Koperasi Kita Masih Seremonial Kita selalu mendengar bahwa koperasi itu sebagai soko guru ekonomi. Tapi ternyata ini hanya ada dalam pidato seremonial. Dalam kenyataanya, koperasi kita masih sangat jauh dari dari kondisi ideal tersebut.

Kalau disebut sebagai soko guru itu harusnya kontribusi koperasi itu lebih dominan dalam perekonomian kita. Faktanya, kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto ( PDB) kita hanya 3,9 persen. Ini jelas sangat kontras jika dibandingkan dengan pidato seremonial yang kita dengar di ruang publik.

Menurut hasil analisa kami, Koperasi sebetulnya masih diperlukan oleh masyarakat. Masyarakat masih percaya bahwa koperasi ini penting artinya bagi mereka. Tapi ternyata masyarakat banyak yang mengatakan tidak banyak terlibat dengan koperasi.

Citra koperasi masih netral. Tapi mereka masih belum banyak terlibat dengan urusan bisnis koperasi.Ini menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah harus berusaha untuk merombak ini semua.

Citra koperasi yang masih netral ini harus segera didorong agar jangan sampai ditutup oleh citra negatif yang muncul karena adanya penipuan yang berkedok koperasi. Langkah pemerintah untuk merehabilitasi koperasi sudah benar.

Langkah pembubaran koperasi papan nama yang dilakukan sudah benar, tapi harus segera dilakukan secara radikal ditambah dengan menutup koperasi palsu atau rentenir yang berbaju koperasi. Ini di masyarakat opini yang muncul ada yang anggap koperasi itu usaha kecil-kecil, usaha simpan pinjam, dan sebagai kedok penipuan. Opini-opini ini adalah tantangan besar yang harus segera dirombak total. Pemerintah sebetulnya sudah cukup memiliki instrumen regulasi untuk menertibkan semua ini. Semua sudah diatur dalam UU dan PP. Tinggal dioperaaionalkan saja.

Kalau pemerintah tegas bukan hanya akan menaikkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, tapi juga akan segera mampu meningkatkan kualitas pembangunan. Sebab koperasi itu akan membentuk keadilan ekonomi, ekonomi yang lebih ekologis, ciptakan stabilitas politik dan menaruh fondasi pembangunan yang kokoh dan berkelanjutan. Saatnya pemerintah untuk mengambil kebijakan yang kongkrit.

Koperasi saatnya diperankan lebih dominan dalam struktur perekonomian kita. Seluruh sektor-sektor ekonomi rakyat seperti pertanian, perindustrian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kerajinan, kehutanan, pedesaan, dan lain-lain itu harusnya jadi tulang punggung sektor koperasi. Pemwrintah harus membuat semacam kebijakan nasional perkoperasian agar semua mengarah kesana. Ini harus lintas kementrian dan lembaga.

Tanggungjawab pengembangan koperasi harus jadi KPI ( key performance indicators) dari seluruh Kementrian yang ada kalau ingin benar-benar wujudkan koperasi sebagai soko guru ekonomi. Kalau perlu tunjukkan dengan berikan satu contoh saja rombak badan hukum BUMN itu jadi badan hukum koperasi.

Di negara Amerika Serikat saja bisnis listrik di desa itu dikelola koperasi, rumah sakit terbesar di kota Washington itu dikeloka koperasi dan perusahaan perkebunan jeruk Sunkist itu juga koperasi, kenapa BUMN kita semua harus Perseroan bentuknya? Koperasi itu bangun perusahaan yang demokratis, dan kalau kita kembangkan koperasi maka kualitas demokrasi kita otomatis akan semakin baik.

Ada banyak kemajuan pembangunan yang kita akan capai kalau koperasi diperankan tidak hanya sebagai figuran.

Jakarta, 9 September 2017 Suroto Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis ( AKSES)