whatsapp-image-2016-11-02-at-3-38-25-pm

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah mengalungkan tanda peserta kepada salah satu peserta Pratugas Pendamping Desa di Hotel Semesta Semarang (Foto: Nurul Hadi)

 

JAWA TENGAH- Implementasi UU Desa telah berusia dua tahun sejak disahkan pada tahun 2014. Sosialisasi secara masif sudah dilakukan dengan berbagai cara di berbagai event. Bahkan, gema UU No 6 tahun 2014 ini menjadi sesuatu yang paling seksi di antara UU lain yang baru saja disahkan.

Dr. Sutoro Eko dalam paparannya ketika bertindak sebagai narasumber pada Pelatihan Pratugas Pendamping Desa Provinsi Jawa Tengah 24 Oktober 2016 di Hotel Semesta Semarang menyampaikan bahwa implementasi UU Desa masih banyak mengalami kendala serius. Substansi UU Desa belum tersentuh. Bahkan, aturan yang diproduksi pemerintah daerah kadang justru mengaburkan substansi. Aturan di desa juga berakibat serupa.

Contoh, banyaknya aturan daerah yang hanya mengatur dana desa saja, maka hal yang terkait dengan asas rekognisi, subsidiaritas dan prakarsa desa masih belum menjadi fokus garap aparat birokrasi desa maupun daerah.

“Itulah yang disebut dengan perangkat membunuh hakekat,” terang Sutoro Eko menutup ceramahnya di hadapan sekitar 400 peserta dan pelatih Pratugas Pendamping Desa.

(Penulis: Nurul Hadi Ikh ,Deputi Pembangunan Desa KNPP)

%d blogger menyukai ini: