rapat-koordinasi-pendamping-desa-kabupaten-banyumas

Sepuluh bulan sudah para Pendamping Desa di Kabupaten Banyumas bekerja. Usai menandatangani kontrak kerja, mereka langsung terjun di 22 kecamatan. Bekerja dengan modal hati dan improvisasi. Tak ada pendidikan pratugas, pembekalan dilakukan ala kadarnya.

Demikian hasil curah pendapat dalam Rapat Koordinasi Pendamping Desa Kabupaten Banyumas di Balai Kelurahan Sokanegara, Purwokerto, Senin (17/10). Mereka memanfaatkan rapat koordinasi untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman.

“Dengan cara inilah, kemampuan dan talenta mereka terus diasah agar kerja pemberdayaan desa semakin bermakna,” jelas Muhammad Fatikhun, Koordinatot Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas.

Rakor kali ini cukup istimewa, bisik Fatikhun. Mereka mampu menghadirkan Yossy Suparyo, anggota Pokja Masyarakat Sipil Kementerian Desa. Kebetulan dia sedang pulang kampung di Desa Wiradadi, Sokaraja. Tak berpikir panjang, Fatikhun berinisiatif menggelar untuk dapat berdiskusi dengan inspirator RUU Desa itu.

“Sengaja rakor digelar agar dapat berbagi pengalaman dengan Bung Yos. Banyak kegamangan yang muncul saat Pendamping Desa bekerja, maklum mereka belum mengikuti pendidikan pratugas,” lanjut Fatikhun.

Diskusi hangat terjadi dalam forum itu. Yossy menjelaskan sejumlah permasalahan krusial dalam penerapan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Dia memulai komitmen negara untuk mengakui dan menghargai desa, cara pandang pendamping saat berhubungan dengan desa, trimatra pembangunan desa, posisi pendamping dalam tarik ulur kepentingan desa dan supradesa, hingga strategi perayaaan UU Desa.

“Pendamping Desa harus mampu merumuskan strategi pendampingannya sendiri karena setiap desa memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda,” jelas Yossy.

Selain itu, rapat ini dihadiri Dodiet Prasetyo, Kepala Desa Wlaharwetan, Kalibagor. Dia berbagi langkah kolaborasi kerja antara desa dan pendamping desa. Menurutnya, Pendamping Desa dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas masyarakat.

“Partisipasi masyarakat  masih bersifat mobiliasasi. Produktivitas ekonomi masyarakat juga harus ditingkatkan,” ujar Dodiet.

Sayang, ruang pemberdayaan masyarakat belum banyak diambil oleh Pendamping Desa. Selama ini, menurut Dodiet, Pendamping Desa larut menjadi perpanjangan kontrol pemerintah supradesa atas desa.

“Dampaknya, hubungan Pendamping Desa dan pemerintah desa tak cukup harmonis,” lanjutnya.

Bagi Dodiet, Pendamping Desa harus mampu memposisikan diri sebagai mitra desa. Desa akan merasa nyaman dengan adanya Pendamping Desa. Segala urusan desa akan cepat dicari kalau kolaborasi kerja pemerintah desa dan pendamping desa terjalin kuat.

%d blogger menyukai ini: