Diskusi Penguatan Lembaga Masyarakat Desa  (LMD) di Balai Desa Glempang

Diskusi Penguatan Lembaga Masyarakat Desa (LMD) di Balai Desa Glempang

Keberadaan Lembaga Masyarakat Desa (LMD) memiliki peran yang sangat penting. LMD membantu penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat. Karena itu, penataan dan pembinaan LMD mutlak dilakukan.

Salah satu LMD di Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). LMDH dibentuk oleh masyarakat desa yang berada di dalam maupun sekitar hutan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhanya melalui interaksi terhadap hutan baik dalam konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Upaya untuk merevitalisasi LMDH, Pemerintah Desa Glempang, Badan Permusyawarahan Desa (BPD), Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Bunton Talu menggelar diskusi yang membahas tentang kelembagaan Desa. Diskusi berlangsung di Aula Kantor Desa Glempang, Senin (24/10).

Sakiman, Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Bunton Talu, merasa bingung untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah desa. Dia senang Pemerintah Desa Glempang menyelenggarakan diskusi tentang revitalisasi LMD.

“Di LMDH, pemerintahan desa ditempatkan dalam posisi sebagai pelindung. Ke depan, sinergi lembaga masyarakat dan pemerintah desa harus dikuatkan,” ujarnya.

Situasi serupa dirasakan oleh LMD lainnya, seperti Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Mereka berharap mampu bersinergi dengan lembaga pemerintahan, baik di tingkat desa maupun kecamatan.

Lemahnya sinergi kerja juga dirasakan oleh Kepala Desa Glempang, Warsiti. Dia mengaku kurang memahami tata kelola kelembagaan masyarakat, seperti LMDH dan P3A. Warsiti berinisiatif untuk menyelenggarakan diskusi LMD agar sinergi kerja semakin kuat.

Langkah Warsiti mendapat dukungan dari Muntohar, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Glempang. Muntohar menyarankan perlunya sosialisasi dan penguatan kelembagaan supaya LMD terlibat aktif dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

Pada kesempatan itu, Asper Perhutani Banyumas, Rukim, menjelaskan sejarah http://cialis5mgbestprice.com/ LMDH. LMDH muncul di desa-desa yang bersingungan dengan kawasan hutan. Keberadaan LMDH dilindungi oleh pemerintah desa. Peran LMDH dalam penataan kawasan hutan dikuatkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001 tanggal 22 September 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu, ada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 522/21/2002 tanggal 18 Mei 2002 tentang pembentukan Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). Komunikasi PHBM di provinsi Jawa Tengah terintegrasi dalam sistem pembangunan wilayah, mulai dari pemerintah provinsi hingga desa. Karena itu, masa bakti kepengurusan LMDH tidak boleh melebihi masa jabatan kepala desa.

“LMDH di Desa Glempang harus terlibat dalam penggalian dan pengembangan potensi wisata,” ujar Rukim.

Sementara itu, Pendamping Desa Kecamatan Pekuncen, Yusfi Wawan Sepriyadi, menyarankan Pemerintah Desa Glempang untuk melakukan penataan kelembagaan melalui peraturan Desa (Perdes). Menurutnya, UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan pada desa untuk mengatur semua urusan desa melalui peraturan desa (Perdes).

“Perdes merupakan perwujudan asas rekognisi, subsidiaritas, dan musyawarah dalam Undang-Undang Desa,” ujar Yusfi.

Penataan wilayah desa dan hutan mengacu pada Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI). Pemerintah desa dapat bekerjasama dengan PT Perhutan untuk mengelola sumberdaya hutan melalui LMDH. Pemerintah Desa Glempang dan BPD dapat menginventarisisasi potensi sumber daya dan memfasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat.

“Desa Glempang ini memiliki banyak potensi wisata, seperti wisata Kedung Lesung, Watu Tumpang, dan Curug Suradinangga. Untuk mengelola potensi itu menjadi produk unggulan desa perlu strategi kerja kolaboratif multipihak,” pungkas Yusfi.

%d blogger menyukai ini: