Maraknya informasi di media tentang penyimpangan penggunaan Dana Desa dengan berbagai motif kecurangan dalam tata kelola anggaran di Desa, seharusnya dapat kita antisipasi dengan mengetahui berbagai motif penyimpangan yang dilakukan.

Berdasarkan laporan Pemeriksaan BPKP provinsi Jawa Timur dan Satgas Dana Desa, yg terdiri dari unsur Kejaksaan, Kepolisian dan Inspektorat, banyaknya temuan penyalahgunaan, lebih disebabkan pada pelanggaran prosedur pengelolaan Dana Desa, diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Mengambil atau pencairan uang dari Bank seenaknya tidak sesuai kebutuhan atau SPP
2. Uang DD dipegang oleh Kepala Desa, sedangkan bendahara tidak difungsikan.
3. Sekretaris desa tidak diberikan kewenangan dan tidak melakukan verifikasi.
4. TPK tidak difungsikan, kalau difungsikanpun perannya dibatasi.
5. Kepala Desa melakukan pembelanja sendiri, bendahara tidak mengetahuinya.
5. Kepala Desa menggunakan dana Desa tanpa kendali.
6. Bendahara dan Pelaksana Kegiatan Pembangunan dari unsur keluarga Kades agar bisa kolusi.
7. Dana Desa untuk pembangunan dan kegiatan lain tidak dialokasikan seluruhnya, hanya 50 – 60 persen dari alokasi kegiatan.
8. Kepala Desa lambat bayar Pajak PPh Psl 21, 22, 23 dan PPN
9. Biaya Pembuatan SPJ tidak sesuai, sehingga laporan pertanggungjawaban lambat dibuat.

Dan banyak lagi motif penyalahgunaan lainnya, tindakan tersebut merupakan adalah perbuatan melawan hukun, dapat dijerat dengan undang-undang Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang, dengan ancaman hukuman 5 tahun.

Demikian informasi yang disampaikan BPKP Provinsi Jawa Timur, berdasarkan hasil kunjungan monitoring ke Desa-Desa di Provinsi Jawa Timur. Semoga dengan ditemukenalinya berbagai modus penyalahgunaan ini, semua pihak dapat mengantisipasi untuk melakukan pengawasan Dana Desa.

%d blogger menyukai ini: