Lembaga Kemasyarakatan, Pemerintah Gampomng, Tuha Peut dan Masyarakat dalam kegiatan pemetaan batas Gampong

Lembaga Kemasyarakatan, Pemerintah Gampong  Tuha Peut dan Masyarakat dalam kegiatan pemetaan batas Gampong.16 desember 2016.

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat serta komunitas-komunitas di Aceh dalam proses penguatan desa, sudah terbukti terlibat mendorong kesadaran  gampong dalam implemasikan UU Desa. Gampong dalam menjalankan kewenangannya dihadapkan beberapa permaslahan, salahsatunya adalah tentang batas gampong, sehingga perlu kejelasan dan ketegasan tata batas wilayah Gampong, dalam ruang suatu wilayah, apakah batas wilayah dengan gampong lain, atau batas dengan wilayah kehutanan serta perkebunan swasta atau BUMN/BUMD, sehingga dapat menghindari permasalahan terkait tata batas gampong, yang selama ini rawan konflik.

Pemetaan batas desa adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Jelas disebutkan dalam UU Desa bahwa Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kegiatan penetuan patok batas gampong dan diskusi.

                            Kegiatan penetuan patok batas gampong dan diskusi.

Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Istimewanya dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 45/2016 bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Insha Allah tahapan kedua penentuan titik batas gampong akan dilaksanakan pada hari Minggu, 25 Desember 2016 dengan Gampong Tungkob, Gampong Tanjong Selamat dan Gampong Tanjong Deah Mukim Tungkob Kecamatan Darussalam Aceh Besar. 
Kegiatan ini bersumber dari APBG Lamduro (Dana Desa) tahun 2016, dengan jumlah anggaran Rp. 15.000.000. konflik, pemetaan adalah upaya pemerintah Gampong dalam menjamin wilayah tata kelola pemerintah terkait menjalankan kewenangannya.

Hari Sabtu, 17 Desember 2016, Pemerintah Gampong Lamduro bekerjasama dengan Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) Aceh melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Gampong Lamduro melalui survey lapangan penentuan titik batas gampong dengan dua Gampong tetangga yaitu Gampong Lambitra Mukim Siem Meudeelat dan Gampong Lamkeunung Mukim Tungkop Kecamatan Darussalam Aceh Besar.

Kegiatan dilakukan melibatkan masyarakat, Lembaga kemasyarakatan, pemerintahan Gampong serta lembaga gampong lainnya, proses pemetaan dilaksanakan dengan semangat kekeluargaan melalui musyawarah mufakat menghasilkan kejelasan titik batas dengan kedua gampong tersebut, dihadiri oleh Tim survey Gampong Lamduro (Keuchik, perangkat gampong, Tuha Peut dan tokoh masyarakat), Imum Mukim dan Sekretaris Mukim Tungkob, Keuchik dan Tokoh Masyarakat Gampong Lambitra, Keuchik dan Tokoh Masyarakat Gampong Lamkeunung difasilitasi oleh Tim SLPP Aceh.

Pemetaan batas desa adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Jelas disebutkan dalam UU Desa bahwa Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Istimewanya dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 45/2016 bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Insha Allah tahapan kedua penentuan titik batas gampong akan dilaksanakan pada hari Minggu, 25 Desember 2016 dengan Gampong Tungkob, Gampong Tanjong Selamat dan Gampong Tanjong Deah Mukim Tungkob Kecamatan Darussalam Aceh Besar. 
Kegiatan ini bersumber dari APBG Lamduro (Dana Desa) tahun 2016, dengan jumlah anggaran Rp. 15.000.000. pemetaan penentuan titik batas gampong masih berlanjut dengan beberapa tahapan, pada hari Minggu, 25 Desember 2016 dilakukan pemetaan bersama beberapa Gampong diantaranya, Gampong Tungkob, Gampong Tanjong Selamat dan Gampong Tanjong Deah Mukim Tungkob Kecamatan Darussalam Aceh Besar.

 

Laporan gampong Lamduro

%d blogger menyukai ini: