Serial Guru Koperasi Suroto

Terbitnya Undang-Undang Desa telah mendorong munculnya berbagai gagasan pengembangan desa. Dalam bidang ekonomi, muncul ide korporatisasi desa.

Upaya ini juga terlihat dikembangkan secara sistematis dan disokong penuh antusias dari pejabat setingkat menteri hingga Presiden.

Pada mulanya diawali dengan dibentuknya Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Desa (BUMDes) yang mendorong perseroan sebagai badan hukum satu-satunya dalam pengembangan BUMDes (pasal 8).

Setelah itu, melalui Menteri Desa dan PDT& T dan Menteri BUMN mendorong terbentuknya satu BUMN baru yang bernama PT Mitra BUMDes Nusantara. Ide selanjutnya adalah pembentukkan PT Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) yang dimotori oleh Tanri Abeng, komisaris Utama PT. Pertamina dan mantan Menteri BUMN di era Suharto yang dapat apresiasi tinggi Presiden untuk segera direalisasikan secepatnya.

Pemilihan bentuk badan hukum korporasi/persero ini tentu punya maksud tertentu dan mengandung konsekwensi tertentu. Dalam hukum perseroan, sebagai asosiasi berbasis modal (capital-based association), modal itu adalah sebagai alat penentu. Siapa yang memiliki saham terbesar maka akan menentukan seluruh keputusan bisnis perusahaan.

Ini sudah menjadi sifat dari model badan hukum ini.
Berbeda misalnya dengan badan hukum koperasi, sebagai asosiasi berbasis orang (people- based association), modal diperankan hanyalah sebagai alat bantu, alat untuk ciptakan kesejahteraan dan orang dalam posisi yang primus, utama di atas modal material.

Perseroan sebagai badan hukum privat memiliki tujuan untuk mengejar keuntungan (profit oriented) dan berbeda dengan koperasi yang bertujuan untuk mengejar manfaat (benefit oriented).

Selain itu, dalam aturan korporasi pemegang saham (stockholder) dapat melakukan kapitalisasi saham setiap waktu di pasar modal untuk tujuan mendapatkan sumber tambahan modal dari masyarakat dan atau mengejar gain atau selisih dari proses jual beli saham di pasar modal.

PT. BUMDes pada awalnya saham moyoritasnya adalah pemerintah desa. PT. Mitra BUMDes pemegang saham awalnya bisa saja PT Bulog dan Bank-Bank BUMN sebagaimana skema yang disampaikan oleh Menteri Desa dan PDT&T. Lalu PT. BUMR bisa saja pemegang sahamnya adalah koperasi-koperasi. Tapi karena gejolak pasar, satu saat bisa berubah didominasi oleh pemilik modal perseorangan.

Kita dapat berkaca dari proses privatisasi yang dialami oleh BUMN kita yang banyak telah terjual ke asing dan terdilusi sahamnya di pasar. Untuk kasus koperasi, kita juga dapat belajar dari proses demutualisasi dari Bank Koperasi (BUKOPIN) misalnya, dimana sahamnya yang seratus persen dimiliki koperasi sekarang sudah terdilusi menjadi saham minoritas.

PT. BUMDes, PT. Mitra BUMdes dan juga PT. BUMR pada akhirnya akan menjadi tempat spekulasi bisnis. Kekuatan modal baik dalam negeri maupun modal asing akan sangat mudah keluar dan masuk serta mengeruk keuntungan baik dari instrumen pasar modal maupun melalui mekanisme pinjaman dari para kreditur seperti yang terjadi dalam perusahaan BUMN kita saat ini.

Ekonomi di desa pada akhirnya katubnya menjadi terbuka secara lebar dan terhubung langsung dengan kekuatan modal besar global. Seluruh ekonomi pada akhirnya baik kota maupun desa menjadi tanpa tahanan lagi yang tersubordinasi ke pemilik saham terbesar.

Kooptasi

Sepertinya masyarakat desa yang baru saja mendapat angin segar untuk mengatur desanya sendiri akan segera mendapat tantangan baru karena ternyata pemerintah pusat tidak ingin masyarakat desa menata desanya untuk mengembangkan aktifitas ekonomi otonom sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri. Agenda-agenda nasional terlihat menonjol dan segera menutup agenda masyarakat desa sendiri.

Desa sepertinya akan kembali menjadi obyek bagi kooptasi pemerintah pusat dalam skala yang lebih masif dari sebelum-sebelumnya ditambah dengan isu-isu ketidakmampuan masyarakat desa untuk mengelola keuangan desa yang gencar akhir-akhir ini.

Tidak hanya itu, modal sosial dan jaringan sosial yang masih tersisa di desa dan selama ini menjadi tahanan bagi residu krisis ekonomi konjungtural diabaikan. Semua katubnya segera akan dilucuti dan dipaksa untuk melegitimasi hadirnya kekuatan modal dengan upaya korporatisasi. Pemerintah pusat sepertinya tidak lagi percaya bahwa gotong royong adalah sebagai budaya penting yang masih hidup dan harusnya terus dihidupi.

Desa yang selama ini dipinggirkan dan dimarjinalisasi oleh kebijakan dengan demikian justru dianggap sebagai sumber masalah semata. Desa dianggap dihuni oleh masyarakat yang miskin karena tidak punya budaya korporasi dan kelangkaan modal.

Koperasi yang merupakan basis usaha yang kedepankan kepentingan masyarakat lebih tinggi daripada modal juga disingkirkan secara sistematik. Kalaupun digunakan hanya dijadikan sebagai sub-ordinat dan berada dalam kooptasi perseroan. Penulis meyakini hal ini karena kebetulan penulis sebagai salah satu narasumber ikut menyimak paparan konsep PT. BUMR yang disampaikan oleh Tanri Abeng sebagai narasumber lain dalam acara Simposium Sistem Ekonomi Nasional yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 12 Juli lalu di Gedung Nusantara IV.

Bersama ini penulis berharap Pemerintah tetap konsisten untuk letakkan bangun perusahaan koperasi yang sesuai dengan demokrasi ekonomi sebagai soko guru ekonomi. Kita dapat menengok pada negara Amerika Serikat yang kita tuduh kapitalis sekalipun yang telah lahirkan perusahaan di tingkat desa yang menglobal seperti koperasi petani jeruk Sunkist, dan perusahaan listrik National Rural Electricity Co-operative Association (NRECA) sebagai perusahaan non-profit. Atau belajar dari koperasi kehutanan Metsa di Finlandia model pengelolaan manajemen hutan terbaik dan atau koperasi Fonterra sebagai perusahaan susu terbesar di Selandia Baru yang baru saja mendapat penghargaan sebagai perusahaan basis orang (people-based) dan basis nilai (value-based) dan dimiliki sepenuhnya oleh para peternak.

Jakarta, 9 September 2017
Suroto, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Wakil Ketua Induk Koperasi Usaha Rakyat (INKUR), salah satu Narasumber Simposium Sistem Ekonomi Nasional, MPR RI.

%d blogger menyukai ini: