Jakarta, Dalam rangka mendorong penguatan implementasi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sub Direktorat Ketahanan Masyarakat Desa Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menyelenggarakan Lokakarya bertema Evaluasi Pengembangan Paralegal Desa bertempat di Hotel Swiss Bell Kalibata yang berlangsung tanggal 23-25 Agustus 2017.

Kegiatan Evaluasi Pengembangan Paralegal Desa bertujuan antara lain adalah : 1) melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap kebijakan Pemerenitah terkait Pengembangan Paralegal Desa, 2) Pembahasan tentang kondisi Paralegal Desa (tantangan, peluang, hambatan dan kesempatan) Pengembangan Paralegal Desa, 3) merumuskan strategi untuk pengembangan Paralegal Desa, demikian disampaikan Davrizal Davantino Kasubdit Ketahanan Masyarakat Desa.

Kegiatan dibuka oleh H. Muklis Sesdirjen PPMD Paralegal diharapkan melakukan fasilitasi dan advokasi terkait dengan pengelolaan Dana Desa agar tidak bertentangan dengan Hukum, selain itu di desa banyak desa-desa memiliki permasalahan dengan hukum contohnya desa yang berbatasan dengan hutan, peran paralegal bisa menjadi mediator dalam menjembatani permaslahan-permasalahan tersebut, sehingga penguatan-penguatan paralegal desa harus diperluas, demikian tutur Sesdirjen PPMD dalam sambutan pembukaan kegiatan.

Narasumber kegiatan Lokakarya Evaluasi Pengembangan Paralegal dihadiri oleh Costantinus Kristomo, SS. MH dari LBHN Kemenkum dan HAM, Dr. Sutoro Eko (Institute for Research and Empowerment/IRE), Oktovianus J Rahanda ( Kemendagri), Parjimin Nurzain (Pemerhati Desa dan Paralegal Desa), Gunawan (Indonesian Human Rights Commitee for Sosial Justice)

Kegiatan Evaluasi Pengembangan Paralegal, diharapkan mampu melakukan perbaikan kebijakan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tentang Pengembangan Paralegal Desa, sehingga Paralegal Desa dapat berperan untuk memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat desa, mendorong Pemerintahan Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa sesuai aspirasi masyarakat desa, memfasilitasi pemberdayaan hukum bagi masyarakat desa, dan memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat desa.

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memandang bahwa tujuan keberadaan Paralegal Desa adalah antara lain 1). sebagai strategi untuk menumbuhkembangkan musyawarah ( Alternatif Dispute Resolution) dalam menyelesaikan yang ada di Desa, 2) sebagai mediator dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Desa, 3) sebagai mitra Pemerintah Desa dan atau BPD dalam penyusunan Peraturan Desa, dan 4) memfasilitasi Pemerintah Desa dan 4). memfasilitasi Pemerintah Desa dan atau BPD di bidang hukum.

Menurut Davantino, keberadaan paralegal di Desa dapat mendorong kewenangan desa dalam membangun kehidupan kemasyarakatan desa, agar dapat di implementasi dengan menggali kembali nilai-nilai kemasyarakatan sebagai dasar atau landasan dalam menyelesaikan permaslahan-permasalahan di Desa.

%d blogger menyukai ini: