20161209_175847

PD dan TA Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku berkoordinasi di lapangan saat berkunjung ke Desa Wangel, Kecamatan Pulau-pulau Aru. (Foto: Rinto Hariyadi)

KEPULAUAN Aru terlihat sangat indah saat terlihat dari ketinggian melalui jendela pesawat yang penulis tumpangi. Gugusan pulau berwarna hijau tampak begitu apik tertata dikelilingi birunya lautan Maluku. Melimpahnya potensi laut dan hutan yang dimiliki Aru konon menjadi magnet bagi penjajah untuk merampasnya. Sayang, kini meskipun sudah merdeka, melimpahnya potensi yang dimiliki kabupaten penghasil mutiara terbaik ini, belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Begitu tiba di Dobo, Kota Kabupaten Kepulauan Aru, penulis disambut oleh teman-teman TA kabupaten. Jabatan dan sapaan hangat begitu terasa terpancar dari setiap senyum mereka. “Selamat datang di Kepulauan Aru. Bapak (penulis) merupakan TA Pusat yang pertama kali singgah di Kepulauan Aru,” kata Buche, salah satu TA Kabupaten Kepulauan Aru.

Setelah mengemasi barang bawaan, kami kemudian bergegas menuju Kantor TA yang berada di pusat Kota Dobo tak jauh dari Bandara Aru. Tak disangka, penulis disambut oleh belasan pendamping terdiri atas TA, PD dan PLD yang sengaja dikumpulkan untuk berdiskusi tentang implementasi UU Desa. Momentum yang sangat langka itu dimanfaatkan untuk saling bertukar informasi dan data-data pendampingan.

Sambil menyantap hidangan ikan asap, urap daun pepaya, dan sambal cocol yang dimasak beberapa PD, obrolan kecilpun dimulai. Semua TA, PD dan PLD yang hadir secara bergantian menyampaikan kondisi lapangan yang dihadapi sambil sesekali mengutarakan beberapa usulan.

Menurut mereka, sejak program Dana Desa diluncurkan, Kepualauan Aru belum mendapat perhatian yang lebih dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi belum sepenuhnya memahami kondisi lapangan yang dihadapi para TA, PD dan PLD. Seringkali Kemendesa membuat kebijakan terlalu Jawasentris, atau menempatkan Jawa sebagai tolok ukur. Padahal, kondisi antara Jawa dengan Maluku, khususnya Kepulauan Aru sangat berbeda baik dari sisi geografis, iklim maupun fasilitas transportasi.

“Pusat seringkali meminta data dadakan dalam tempo singkat. Sore hari memberikan instruksi, besok paginya data harus sudah dikirim ke provinsi atau Jakarta. Jelas kami tidak bisa menjalankan instruksi itu, karena terkendala geografis dan transportasi,” keluh Buche.

Keluhan tersebut sepertinya tidak hanya sekedar alasan untuk membela diri. Jika dilihat secara geografis, Kepulauan Aru memiliki sekitar 547 pulau besar dan kecil. Dari ratusan pulau tersebut, hanya 89 pulau yang berpenghuni. Sisanya yakni 458 pulau tak berpenghuni. Secara administrasi Kabupaten Aru memiliki 117 desa yang tersebar di 10 kecamatan yang seluruhnya dipisahkan oleh laut dan sungai.

Hanya dua desa saja yang ada di Pulau Dobo, yakni Desa Wangel dan Desa Durjela, Kecamatan Pulau-pulau Aru, selebihnya berada di luar Pulau Dobo. Untuk menjangkau 115 desa yang berada di luar Pulau Dobo dibutuhkan biaya yang sangat mahal, karena diwilayah tersebut belum terdapat transportasi reguler. Warga Dobo yang hendak menyeberang harus menyewa kendaraan kapal cepat yang biayanya kisaran Rp 3 juta – Rp 6 juta sekali jalan, tergantung jarak tempuhnya. Contoh, untuk bisa menjangkau Aru Selatan, dibutuhkan waktu tempuh selama delapan jam menggunakan kapal cepat dengan biaya sewa kapal cepat mencapai Rp 5 juta sekali jalan.

“Jika cuaca tidak mendukung, tapi penumpang memaksa untuk menyeberang, maka tarifnya bisa lebih mahal lagi, kisaran Rp 10 juta sekali jalan,” katanya.

Perlu diketahui bahwa Kepulauan Aru mengenal empat musim angin, yakni musim angin Barat, Timur, Utara dan Selatan. Namun, iklim yang umumnya bisa diprediksi yakni musim Barat dan Timur. Musim angin Barat biasanya terjadi pada bulan Desember- April dan musim angin Timur terjadi pada Juni-Oktober. Dua musim tersebut akan menimbulkan angin kencang dan gelombang besar, sehingga perahu dan kapal penduduk tidak berani menyeberang. Kondisi tersebut yang menyebabkan koordinasi dan komunikasi antarpulau terhambat.

“Yang terhambat tidak hanya program pendampingan desa, tapi koordinasi pemerintah daerah juga tergangggu. Akibatnya, pembangunan menjadi lambat,” kata Pendamping Desa Kecamatan Aru Selatan, Jokbet Ohello (47).

Kendati kondisi geografis dan transportasi sangat menganggu, namun para PD tetap berusaha menjalankan tugasnya. Untuk bisa menyeberang mengunjungi daerah binaannya, Jokbet mengaku harus mencari-cari kapal tumpangan. Biasanya, ia menumpang kapal cepat milik Pemerintah Kecamatan Aru Selatan yang melintas dua bulan sekali dengan biaya yang relatif lebih murah kisaran Rp 200.000. Jika tidak ada kapal kecamatan yang melintas, dia mencari tumpangan lain.

“Sangat susah mencari kapal tumpangan. Kadang harus menunggu selama satu sampai dua bulan, baru bisa menyeberang. Karena itu saya harus menyewa dua rumah kos-kosan, satu di daerah kecamatan binaan, satunya lagi ada di Kota Dobo. Hampir semua PD mempunyai dua rumah kos-kosan, karena mereka bukan warga asli kecamatan setempat,” tuturnya.

Jokbet Ohello dan kawan-kawan sangat menyadari bahwa biaya operasional dan risiko untuk menjalankan tugas pendampingan di Kabupaten Kepulauan Aru sangat besar. Setibanya di Kecamatan Aru Selatan, Jokbet masih harus berjibaku menaklukan alam ketika hendak berkunjung ke desa-desa. Kendalanya sama, tidak ada alat transportasi reguler. Jokbet terpaksa harus mencari tumpangan lagi untuk bisa menyeberang ke desa. Namun, transpotasi yang ditumpangi bukan kapal cepat, tapi kapal kecil yang digerakan dengan mesin kecil, atau masyarakat setempat biasa menyebutnya kapal ketinting. Waktu tempuh yang dibutuhkan untuk bisa sampai ke salah satu desa yakni kisaran 2-4 jam perjalanan. “Itu baru berkunjung ke satu desa lho. Bayangkan kalau harus berkunjung ke 15 desa se-Kecamatan Aru Selatan,” ujarnya.

Karena itu, dia berharap ada kebijakan baru yang lebih mendukung kerja-kerja PD dan PLD di lapangan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Salah satunya penambahan biaya operasional TA, PD dan PLD. “Sampai saat ini kami terpaksa mengeluarkan biaya operasional sendiri dengan mengambil dari gaji yang kami terima setiap bulan sebanyak Rp 4,3 juta,” tuturnya.

Jika melihat kondisi geografis tersebut, Kepulauan Aru setidaknya membutuhkan 117 PLD yang memastikan bahwa program pemberdayaan berjalan dengan baik. Sebab, jumlah PLD Kepulauan Aru saat ini hanya depalan orang dan PD sebanyak 17 orang. Jumlah tersebut dinilai belum proporsional sesuai dengan kondisi geografisnya. (Rinto Hariyadi, TAU Enggagement Community)

%d blogger menyukai ini: