JAKARTA- Setelah dua tahun Undang-Undang Desa dijalankan, berbagai dampak mulai muncul di desa. Banyak pihak mulai melihat adanya peningkatan transparansi pengelolaan APBDesa, bergeliatnya BUMDesa dan meningkatnya keswadayaan yang mulai meluas di desa-desa. Dana Desa (DD) secara perlahan mulai menemukan format yang lebih sesuai, baik dari penyaluran, pencairan, maupau pelaksanaannya. Sehingga tema Rakor Pengendalian harus ditambah dengan “Pendalaman” atas Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD).

Demikian sebagian sambutan sebagaimana disampaikan Direktur jenderal P3MD, Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika dalam acara Rakornas Pengendalian Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) di Hotel Mega Anggrek Jakarta, 28 Nopember sd 1 Desember 2016.

Acara Rakornas yang diikuti oleh hampir seluruh bidang dibawah Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Konsultan Nasional, Sekretariat Nasional (Seknas), Satuan Kerja (Satker) Badan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMPDes) Propinsi seluruh Indonesia, Team Leader dan Tenaga Ahli Pendamping Profesional Propinsi dan undangan lainnya telah mencatatkan beberapa point penting sebagai berikut;

1. DD tahun 2017 harus mulai diarahkan pada pembangunan dan pemberdayaan. Tahun 2016 masih ditekankan pada 4 bidang yakni pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan. Namun demikian, pemanfaatan DD harus tetap ditekankan pada prinsip partisipasi, akuntabilitas dan transparansi. Hal ini untuk mengurangi penyimpangan dan penyalahgunaan yang masih berpotensi terjadi di tahun 2017. Persoalan mengenai kecepatan dan ketepatan pelaporan DD masih menjadi pertimbangan penting untuk mendorong adanya sistem yang lebih stabil.Permasalahan yang masih muncul dalam efektifitas penggunaan DD bisa dilihat pada; proses kelengkapan administrasi, transfer RKUN-RKUD-Kas Desa, Penggunaan dan pertanggungjawaban.

2. Pendamping Desa adalah “agen perubahan”, sehingga dalam bekerja harus bersinergi dengan semua pihak yang ada di desa dan pemerintah daerah. Kapasitas dan keahlian pendamping harus terus ditingkatkan guna menjadi mitra bagi Desa dalam memecahkan masalah dan memberdayakan masyarakat desa. Permasalahan menyangkut kuota dan terminasi hendaknya bisa dikomunikasikan sesuai jenjang pemerintahan. Ada harapan pendamping memiliki posisi dan peran strategis dalam mewarnai dinamika di desa. Peningkatan kapasitas harus di re-organising dan re-grouping kembali. Keputusan tentang rekrutmen pendamping 2017 masih menunggu pertimbangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), karena kemungkinan menggunakan rupiah murni.

3. Peraturan yang terkait dengan desa, harus mulai disinkronkan baik peraturan ditingkat pusat, propinsi sampai tingkat desa. Pemerintah daerah hendaknya sudah mulai merumuskan berbagai amanat turunan Undang-Undang Desa seperti Peraturan tentang Kewenangan Desa.

4. BUMDesa sebagai salah satu wadah mengembangkan potensi ekonomi desa saat ini sudah terbentuk sebanyak 14.098. Tahun 2017 dimungkinkan akan mencapai 60.656 BUMDesa. BUMDesa adalah perwujudan perwakilan negara yang ada didesa. Sehingga posisi Peraturan Desa (Perdes) BUMDesa juga mempunyai kekuatan hukum seperti Peraturan Daerah (Perda). BUMDesa akan terus digalakkan di tahun 2017. Perlu upaya dan advokasi keras jika ingin mendorong BUMDesa menjadi Badan Usaha yang Berbadan Hukum seperti PT dan Koperasi melalui Undang-Undang BUMDesa. Potensi Desa (PODES) menjadi salah satu pertimbangan pembentukan BUMDesa, sehingga kedepan BUMDesa selain berkontribusi pada PADes juga mampu meningkatkan kesejahteran warga desa.

5. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tengah disusun peraturan menterinya guna melestarikan asset yang masih ada di kecamatan.

6. Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi salah satu tolok ukur dalam melihat dinamika sosial, ekonomi dan ekologi desa. Tahun 2017 akan dilaunching hasil IDM. Ada 15.000 desa sasaran prioritas berdasarkan Podes 2014. Salah satu tujuannya adalah generasi sehat.

7. Balai Rakyat adalah perwujudan dinamika dan pusat informasi desa online. Akan erat kaitannya dalam mendorong warga terlibat aktif dalam mendapatkan dan memberikan informasi mengenai pembangunan dan pemberdayaan di desa.

8. Budaya di desa ternyata lebih komplek dibandingkan dengan budaya di Satker/SKPD, sehingga perlu pelibatan dan koordinasi dengan para pihak. Kelembagaan di desa perlu direvitalisasi dan disinergikan dengan roadmap pendampingan. Pokja masyarakat sipil bisa menjadi mitra pendamping.

9. Ada 5 subdit di Direktorat Pembangunan Sarana Prasarana Dasar yang terbuka untuk membuka kerjasama membangun dan mengembangkan sarana prasarana yang ada didesa. Mencakup permukiman, transportasi, pendukung ekonomi, lsitrik dan telekomunikasi. Pemerintah daerah diharapkan bisa bekerjasama dan berkolaborasi dalam mengusulkan sarana prasarana sesuai dengan kondisi di daerah.

Sesuai dengan catatan hasil Rakor diatas, KNPP mendukung atas segala upaya perbaikan dan peningkatan kerja-kerja pembangunan dan pemberdayaan yang ada di Desa. Semoga semangat Tri Matra bisa berkelanjutan dan dirasakan manfaatnya oleh sebanyak mungkin warga desa dimanapun berada di muka bumi Indonesia tercinta ini.

Salam Tri Matra.

Penulis: Rohidin

%d blogger menyukai ini: