berita

TAU KNPP dan TA Kabupaten Halmahera Utara berkunjung ke Desa Kumo, Kecamatan Tobelo, Maluku Utara.

PALEMBANG- Pendamping Desa memiliki tantangan dan tanggung jawab besar dalam merubah wajah desa menjadi lebih baik. Kewenangan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa diharapkan menjadi modal bagi desa untuk merumuskan kepentingan terbaik masyarakat sesuai kapasitas yang dimiliki.

“Pendamping harus bisa meramu potensi desa menjadi kekuatan yang mampu menopang setiap siklus pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” kata Direktur Jenderal PPMD Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Prof. Ahmad Erani Yustika dalam acara Pratugas Pendamping Desa di Hotel Daira Palembang, Selasa (8/11).

Dia mengatakan, berdasarkan Indek Desa Membangun (IDM), 64 persen desa di Indonesia adalah desa tertinggal dan sangat tertinggal. Saat ini secara ekonomi, desa sedang mati suri dan kehidupan sosial mulai menjauh dari sistem nilai kehidupan kemasyarakatan.

“Banyak terjadi pergeseran nilai dan sistem di desa. Ini butuh dorongan dari semua pihak untuk bersama-sama membenahi dan membangun desa. Hal tersebut merupakan ‘ladang amal’ bagi kita semua yang peduli terhadap desa,” ujarnya.

Selanjutnya ditegaskan bahwa untuk mejalankan kewenangan desa harus diimbangi dengan kapasitas. Sebab otoritas tanpa kapasitas adalah malapetaka. Karena itu harus diperlukan pemasok peran atas kesenjangan antara otoritas dan kapasitas.

Kemampuan pemerintah untuk menaungi dan membimbing sebanyak 74.754 desa sangat terbatas, sehingga dibutuhkan peran Pendamping Desa yang efektif memasok peran kesenjangan kewenangan dan kapasitas dengan bekerjasama serta berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah. Pendamping Desa hendaknya tidak merebut kewenangan  tetapi menumbuhkan kewenangan yang sangat terbuka. Pengetahuan yang dimiliki Penamping Desa bukan untuk mendikte atau mencangkokan pemikiran tetapi  memosisikan untuk sama-sama belajar dan berbuat bersama. (sutardjo)

%d blogger menyukai ini: