Skema dari Trimatra ke Trisakti hingga kedaulatan desa.

Skema dari Trimatra ke Trisakti hingga kedaulatan desa.

kemerdekaan-desa-knpp
Satu program prioritas Jokowi-JK dalam Nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Agenda besarnya mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan.

Untuk meraih mimpi tersebut, pemerintah menyusun program fasilitasi, supervisi, dan pendampingan desa sehingga dalam waktu singkat desa yang mandiri dan inovatif dapat terwujud.

Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan dana desa. Harapannya, desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik, serta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya. Itu cerminan spirit Tri Sakti berbasis gotong-royong.

Komitmen di atas merupakan pelaksanaan pasal 19 dan 103 UU Desa. Disebutkan, Desa dan Desa Adat mempunyai empat kewenangan. Dua kewenangan tidak ada dalam peraturan perundangan sebelumnya.

Pertama, kewenangan berdasarkan hak asal usul. Termasuk urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. Kedua, kewenangan lokal berskala desa dengan kewenangan penuh mengatur dan mengurus desanya.

Kelahiran UU itu seolah pengakuan kedaulatan oleh negara. UU mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat. Desa telah ada sebelum NKRI diproklamasikan 17 Agustus 1945. Kini keberadaan 74.754 desa yang tersebar di 6.383 kecamatan dari 434 kabupaten/kota diakui setelah 70 tahun hanya dijadikan objek pembangunan.

Jika kemudian ada mantan jenderal yang menilai UU Desa berbau komunis, masalahnya terletak pada persepsi terhadap pasal 78. Pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Gotong Royong dan Pancasila

Proklamator Ir Soekarno menyebut, Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua.

Atas dasar pemikiran itu Pancasila jika diringkas menjadi Trisila. Diringkas lagi menjadi Ekasila, yaitu keadilan sosial yang saripatinya adalah gotong royong. Pemikiran itu dalam tiga dasawarsa direduksikan dengan stigma pengkhianatan Pancasila.

Masyarakat desa dalam kerangka pencapaian tri sakti, perlu didudukkan sebagai pelaku dari gerakan desa berdaulat. Semangatnya adalah kerja, kerja, dan kerja! Jiwa gotong-royong atau semangat kerjasama semua pihak dihidupkan untuk saling berbagi kepentingan.

Hal ini menjadi strategis, karena berbagai kebijakan yang mendorong pembangunan desa sekarang cenderung didasarkan nilai-nilai persaingan. Seolah telah muncul gerakan “desa mengepung kota” a-la Mao Zedong. Apalagi jika disandingkan dengan slogan “membangun Indonesia dari desa”.

Sebenarnya di desalah gotong-royong bisa disimulasikan secara lebih konkret. Namun sayangnya, saat ini warga desa diajarkan bersaing dengan imbalan mendapatkan berbagai fasilitas program. Meskipun, hal ini dapat mendorong pembelajaran dan hasil yang cukup baik, tetapi di beberapa tempat di luar Jawa cenderung berdampak negatif karena menimbulkan persaingan tidak sehat yang menimbulkan potensi konflik (Kolopaking, 2012).

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sudah saatnya kembali ke basis gotong-royong yang strategi implementasinya melalui konsep penguatan kelembagaan masyarakat di desa dengan semangat berlomba dalam kebaikan. Bukan kompetisi untuk menegasikan pihak lain.

Roh Musyawarah Desa

Ada sejumlah langkah taktis menghidupkan semangat gotong-royong. Pertama, menghidupkan musyawarah desa dari basis kelembagaan dasar, di tingkat RT/RW, dusun, dukuh, hingga kewilayahan yang melibatkan keterwakilan komunitas desa secara utuh. Fragmentasi masyarakat dalam berbagai lembaga, seperti PKK, Karang Taruna, BPD, LMD, kelompok tani, kelompok nelayan dan berbagai kelompok lain dalam praktiknya cenderung menjadi pressure group, penekan bagi lahirnya kebijakan desa yang kurang dijiwai “pembantingan tulang bersama”.

Keterwakilan rakyat sebenarnya lebih representatif berasal dari lembaga RT/RW dan dusun yang dikembangkan menjadi lembaga musyawarah asali di desa.

Kedua, roh musyawarah desa dihidupkan dari identifikasi kebutuhan di lingkungan tempat tinggal komunitas masyarakat yang saling berempati atas kepentingan masing-masing. Musyawarah dengan demikian tidak hanya disederhanakan dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Mendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 25 dan Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 2 tahun 2015 pasal 5.

Di kedua permen itu masyarakat yang menjadi peserta musyawarah terfragmentasi sebagai tokoh adat, agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin, perempuan, pemerhati dan perlindungan anak, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin. Mereka tentu sulit saling berempati satu sama lain, dan justru cenderung menajamkan kepentingan sendiri.

Ketiga, musyawarah di basis desa mampu merumuskan visi pembangunan dengan misi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Tujuan yang masih abstrak itu mampu dikonkretkan dalam jangka tiga hingga enam tahun ke depan dengan tolok ukur jelas, dan yakin bisa terealisasi dengan semangat kegotongroyongan.

Kemerdekaan Desa

Berangkat dari pembudayaan musyawarah oleh komunitas asali desa yang saling berempati atas kepentingan tiap warga, perumusan kebijakan dalam “berdesa” makin berkualitas sebagai perencanaan pembangunan dengan “keringat semua buat kebahagiaan semua”. Esensi keadilan sosial akan terjabarkan melalui rencana gerakan warga desa yang terstimulasi dana desa dari negara.

Tentu itu tidak mudah. Problem utamanya adalah mentalitas “terjajah” yang lama diidap warga desa karena pendekatan pembangunan yang menempatkan desa sebagai objek. Proses demokratisasi berkembang ke arah dominasi politik uang yang melahirkan elitisme kepemimpinan di desa berperilaku bandit.

Di sisi lain, persepsi aparatus negara tentang desa belum utuh. Menteri Desa dan PDTT Eko Putro Sandjojo menganggap, masyarakat desa adat agar sejahtera secara ekonomi untuk bisa melestarikan adat dan budayanya perlu mengembangkan one village one product (satu desa satu produk). Sistem ini dipercaya mampu menarik investor mengembangkan ekonomi desa. Tampak di sini, dana desa yang nantinya mencapai Rp 1 miliar hingga Rp 1,4 miliar per desa belum menempatkan negara sebagai investor bagi penguatan kedaulatan ekonomi desa.

Revolusi mental mungkin bisa sebagai jawaban. Tapi penggelontoran dana desa sebelum gerakan desa berdaulat disiapkan matang justru bisa menjadi bumerang. UU Desa telah memberikan kerangka Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) berjangka menengah. Revolusi mental butuh visi jangka panjang untuk meyakinkan rakyat bahwa kedaulatan desa adalah keniscayaan mencapai kemerdekaan desa guna mengokohkan NKRI. Semua harus “membanting tulang bersama” untuk menanti kemerdekaan itu.

Gotong royong menggapai keadilan sosial yang membiarkan komunitas masyarakat desa terperosok mekanisme persaingan kelompok kepentingan berbalut demokratisasi desa sama saja melapangkan korporasi merasuk ke pasar desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dijadikan andalan penguatan ekonomi desa penting didesain dengan manajemen gotong royong. Keuntungan tidak semata diukur dari laba usaha, namun juga seberapa besar perputaran ekonomi digerakkan oleh BUMDes untuk pemerataan pendapatan warga miskin.

Dalam P3MD tiap kabupaten disiapkan enam tenaga ahli (TA) yang akan mendorong keberdayaan masyarakat desa melalui skema pendampingan. TA pemberdayaan masyarakat desa, infrastruktur desa, pembangunan partisipatif, pengembangan ekonomi desa, pengembangan teknologi tepat guna, dan pelayanan sosial dasar. Semua diarahkan untuk memberikan pelayanan bagi kelompok masyarakat dalam strata sosial terbawah demi mewujudkan keadilan sosial di lingkup desa.

Selebrasi atas keberhasilan segala mimpi tentang desa itu bisa dinanti dalam pesta desa, festival desa, jambore desa, dan puncaknya pada kongres desa untuk mendeklarasikan kemerdekaan desa oleh para duta desa.

Kholid Anwar, TAU Politik Pembangunan KNPP