Berikut tulisan prof Hanif Nurcholis yang dikutip dalam laman Facebook pada Diskusi menarik dari pancingan tulisan guru desa, Sutoro Eko

Para sosilog, antropolog, pakar hukum tata negara, pakar administrasi negara, dan pakar pemerintahan konservatif percaya bahwa pemerintahan desa yang kita kenal sekarang adalah pemerintahan adat atau asli buatan masyarakat desa sendiri yang mempunyai otonomi asli.

Tampaknya mereka hanya membaca satu sumber yaitu buku “Desa” tulisan Soetardjo Kartohadikoesoemo (1984) yang dijadikan kitab sucinya . Ada baiknya mereka membaca tulisan Jan Breman, pakar sosiologi kaliber internasional, Furnifall, De Kat Angelino, Robert van Niel, dan Frans Hüsken.

Jan Breman (1982, 1983) menjelaskan bahwa otonomi desa berdasarkan adat hanyalah kebiasaan yang ditiupkan dari atas bukan kebiasaan yang dibangun dari tradisi komunal itu sendiri.

Menurut Jan Breman (1982:196) pemerintah desa di Jawa dalam struktur organisasi sebagaimana yang kita kenal sekarang adalah ciptaan pemerintah kolonial. Ia bukan lembaga asli yang dibuat oleh masyarakat desa itu sendiri berdasarkan hukum adat yang dikembangkan sendiri secara independen. Jan Breman menjelaskan sebagai berikut.

The creation of colonal state at the end of the eighteenth and the begining of the nineteenth centuries made it neceesary to find an answer to the question of how the pattern of Javanese society could best be used for efficient establishment of the government appparatus.

Initiallya with some reservations and regional differences, but during the course of the century more and more convingcingly, an important cornerstone of colonial rule over the insland can be sought and found in the village system. To begin, I must qualify this assumtion in so far that the impresson must not arise that an optimal administrative model was at once determinied and executed purposely after consideration of the possible alternatives. The Javanese desa as a community is a European creation: not, however, as a device discovered at some early stage, but as a subsequent construction. The colonial practice was to attempt, by a process of trial and error – often based on interpretations of apparently similar situations wich were still surviving or had once existed elsewhere, for example in British India or in feudal agriculture Europe – to find a modality for a system of exploitation that could be based as fast as possible on the existing social order. Once the contours of this had been mapped out, the institution of local heads as middlemen between the colonial rulers and the peasantry made the village the most important administrative unit. Consquently the choice of the desa as a cornerstone of the colonial administration led in official reporting to the assumtion of a ‘traditional’ Javanese community wich remainde current until decolonization and indeed for some time afterwards.
Kesimpulan Jan Breman sama dengan tulisan Angelino (1931), Furnivall (1916, 1956), Robert van Niel (2003), dan Frans Hüsken (1998).

Pemerintahan desa yang diatur oleh IGO 1906 bukan pemerintahan asli komunitas pribumi tapi lembaga yang dibentuk oleh pemerintah kolonial meniru municipal di Eropa. Organisasinya dibentuk dalam model Barat. Pemerintah memberi kewenangan kepada kepala desa untuk membentuk pemerintahan tapi struktur organisasinya harus mendapat persetujuan residen.

Tata kelolanya harus mengikuti peraturan pemerintah yaitu setiap kebijakan yang diambil oleh kepala desa harus mendapatkan persetujuan Rapat Desa dan Dewan Kabupaten.

Pemerintah kolonial berharap pemerintah desa gaya Barat ini dapat menjadi alat untuk menyejahterakan rakyat desa. Akan tetapi, praktinya tidak berjalan sesuai dengan harapan. Furnivall (1956: 241-242) menjelaskan,
Under the Culture system the village was used to promote cultivation for the State; under the Liberal system it was adapted to the requirements of the planters; under the Ethical system it was used to promote welfare along western line. But the Dutch have never abandoned the priciple that, so far as the interests of Government allowed, the village should be left to manage its own affairs. The Village Act of 1906 was expressly designed both to strengthen the village community and to adapt it to the modern world, ‘to stimulate social growth, and enable local officials to cope with their main function, the care of public welfare’
When the Village Act was first introduced, the village were given powers similar to those of a western municipality, and were expected to use them similarly: to prepare a budget, pass it in a legally constituted Village Meeting attended by a quorum of villagers duly qualified to vote, to spend their funds accordingly, and to prepare annual accounts. Other matter of general interest, the leasing of village land to sugar planters, and so on, were dealt with in such village meeting.

Before long almost every village had its treasury to provide funds for everithing that the Controleur though the village ought to want: school, village bank, paddy bank, bazaar, stud bull, pedigree goat, and so on.

The people were educated in business principles, and numerous registers were precribed for the headman, clerk and village priest; but, anxious care lest democracy should be sacrificed to efficiency, everything to be put before and passed by the village meeting. That at least was the ideal of policy, but the ‘village clerk’ was oftern illiterate, and for some villages the records and registers had to be maintained in the subdistrick office. The whole machinery was too complicated and western.

Some few villages could manage it competently, others not at all. The mistake lay not merely in introducing western machinery, but in treating all the villages alike.

Beberapa pakar desa selalu beromantisme masa lalu bahwa desa sudah ada sejak sebelum kerajaan besar berdiri seperti Sriwijaya, Majapahit, Demak, dan Mataram. Mereka memproduksi tesis bahwa sejak itu desa sudah mempunyai pemerintahan demokratis, aman, tertib, dan makmur.

Beromantisme masal lalu sah-sah saja untuk menghibur diri. Akan tetapi, melihat desa ke belakang dengan fantasi dan hipotesis tidaklah pada tempatnya untuk membangun desa dalam negara modern NKRI.

Sama halnya beromantisme masa lalu tentang negara Indonesia. Untuk menghibur diri bahwa negara Indonesia ini sudah ada pada masa Sriwijaya, Majapahit, Demak, dan Mataram sah-sah saja. Akan tetapi, membangun Indonesia modern berdasarkan negara masa lalu tidaklah tepat karena NKRI sekarang ini bukan kelanjutan negara Sriwijaya, Majapahit, Demak, dan Mataram.

NKRI sekarang ini sesuai dengan UUD 1945 adalah negara baru yang dibentuk pada 17 Agustus 1945 dan merupakan kelanjutan negara Hindia Belanda (Silakan baca Aturan Peralihan UUD 1945). Oleh karena itu, membangun NKRI jangan ditarik ke belakang zaman Sriwijaya, Majapahit, Demak, dan Mataram. Kalau toh ditarik ke belakang ya sampai pada masa pemerintahan Hindia Belanda saja. Sama halnya dengan Desa tahun 2017 sekarang.

Desa saat ini bukan kelanjutan desa zaman pra kerajaan-kerajaan Nusantara tapi desa baru yang dibentuk oleh Negara dengan Undang-Undang: UU No. 22/1948, UU No. 19/1965, UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, UU No. 32/2004, dan UU No. 6/2014. Oleh karena itu, membangun desa dalam sistem negara modern NKRI jangan ditarik ke dunia fantasi zaman Sriwijaya, Majapahit, Demak, dan Mataram.

Berangkatlah dari zaman kemerdekaan saja. Kalau toh ditarik ke belakang ya sampai pada masa pemerintahan Hindia Belanda: Daendels (1808-1810), Raffles (1811-1816), Regeringsreglement 1854 Pasal 71, IGO 1906, dan IGOB 1938.

UU No. 6/2014 tdk membentuk Desa sbg daerah otonom. Oleh krn itu, Pemdes tdk mempunyai otononi. Satuan pemerintahan yg mempunyai otonomi adalah organisasi negara sbg daerah otonom. Desa hanya pseudo atau quasi goverment.

Perlu diketahui bahwa orang yang menyimpulkan pemerintah desa sebagai pemerintahan palsu (pseudo government) atau pemerintahan setengah (quasi government) adalah saya, Prof. Sadu, dan ahli hukum tata negara UNPAD, Rasjidi Ranggawdjaja. Jadi, tidak hanya saya. Bahkan Prof. Sadu Wasistiono itu diambil dari disertasi beliau.

Apakah juga bisa dikatakan kesimpulan yang dangkal? Mestinya dalam academic exercise kalau tidak setuju dengan argumen akademis, etikanya, makalah dibalas dengan makalah, buku dibalas dengan buku.

Makalah saya yang dimuat di Jurnal Ilmu Politik DPR itu yang dinilai dankal itu sampai sekarang belum ada yang memberi kritik akademik. Saya menunggu pakar memberi kiritik akademik berupa makalah juga, bukan dibalas dengan statement pejorative. Kalau begini di samping tidak etis juga tidak mencerdaskan.

Soepomo menyampaikan pidatonya pada 15 Juli 1945 dalam sidang BPUPKI sebagai berikut.
Kita telah menyetujui bentuk negara kesatuan (eenheidstaat). Oleh karena itu, di bawah Negara Indonesia tidak ada negara bawahan, tidak ada “onderstaat”, akan tetapi hanya ada daerah-daerah pemerintahan belaka. Pembagian daerah Indonesia dan bentuknya pemerintahan daerah ditetapkan dengan Undang-undang. Menurut pasal 16 (kemudian berubah menjadi pasal 18 dalam UUD 1945, pen.) pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawartan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istmewa. Jadi, rancangan Undang-Undang Dasar memberi kemungkinan untuk mengadakan pembagian daerah Indonesia dalam daerah-daerah yang besar dan untuk membagi daerah-daerah yang besar itu atas daerah-daerah kecil. Dengan memandang dan mengingati “dasar permusyawaratan”, artinya bagaimanapun bentuknya pemerintahan daerah, pemerintahan itu harus berdasar atas permusyawaratan, jadi misalnya dengan mengadakan dewan perwakilan daerah. Hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa harus diperingati juga. Daerah-daerah yang bersifat istimewa itu ialah pertama daerah kerajaan (Kooti), baik di Jawa maupun di luar Jawa, daerah-daerah yang dalam bahasa Belanda dinamakan “zelfbesturende lanschappen”. Kedua daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan asli, ialah Dorfgemeinschaften, daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan rakyat asli seperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, huta dan kuria di Tapanuli, gampong di Aceh.

Soepomo lebih lanjut menyampaikan konsepsinya dalam sidang kedua BPUPKI, 15 Juli 1945 dengan acara Pembahasan Rancangann Undang-Undang Dasar (lanjutan) sebagai berikut (Sekretariat Negara RI, 1995: 272).
Jadi, rancangan Undang-Undang Dasar memberi kemungkinan untuk mengadakan pembagian daerah Indonesia dalam daerah-daerah yang besar dan untuk membagi daaerah-daerah besar itu atas daerah-daerah kecil. Dengan memandang dan mengingati “dasar permusyawaratan”, artinya bagaimanapun bentuknya pemerintahan daerah, pemerintahan itu harus berdasar atas permusyawaratan, jadi misalnya dengan mengadakan dewan perwakilan daerah. Hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa harus diperingati juga.

Maksud panitia ialah hendaknya adanya daerah-daerah istimewa tadi, ialah daerah kerajaan (zelfbesturende lanschappen) dan desa-desa itu dihormati dengan menghormati dan memperbaiki susunannya asli.

%d blogger menyukai ini: