Jro Mangku Kadek Suardika

Belajar dari sejarah, polisi memperkuat pengawasan berbasis masyarakat, dalam rangka menyeimbangkan ruang dan uang di Desa.

Bapak Presiden “menekankan yang utama dalam pengawasan Dana Desa adalah masyarakat.” Dalam konteks membangun desa dan desa membangun perlu dicarikan pola pengawasan sehingga ruang berdesa masyarakat tidak semakin sempit. Salah satu referensi adalah sejarah masuknya majapahit dibali abad ke 14 – 17, dimana Raja menempatkan orang, Pasek dan Bendesa dimasing-masing desa untuk melakukan pengawasan terhadap desa.

Kemudian istilah perwakilan raja di desa disebut Perbekel. Bila terjadi pertentangan, perselisihan dan hal- hal yang membahayakan kerajaan Perbekel dapat melakukan campur tangan, sehingga rekognisi dan subsiadiaritas desa tetap terjaga dengan baik, desa adat yang disebut desa pakraman sampai saat ini masih eksis di Bali.

Demikian juga dalam konteks kekinian, pelaksanaan UU Desa, pihak eksternal seperti kepolisian hanya boleh sebatas memantau dan monitoring kecuali ada sesuatu yang akan merugikan masyarakat atau permasalahan hukum.

Pengawasan utamanya dilakukan oleh masyarakat dalam rangka memperkuat fungsi BPD dalam menampung aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja kepala desa. Masyarakat mengorganisir diri dan bisa di fasilitasi oleh BPD membentuk pengawasan berbasis masyarakat, salah satu kegiatannya melakukan audit, hasilnya disampaikan ke BPD.

Kemudian BPD melakukan Musyawarah membahas hasil audit, selanjutnya menyampaikan atau mempertanyakan hasilnya pada kepala desa. Bila dalam temuan diketemukan tindakan pidana atau melanggar hukum, tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan baru dilaporkan oleh BPD ke pihak kepolisian.

Menjauh jalur hukum atau melaporkan ke pihak kepolisian merupakan keputusan dari Musyawarah Desa. Sehingga kehadiran polisi dalam melakukan pengawasan terhadap Dana Desa tidak mempersempit ruang berdesa masyarakat Desa, namun memperkuat peran masyarakat dan BPD dalam melakukan pengawasan.

Tanggapan

Sutoro Eko

Ada empat skema akuntabilitas desa. Pertama, akuntabilitas lokal melalui musyawarah desa. Kedua, akuntabilitas sosial melalui partisipasi dan kontrol sosial. Ketiga, akuntabilitas horizontal melalui representasi serta check and balances melalui BPD. Keempat, akuntabilitas vertikal lewat pengawasan dan laporan.

Kalau dihitung pakai angka 75% ada di desa dan 25% ada di atas desa.

Lagi pula dulu para pembuat keputusan UU sepakat bahwa binwas dan penyelesaian sengketa tidak perlu libatkan polisi, jaksa dan hakim. Kalau kriminal soal lain. Sengketa selesaikan secara adat dan politik.

%d blogger menyukai ini: