Jakarta, 21 Agustus 2017 Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-72 menyelenggarakan Sarasehan Kebangsaan dengan tema “Mengibarkan Bendera Pembangunan : Desa dan Kawasan Perdesaan”. Acara ini bertempat di gedung Makarti Mukti Tama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

sarsehan 2

 

 

 

 

 

 

 

Sarasehan Kebangsaa menghadirkan sejumlah narasumber yaitu Aryo menggantikan Eko Sulistiyo dari Deputy IV Kantor Staf Presiden, Hendri Saparini (Komite Ekonomi dan Industri Nasional), Trie Utami (Musisi dan Penggiat Desa), serta Ahmad Erani Yustika (Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan) dan di moderatori oleh Chalid Muhammad (Pengamat Lingkungan dan Sosial).

Kegiatan Sarasehan Kebangsaan diikuti oleh 50 orang perwakilan dari 25 Kabupaten/Kota dan seluruh pimpinan dan staf dilingkungan Direktorat JEnderal Pembangunan KAwasanan Perdesaan dan esselon 1 dilingkungan Kementerian Desa, PDTT, Para Akademisi,NGO/LSM serta para pegiat Desa.

Kegiatan Sasasehan dimaksudkan sebagai momen silaturahmi para pegiat desa, kegiatan ini diharapkan dapat meneguhkan kembali komitmen bersama untuk menjalankan program prioritas Presiden untuk membangun dari Pinggiran (Desa/Pedalaman). Dalam dua tahun terakhir, kegiatan pembangunan dan pembangunan dan pemberdayaan di Desa mencapai hasil mengaggumkan, meskipun masih menyisakan kelemahan, tetapi Desa mampu menyajikan bukti pencapaian yang belum terjadi dalam sejarah republik, demikian tutur Ahmad Erani Yustika

Selanjutnya Ahmad Erani Yustika menegaskan bahwa ke depan, Desa tidak bisa teroisolasi, terpisah sekat dan terdorong untuk berjalan sendiri dalam sepi. “Desa harus berkolaborasi dan membangun konsensus dalam lapangan yang lebih luas. Kawasan Perdesaan harus menjadi pangkal dari pendalaman dan pembesaran pembangunan Desa.  Pembangunan ekonomi Desa harus dikembangkan dengan skala ekonomi yang memadai melalui kerjasama antar desa dalam suatu kawasan perdesaan.

Pembangunan di desa harus dipastikan pemanfaatannya, tidak sebatas transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa, sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaat pembangunan di Desa, demikian tutur Aryo dari Deputi 2 Kantor Staf Presiden. Sedangkan Hendri Saparini menyampaikan bahwa dalam pembangunan Desa perlu reindustrialisasi di Desa, perlu memperhatikan perubahan paradigma pembangunan kebijakan yang singkron dan mendorong kebijakan pokok serta pembangunan yang merupakan perpaduan anatar proses Top Down dan Bottom Up. Dengan demikian maka masyarakat desa perlu terlibat dan menjadi pemiliki pembangunan di desa, untuk melahirkan kelas menengah baru di Desa.  Sedangkan Tri Utami seorang musisi yang saat ini sedang berkonsentrasi kembali membangun Desa bersama penggiat desa melalui pendekatan pembangunan kebudayaan, mengingatkan pada kita semua bahwa pembangunan tidak semata pembangunan infrastrulkur, pada dasarnya masyarakat indosesia yang beragam dan dibangun karena keberagamannya, keberagaman melahirkan kekayaan kebudayaan yang harus dilestarikan, seperti gotong-royong contohnya. Mengembalikan budaya gotong royong meurut Tri Utama merupakan pembangunan yang meletakan manusia sebagai subyek perubahan bukan sekedar subyek pembangunan.

Ahmad Erani Yustika selanjutnya menegaskan bahwa kerja di Desa adalah kerja budaya, sehingga pembangunan infrastruktur di desa seharusnya mendapat afirmasi politik sampai tingkat Desa. Dana Desa setidaknya  memberikan beberapa manfaat tuturnya, diantaranya adalah 1. memberikan kewenangan Desa, 2. Membangun Transparansi, 3. mengembalikan gotong royong melalui pembangunan swakelola, 4. biaya pembangunan relatif murah dan 5. memunculkan Inovasi dan kreativitas dari Desa.

Intervensi pembangun di desa pada dasarnya untuk memutus mata rantai apa yang disebut “Kutukan” terhadap desa, yaitu 1. bahwa desa hanya sebagai penjual bahan baku yang tidak memiliki nilai tambah, 2. desa memiliki posisi tawar rendah, desa masih disebut the taker bukan the maker, dan 3. memutus tradisi  kanibalisme yang saling mematikan antar desa, sehingga perlu pemvangunan kawasan untuk konsensus antar desa demi kepentingan kolektif.

Dalam mendiukung hal tersebut, Kementerian Desa PDTT melalui Ditjen PKP mendorong berbagai program pemberdayaan dan pembangunan kawasan melalui peningkatan prsarana dan sarana, pengembanan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam di kawasan perdesaan yang akan dikembangkan menjadi komoditas unggulan.

 

 

%d blogger menyukai ini: