengakuan atas sistem nilai dan aturan-aturan yang mengatur kehidupan bersama dalam ‘susunan asli’, termasuk aturan-aturan yang mengatut ‘sumber-sumber kehidupan’nya;
  • Pengakuan terhadap ‘hak penguasaan’ ‘hak pertuanan’ atas apa yang disebut sebagai ulayat (baca: wilayah kehidupan) susuna asli yang bersangkutan. à Pengakuan atas ulayat mensyaratkan perubahan pada berbagai UU Sektoral yang selama ini tdk mengakui hak-hak masyarakat adat, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh TAP MPR IX/2001)
  • Dikaitkan dengan Pasal 18 dan 18A, maka desa atau disebut dgn nama lain juga diberi kewenangan untuk menyelenggarakan ‘pemerintahan  nasional’!

Untuk membangun Desa Adat dan Masyarakat Hukum Adat, sesuai dengan UU No 6 Tahun 2016 apabila memenuhi dua dari 5 unsur seperti tertuang dalam  Pasal 97 ayat (2): Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya: (a) masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok; (b) pranata pemerintahan adat; (c) harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau (d) perangkat norma hukum adat, Pemberlakukan pemenuhan syarat sesuai UU No 6 Tahun 2016 ini secara fakultatif. Hal ini berlainan sekali dengan Permendagri 52/2014: Menetapkan Masyarakat Hukum Adat, tapi tidak ada rumusan tujuan dengan mencermati (?) :  (a) sejarah; (b) wilayah adat; (c) hukum adat; (d) harta/benda adat; dan (e) kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Ditetapkan dlm keputusan bupati/walkot atau keputusan bersama kepala daerah, tanpa penjelasan tentang ukuran untuk verifikasinya. Pemberlakuan pemenuhan syarat secara akumulatif

Pengakuan negara atas hak hak masyarakat hukum adat telah memberikan angin segar dan ruang lebar bagi tumbuh kembangnya desa adat dan masyarakat hukum adat, paling tidak ada tiga model pengembangan desa adat, yakni :

  • Model Penetapan mendahului pengakuan hak; dengan kriteria bersifat akumuatif, melalui Perda, MK 35/2012 (?) ; sebelumnya oleh UU 41/1999, Pasal 67; kemudian dikukuhkan oleh Permendagri 52/2014 (meski cukup dgn SK Bup); dan diteruskan oleh Perber 4 kementerian
  • Model pegakuan hak dengan alat verfikasi kriteria Masyarakat Hukum Adat yang bersif fakultatif, melalui Perda, sesuai dengan UU Desa 6/2014 = Pengakuan hak Masyarakat Hukum Adat atas pemerintahan dan pembangunan
  • Model pegakuan hak dengan alat verfikasi kriteria Masyarakat Hukum Adat yang bersifat akumulatif, melalui mekanisme adminitratif, Permenagraria 5/1999; dilanjutkan oleh Permen Agraria dan Tata Ruang 9/2015 = Pengakuan hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah

Dengan tiga model pembentukan desa adat tersebut diatas, seharusnya bisa memicu kebangkitan masyarakat hukum adat untuk mewujudkan eksistenasinya,      “ … kebangkitan adat juga menggarisbawahi kenyataan bahwa devolusi kekuasaan di sebuah negara yang sebelumnya tersentralisasi dapat menggiring kepada pengucilan, konflik, dan bahkan otoritarianisme di tingkat lokal. ..” (Hendli dan Davison 2010).

Namun problematika kebangkitan desa adat masih menyelimuti dengan keraguan adanya kemauan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten, sampai dengan hari ini belum ada regulasi dari pusat, entah apa bentuknya yang menjadikan panduan terbentuknya desa adat. Sehingga nomenklatur tentang desa adat terancam mandul.

Tanda tanda kemandulan akan nomenklatur desa adat antara lain tercermin dalam banyaknya tafsir atas norma UU yang meliputi Susunan asli, Hak asal-usul, Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Sesuai dengan prinsip-prinsip NKRI. Apa sesungguhnya makna kosa kata dimaksud, lalu siapa yang punya otoritas atas tafsir dari hal hal tersebut.

Dari aspek turunan regulasi atas UU tentang Desa khususnya terkait dengan Desa Adat sampai saat ini masih semu, kalau toh ada inisiasi dari Kabupaten tentang Pembentukan Desa Adat, seperti yang terjadi di Papua dengan penetapan 36 Desa Adat, namun Perda Provinsi juga belum tersedia, demikian yang terjadi di Bali, di Sumatera Barat dan Riau, ada inisiatif dari kabupaten, namun belum ada regulasi ditingkat provinsi.

Bentuk-bentuk pengaturan desa/komunitas, karena perkembangan dan perubahan sosial dan budaya, memang sudah beragam. Pilihan tunggal akan menimbulkan ketidakadilan yang baru. Oleh sebab itu pilihan mana yang akan didaftarkan sebagai ‘desa’ akan sangat tergantung konteks keberadaan desa dan desa adat itu sendiri, yang situasinya memang beragam. Atas pilihan-pilihan itu, yang terpenting adalah jangan mengkhianati spirit desa adat. Jangan sampai ada desa adat yang ‘jadi-jadian’.Syarat-syarat sosial, budaya, dan spiritual keberadaan suatu desa adat tetap harus dipenuhi.

Pada kasus pembentukan desa adat di bai misalnya pilihan yang diambil antara lain adalah :

  • Kondisi 1 = Desa Adat/Desa Pekraman, di mana struktur desa dinas diserap ke dalam struktur baru Desa Pekraman (Kades yang ada ditunggu habis masa tugasnya. Masa masa selanjutnya tidak lagi ada pemilihan Kepala Desa Dinas)
  • Kondisi 2 = Desa Dinas, di mana dalam proses penetapannya dinyatakan secara tegas bahwa di dalam wilayah desa dinas itu terdapat Desa Adat yang tidak menyelenggarakan hak konstitusionalnya untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan (hal ini untuk menumbuhkan status hukum dari desa –desa adat yang b Pada Desa Dinas yang bersangkutan  bibentuk semacam ‘Dewan Pengarah’ yang terdiri dari wakil dari Desa-Desa Adat dengan kewenangan kontrol yang kuat.
  • Kondisi 3 = Kondisi 3. Struktur pemerintahan desa-desa dinas yang ada di lebur ke dalam struktur baru desa adat, dan menjadi unit penyelengara urusan pemerintahan dan pembangunan di bawah pimpinan kepala desa adat atau yang mendapat kewenangan untuk itu.

Maka, untuk pembentukan desa adat di Bali bisa dipilih alternatif sebagai berikut;

  1. Penetapan Masyarakat Hukum Aadat Desa Pekraman sebagai Masyarakat Hukum adalah suatu keniscayaan!
  2. Apakah Desa Pekraman tertentu akan juga mengambil peran pemerintahan sebagaimana diatur oleh UU Desa 6/2014 adalah soal yang lain lagi (lihat Pasal 98: 2)
  3. Instrumen hukum yang dapat digunakan
    • Melalui penetapan desa adat versi UU Desa; atau
    • Penetapan dengan Perda tentang Desa Pekraman dengan landasan hukum yang baru cq. Putusan MK 35 Tahun 2012.
  4. Sesuai UU, Kebijakan Daerah yang dibutuhkan adalah:
    • Peraturan Daerah tentang Pengaturan Desa Adat di Tingkat Propinsi dan Kabupaten;
    • Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa Dinas dan Desa Adat di Kabupaten/Kota.

Dengan situasi masyarakat hukum adat yang demikian, masih sulitnya membangun desa adat, karena selama ini entitas masyarakat hukum adat sudah terporak porandakan dengan sistem pemerintahan yang unity dan seragam, oleh sebab itu, Pemerintah harus memiliki strategi tertentu untuk menyiasatinya, agar peluang yang sejatinya diupayakan dalam memenuhi mandat konstitusi itu dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak/masyarakat adat, dan tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok etnik tertentu saja. Beberapa kendala yang dihadapi, sebagaimana telah dijelaskan, harus segera dicarikan jalan keluarnya.

Diantara garapan serius yang mestinya segera diwujudkan oleh pemerintah untuk mendukung terbentuk dan berkembangnya desa adat dan masyarakat hukum adat antara lain adalah :

  1. Ranah Kebijakan:
    • Menyusun Peraturan Pemerintah tentang Desa Adat;
    • Jika PP dianggap terlalu berat untuk dilakukan saat ini, setidak-tidaknya perlu disusun semacam PEDOMAN UMUM TENTANG PENGATURAN DESA ADAT.
    • Menyusun Peraturan Menteri mengenai tata cara pengubahan status desa menjadi desa adat (Pasal 28, PP 43/2014); dan tentang Penataan Desa (Pasal 31 junto 32, PP 43/2014)
  2. Ranah Pengembangan Kapasitas:
    • Melakukan sosialisasi tentang peluang dan tantangan nomenklatur desa adat di berbagai daerah yang relevan;
    • Mengembangkan kapasitas para pihak di tingkat Pusat dan Daerah yang berkepetingan dengan penerapan nomenklatur desa adat.
  3. ‘Forum Silahturrahmi Desa Adat’
    • Konsolidasi di tingkat akar rumut

Semoga tulisan ini bisa meberikan pencerahan dan kesadaran terutama untuk penulis sendiri akan arti dan substansi desa adat.

—————————————-

*) disarikan dari materi Bapak Yando Zakaria-Karsa Yogyakarta pada acara Workshop Penyusunan Panduan Teknis Fasilitasi Pebanguan Desa, Ditjen PPMD Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

%d blogger menyukai ini: