pendamping-desa-konsultan-nasonal-pengembangan-program

JAKARTA UTARA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak pemerintah untuk serius mengawal dana desa. Program unggulan tersebut berpotensi melahirkan masalah baru bila tidak ditangani dengan serius. Salah satu potensi masalah yang bisa muncul yakni adanya tindakan korupsi.

Demikian disampaikan Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Kedeputian Bidang Pencegahan KPK, Wawan Wardiana, di Hotel Aston Marina Ancol dalam acara TOT Pratugas Tenaga Ahli Kabupaten/ Kota, Kamis (22/9).

Skema anggaran dana desa dalam APBN semakin meningkat, dari Rp 20,7 triliun pada 2015 menjadi Rp 47 tiliun pada tahun anggaran 2017. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan meningkat pada tahun 2018 mencapai 10 persen, sehingga bisa mencapai Rp 70 triliun. Karena itu, KPK perlu membangun koordinasi dengan berbagai pihak dalam mengawal dana desa. “Dana desa perlu perhatian serius oleh semua pihak agar tidak terjadi penyimpangan,” katanya.

Menurut Wawan, modus korupsi senantiasa mengalami perkembangan dari masa ke masa. Zaman dulu, korupsi dilakukan menggunakan metode konvensional diantaranya melalui manipulasi SPJ, SPPD, dan bukti lapangan.

Metode tersebut kini berkembang lebih maju menggunakan “political coruption” yakni melalui design skema APBD yang menjadi model rebutan antara eksekutif dan legislatif. Model korupsi selanjutnya berkembang dengan metode “state coorporate coruption“. “Yaitu melalui pembuatan peraturan daerah sebagai modus dalam melegalisasi tindakan korupsi,” ujarnya.

Diungkapkan, fenomena saat ini orang muda banyak menjadi koruptor. Anggaran yang dikorupsi juga sangat besar bisa mencapai miliaran hingga triliunan rupiah. Pada masa lalu, koruptor digambarkan sebagai sosok orang yang berumus, pensiunan dan hanya ada di wilayah cooperate. Namun, saat ini korupsi sudah masuk pada wilayah keluarga menjangkau pada hubungan suami istri dan anak. KPK memandang regenarasi koruptor dianggap berhasil.

Korupsi terjadi karena kekuasaan, dimana kekuasaan mutlak tidak diikuti pertangungjwaban yang baik. Saat inikKorupsi baru tampak pada permukaan saja. Padahal, kondisi tindakan korupdi di tingkat bawah sudah dilakukan luar biasa. Contoh, pada umumnya korupsi dilakukan dengan menurunkan kualitas bangunan sehingga berdampak pada masa pakai. Bangunan yang dihasilkan tidak akan bertahan lama dan cepat rusak. Kerugian yang diakibatkan sangat banyak dan berlipat-lipat.

Selain itu, tahun 2016 Litbang KPK sudah melakukan kajian tentang implementasi dana desa. Hasilnya adalah masih perlu ada review kembali undang undang dan regulasi turunannya. Hal diantaranya disebabkan oleh adanya perubahan peran dan fungsi kementerian antara Kemendagri dan Kemendesa PDTT. KPK memandang perlu fasilitasi koordinasi kementerian/lembaga terkait pengendalian dan pengawalan dana desa.

Hasil kajian Litbang KPK terkait pengelolaan dana desa diantaranya:
– Adanya benturan Undang-Undang Desa dan regulasi turunannya
– Stakeholder pusat kurang koordinasi dan hubungan kerja tidak harminis
– Pelaksana teknis program dana desa seperti kades, sekdes, dan pendamping desa masih terkendala kompetensi
– Penglolaan pengadaan barang, misalnya, mekanisme dan prosedur sama dengan mekanisme yang dilakukan kementerian/ lembaga
– Pengawasan formal seperti BPK, BPKP masih kurang dan terbatas

Selanjutnya Wawan Wardiana mengatakan bahwa munculnya potensi korupsi dipicu oleh banyaknya pelaksana teknis yang belum paham terhadap siklus anggaran desa dan APBN. Untuk meminimalisasi potensi tersebut KPK bersama Kemendagri, BPK-BPKP telah mengeluarkan sistem informasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Pendamping Desa diharapkan ikut menemukan segala hal yang berpotensi tindak pidana korupsi. Misalnya dalam proses pengadaan barang jasa. Selain itu, pendamping desa perlu meningkatkan peran masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Pada hakekatnya dana desa diperuntukan untuk kemakmuran desa dan membangun kegotongroyongan, sehingga dalam proses pengadaan barang jasa pada pembangunan desa hendaknya tidak dilakukan melalui pihak ketiga.

Hal lainnya, pengelolaan dana desa perlu keterbukaan dan akuntabilitas. Dalam hal ini KPK mengawal dana desa bersama BALHAKAM kepolisian RI atau babin kamtibmas ditingkat Polsek.

KPK juga telah membuat surat langsung kepada kepala desa untuk melakukan upaya pencegahan korupsi dan menggunakan aplikasi SISKEUDES untuk akuntabilitas. (Sutarjo-R)

%d blogger menyukai ini: