Workshop Digitalisasi Peta Desa di Desa Wlaharwetan, Kalibagor, Banyumas

Workshop Digitalisasi Peta Desa di Desa Wlaharwetan, Kalibagor, Banyumas

Tak banyak desa yang mampu kembangkan kebijakan tata ruang. Desa justru sibuk dengan pengelolaan, terutama pelaporan, dana desa. Rezim administrasi menjadi kerja utama, sementara urusan tata ruang skala desa masih jadi isu pinggiran.

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan sejumlah kewenangan pada desa sebagai wujud pengakuan dan penghormatan pada desa. Urusan tata ruang skala desa menjadi kewenangan lokal desa. Hal itu ditegaskan oleh Peraturan Menteri Desa (Permendesa) No 1 tahun 2015 menegaskan tata ruang skala desa sebagai kewenangan desa.

Kewenangan utama desa berupa kewenangan desa hak asul usul dan kewenangan lokal skala desa. Pada pasal 8 Permendesa No 1/2015, desa berwenang untuk menetapkan dan menegaskan batas Desa, termasuk melakukan pengembangan tata ruang dan peta sosial desa. Karena itu, urusan tata ruang skala desa seharusnya menjadi prioritas program pembangunan desa.

Apa itu kebijakan tata ruang? Penataan ruang adalah sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

Secara hukum, urusan Penataan Ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.

%d blogger menyukai ini: