Kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak pulau tersebar dari ujung barat sampai ujung timur, dengan ribuan desa dan dusun yang terletak mulai dari pinggir pantai sampai hutan dan gunung menjadi tantangan terbesar upaya membuka akses masyarakat terhadap layanan industri jasa keuangan. Penduduk di desa-desa tersebut, sampai saat ini masih kesulitan untuk menggunakan ataupun mendapatkan layanan perbankan dan layanan jasa keuangan lainnya.

Survei Nasional Literasi dan Iklusi Keuangan Indonesia yang dilakukan OJK pada 2016 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 29,7% atau naik dibandingkan periode 2013 sebesar 21,84%. Sementara, indeks inklusi keuangan naik menjadi 67,8% dibandingkan periode 2013 yang sebesar 59,74%. Meski meningkat, indeks literasi dan inklusi tersebut menunjukkan masih rendahnya pemahaman dan penggunaan layanan dan jasa keuangan oleh masyarakat.

Padahal sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tingkat inklusi dan literasi keuangan sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Bahkan negara-negara G20 memasukkan program literasi dan inklusi keuangan sebagai program dan kebijakan yang harus diterapkan anggotanya.

Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) diluncurkan OJK pada Juni 2015 sebagai terobosan untuk membuka akses industri jasa keuangan khususnya perbankan masuk ke desa-desa di berbagai daerah. Program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka keuangan inklusif ini menyediakan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.

Selain mengenalkan dunia perbankan dan sektor jasa keuangan lainnya, program Laku Pandai ini diharapkan bisa mencegah masyarakat dari jerat lintah darat yang selama ini menyulitkan mereka, padahal mereka membutuhkan modal untuk pengembangan usaha mikro mereka atau kebutuhan lainnya.

Program ini juga bertujuan menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan. Selain itu, juga melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah di Indonesia, terutama antara desa dan kota.

Produk-produk yang disediakan dalam program ini adalah tabungan dengan karakteristik Basic Saving Account (BSA), kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro, dan produk keuangan lainnya seperti Asuransi Mikro. Dengan program Laku Pandai, masyarakat di pedesaan tidak perlu lagi mencari kantor Perbankan di kota yang jaraknya jauh, karena agen Laku Pandai adalah penduduk desa yang berada tidak jauh dari tempat tinggal mereka.

Agen Laku Pandai dipilih oleh bank pelaksana, dan sudah dibekali cara-cara memberikan pemahaman untuk menabung dan bertransaksi. Agen bisa perorangan seperti guru, pensiunan, pemilik warung, kepala adat atau pimpinan CV atau firma. Selain itu bisa juga agen berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah atau Koperasi.

Sebagai upaya memperluas pelayanan Laku Pandai, OJK bahkan segera menerbitkan aturan mengenai relaksasi program Laku Pandai setelah adanya realisasi Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) dengan konsep one payment. Layanan ini akan memudahkan program bantuan sosial tersebut.

OJK juga telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, khususnya terkait dengan penggabungan program Laku Pandai dan program Layanan Keuangan Digital. Sehingga akan terbuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat di daerah terpencil dan pedesaan untuk mendapatkan layanan keuangan yang lebih beragam.

Tak hanya itu, OJK juga akan mengoptimalkan pemanfaatan model pembiayaan melalui Financial Technology (Fintech). Dengan Fintech, ditargetkan akan terisi ruang yang selama ini belum tersentuh oleh lembaga keuangan formal. Akhir tahun lalu, OJK telah menerbitkan ketentuan tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau peer-to-peer lending. Keberadaan Fintech ini akan melengkapi kebutuhan pembiayaan bagi perusahaan rintisan (start up) sebagai komplemen dari upaya OJK untuk merevitalisasi peran perusahaan modal ventura.

Integrasi antara program Laku Pandai dan layanan keuangan digital Bank Indonesia akan berjalan penuh setelah aturan relaksasi dari OJK sudah diterbitkan. Nantinya, uang yang tidak terpakai di uang elektronik akan masuk sebagai tabungan atau Basic Saving Account (BSA). Selain melakukan integrasi, OJK juga akan menambah agen untuk penyaluran bantuan pada tahun ini.

Nantinya regulator bersama pemerintah akan mengajak beberapa pedagang untuk bergabung dalam program pemerintah ini. Fungsi agen tersebut tidak hanya meningkatkan akses jasa keuangan, tetapi juga memperluas edukasi keuangan kepada masyarakat. Berdasarkan data OJK hingga triwulan I 2017 tercatat jumlah agen mencapai 328.466 agen yang terdiri dari 316.529 agen perorangan dan 11.937 outlet badan hukum.

Terdapat 21 bank yang menjadi penyelenggara Laku Pandai, dengan rincian 19 Bank Umum Konvensional (BUK), termasuk delapan bank Pembangunan Daerah (BPD) dan dua Bank Umum Syariah (BUS). Jumlah dana dan nasabah yang berhasil dihimpun pada periode tersebut masing-masing sebesar Rp244,1 miliar dan 5.119.595 nasabah. Jumlah 328.466 Agen Laku Pandai tersebut tersebar di semua provinsi dan 508 kabupaten/kota dari 514 total kabupaten/kota di Indonesia. Sekitar 68,05% tersebar di wilayah Pulau Jawa, 18,30% di Pulau Sumatera, 5,01% di Pulau Sulawesi, 3,44% di Pulau Kalimantan, 1,98% di Pulau Maluku dan Papua, sedangkan sisanya 3,22% berada di Pulau NTB-NTT-Bali.

Secara umum perkembangan program Laku Pandai yang baru berjalan dua tahun ini sangat menggembirakan dari jumlah penyebaran agen dan nasabah yang berhasil direkrut, yang sudah mencapai 5 juta nasabah. Ke depan berbagai inovasi yang sedang disiapkan untuk mengoptimalkan program ini diharapkan bisa menjadikan program ini sebagai alternatif kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat dan semakin memerdekakan ekonomi kerakyatan di negeri Indonesia yang sudah berusia 72 tahun