watbank

Tim KNPP bersama perwakilan World Bank menyempurnakan draf SOP Penanganan dan Pengaduan Masalah di Kantor KNPP Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (3/11). (Foto: Rinto Hariyadi)

JAKARTA- Implementasi UU Desa dipastikan akan banyak permasalahan yang timbul di desa. Dalam merespon dan menyelesaikan permasalahan tersebut tentunya dibutuhkan media atau sarana untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Hal ini yang sedang dirumuskan finalisasi draf SOP Penanganan dan Pengaduan Masalah oleh Konsultan Nasional Pengembangan Program (KNPP) bersam World Bank.

Menurut Christinawati dari World Bank bahwa pengawasan masyarakat diwujudkan dalam bentuk pengaduan masalah yang timbul pada saat proses berlangsung maupun setelah kegiatan berakhir.

Menurutnya bahwa pengaduan dapat berbentuk lisan maupun tulisan yang ditujukan kepada tim penanganan masalah secara berjenjang, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi hingga pusat.

Deputy Pemberdayaan Masyarakat Desa KNPP, Agus Muhammad menambahkan bahwa penanganan berbasis masyarakat ini nantinya dilakukan melalui institusi lokal dengan memperhatikan aspek budaya dan kearifan lokal. Dengan pendekatan ini, diharapkan institusi lokal akan bertanggung jawab untuk terlibat dan mendorongg penyelesaian setiap masalah yang ada di desanya.

“Penanganan masalah tidak hanya sebatas masalah keuangan, tapi juga mental, sosial budaya, manajerial sampai pada implementasinya,” katanya disela-sela diskusi di Aula Kantor KNPP Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (3/11).

SOP ini sangat penting dan dinanti semua pelaku pemberdayaan masyarakat serta semua stakeholder di seluruh nusantara yang terlibat dalam implementasi UU Desa. (Alief-R42)