2017-01-03-22-03-49-19195914742017-01-03-22-03-58-2093939220

Sebagai upaya turut mendorong kesiapan implementasi UU No 6 tahun 2014 tentang Desa Bab IX  tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan bagian ketiga  tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pasal  86 ayat 1-6, serta sebagai upaya penyelenggaraan pelayanan publik mengacu Peraturan Pemerintah No 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 25 tahun 2009″.
 
Pemanfaatan website oleh desa memberikan harapan baru untuk pengarusutamaan isu dan kepentingan desa. Desa bisa menyebarluaskan pengalaman, sumber daya, dan kekayaan pengetahuan secara menunjang kegiatan pembangunan desa. Terlebih Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) telah melayani domain DESA.ID sebagai identitas desa di dunia internet. Desa bisa memberitakan hal-hal yang selama ini tak muncul dalam media-media arus utama. Lebih dari itu, melalui pemanfaatan teknologi dan keterbukaan informasi, peluang bagi desa untuk promosi produk unggulan serta tata kelola sumber daya desa.
Pelayanan publik merupakan salah satu mandat yang diberikan pada pemerintah desa. Pelayanan publik di desa merupakan kegiatan unit administrasi terbawah dalam tata pemerintahan di Indonesia. Sebagian besar jenis pelayanan publik di desa termasuk kelompok layanan yang bersifat administratif dan merupakan rangkaian dari pelayanan publik oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, seperti surat keterangan lahir dari kepala desa untuk syarat pengurusan akta kelahiran, pengesahan kepala desa dalam blangko formulir untuk pengurusan KTP, pernikahan, penerimaan wesel, dan pemberian surat keterangan untuk memperoleh Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian.
UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengelola potensi desa untuk membangun kesejahteraan masyarakat desa, Teknologi informasi berperan sangat penting bagi desa untuk :
  • Menunjang kinerja pelayanan pemerintahan desa kepada rakyat desa.
  • Teknologi informasi juga dapat menunjang database semua informasi desa seperti data kependudukan, data pertanahan, data aset desa, data sumber-sumber ekonomi desa. Database Desa bermanfaat bagi desa untuk perlindungan hak dasar penduduk rakyat desa, mulai dari usaha mencari kerja sampai antisipasi dini terhadap traficking (perdagangan manusia termasuk perempuan dan anak).
  • Mendorong desa melakukan pemetaan terhadap segala sumber daya ekonomi di desa. Sehingga dapat mendorong desa untuk memaksimalkan seluruh sumber daya tersebut bagi peningkatan ekonomi desa.
Penyelenggaraan pelayanan publik mengacu Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selanjutnya, kebijakan itu dirincikan dalam Peraturan Pemerintah No 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 25 tahun 2009. Berdasarkan kebijakan tersebut, pemerintah desa memenuhi standar kelayakan dan mampu melayani kebutuhan masyarakat dengan cepat, akurat, dan murah. Pelayanan publik yang baik di tingkat desa akan memengaruhi pelayanan publik di tingkat supradesa, seperti kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun nasional.
Desa-Desa Melek Informasi Teknologi ( DeDeMIT ) Kabupaten Ciamis yang terlahir dari RBM Ruang Belajar Masyarakat sebagai komunitas kreatif bekerja sama dengan Gerakan Desa Membangun (GDM) yang merancang sistem pendukung yang dirancang secara kolektif untuk menyelenggarakan tata layanan publik secara prima, termasuk mendorong ketersediaan dan kesahihan data desa. GDM juga menjalin kerjasama dengan para programmer terbaik bangsa untuk mewujudkan aplikasi Sistem Informasi Desa.  Aplikasi dirancang dalam platform web based sehingga bisa dimanfaatkan secara offline, intranet, mapun secara online. Aplikasi didistribusikan secara gratis untuk desa-desa yang memiliki keinginan kuat untuk menyelenggarakan tata pemerintahan desa yang baik dan bersih.
Pemerintah Kabupaten Ciamis berharap pemerintah desa mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung dunia pemerintahan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Komunitas DeDeMIT yang berafiliasi pada GDM berniat menyelenggarakan Paket Kegiatan untuk mendorong pengelolaan Website Desa dan Sistem Pelayanan Publik yang Prima di Desa. Kegiatan yang di rancang meliputi Training of the trainer, Lokakarya dan Pelatihan Lanjutana pengelolaan Website dan Sistem Informasi Desa (SID )  ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa untuk melakukan pengarusutamaan potensi desa serta mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, efektif, dan efisien. 
Berikut beberapa contoh website desa, yang didampingi komunitas DedeMIT dalam mendorong transparansi tata kelola pembangunan di desa.
%d blogger menyukai ini: