Ahmad Erani Yustika (tengah) bersama para Direktur di Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa

Ahmad Erani Yustika (nomor tiga dari kiri) bersama para Direktur di Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa

Desa itu unik. Undang-Undang Desa telah memberikan kedaulatan desa, negara mengakui kewenangan desa. Desa diberikan keleluasaan utk merumuskan dan menentukan desa. Pendamping desa fungsinya membantu, tidak boleh mendikte. Karena itu, pendamping desa mesti memiliki keseragaman cara pandang terhadap desa.

Demikian pendapat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Ahmad Erani Yustika, dalam Pelatihan untuk Pelatih Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Minggu (18/9). Acara ini diselenggarakan di Hotel Aston Marina, Jakarta dan diikuti oleh 255 Pelatih Utama.

Baginya, pendamping desa hanya bertugas untuk menumbuhkan keberanian desa utk memperbaiki diri. Pendamping desa jangan melanggengkan ketergantungan desa pada dunia luar. Kedaulatan desa adalah tujuan utama pendampingan desa.

“Hari ini kedaulatan desa belum tampak akibat ditindih oleh instrumen kebijakan supradesa,” jelas Erani.

Kementerian desa memiliki tiga pendekatan utama dalam program pembangunan dan pemberdayaan atau trimatra. Pertama, penguatan kapasitas masyarakat desa melalui peningkatan pengetahuan lokal desa khususnya untuk perluasan akses masyarakat terhadap layanan dasar (jaring komunitas wiradesa).

Jaring komunitas kewirausahaan desa (jamu wiradesa) mendukung warga desa untuk miliki kompetensi dalam pengembangan usaha. Caranya, hidupkan balai rakyat sebagai kawah candradimuka masyarakat.

Kedua, percepatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui penguatan kepemilikan aset produktif oleh komunitas Desa (lumbung ekonomi desa). Lumbung ekonomi desa (bumi desa) mendorong pengelolaan sumberdaya desa, perluasan akses pada sumberdaya (agraria), penguatan tata kelola.

“Sumber daya ekonomi musti dipegang oleh orang desa. Setelah itu, pengembangan kelembagaan kembangkan, baik lewat koperasi dan badan usaha milik desa (BUM Desa),” ujarnya.

Ketiga, reinternalisasi dan revitalisasi budaya Desa sebagai modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif di desa (lingkar budaya desa). Sekaligus memberikan pengalaman dan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam memfasilitasi implementasi Undang-Undang Desa.

Pemberdayaan itu kerja budaya. Pembangunan dan pemberdayaan merupakan agregasi dari nilai-nilai budaya. Pembangunan tidak boleh mengkerdilkan manusia.

“Pembangunan harus saling merangkul, bukan saling menikam,” pungkasnya. (YS)

%d blogger menyukai ini: