*Gerakan Reforma Agraria Hutan Jawa*

*Pernyataan Sikap*

*Jadikan Hutan Jawa Sebagai Obyek Reforma Agraria*

Konflik agraria di kawasan hutan dapat ditarik sejarahnya sejak zaman kolonial. Politik agraria yang dimainkan saat itu hanya memberi ruang seluas-luasnya pada kepentingan rezim kolonial dan pemodal. Tak beda dengan zaman ketika Jawatan Kehutanan menatabatas dan memetakan tanah-tanah hutan sebagai kawasan hutan negara. Sejak tahun 1914 hingga tahun 1935, sekitar 137.837 ha tanah-tanah hutan telah ditatabatas dan disahkan oleh Gubernur Jenderal sebagai kawasan hutan negara. Proses penataan batas dan pengesahan ini dipersoalkan oleh Residen Banten karena ada sekitar 79.154 ha tanah-tanah hutan yang disahkan tersebut tumpang-tindih dengan huma-huma penduduk.

Setelah 72 tahun Indonesia merdeka keadaan ini tidak pernah benar-benar berubah, konflik agraria masih masif terjadi di Jawa, Bali dan Lampung. Dari hasil pendataan KPA tahun 2017 terdapat 92 lokasi konflik agraria seluas 46.000 Ha di kawasan hutan. Laporan KPA 2016 juga mencatat dua provinsi di Jawa, yakni Jawa Timur dan Jawa Barat menempati posisi tiga besar penyumbang konflik agraria tertinggi di tanah air. Saat ini sedikitnya terdapat 32 ribu desa defenitif yang berada dalam kawasan hutan.
Konflik di kawasan hutan sebagai dampak atas tumpang-tindih atas klaim di sekitar kawasan hutan tersebut telah melahirkan begitu banyak korban di pihak masyarakat atau petani penggarap. Rentang waktu 2004 hingga 2015, KPA mencatat telah terjadi 164 kasus konflik di sektor kehutanan. Dari total keseluruhan konflik hingga 2014, koalisi Anti-mafia Hutan mencatat 53 warga yang telah terjerat UU P3H, 43 orang diantaranya divonis bersalah dengan hukuman 18 bulan penjara.

Skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) redistribusi 4,1 juta Ha tanah pelepasan kawasan hutan diharapkan petani sebagai jawaban atas tidak adanya penyelesaian konflik di kawasan hutan terutama di region Jawa, Bali dan Lampung. Namun, sekali lagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) hanya mau melepasan kawasan hutan di wilayah yang luasan hutannya diatas 30%. Kemen LHK berdalih karena menuruti Pasal 17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Hutan di Jawa dikecualikan dari objek reforma agraria, hanya disediakan skema perhutanan sosial (PS) di wilayah kerja Perhutani. Sebuah langkah mundur, seolah-olah tidak ada masalah konflik, pemukiman dan desa definitif, kesenjangan, dan tumpang tindih klaim di hutan Jawa yang tidak cukup diselesaikan dengan skema Perhutanan Sosial. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup No: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10.2016 tentang Perhutanan Sosial jo No: P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial Di Wilayah Kerja Perum Perhutani jis SK Menteri Kehutanan No.180/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/4/2017 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Objek Reforma Agraria. Perhutanan Sosial diberlakukan sebagai satu-satunya “obat” untuk menyelesaikan konflik agraria di hutan Jawa.

Perhutanan Sosial ini tidak dapat menyelesaikan persoalan perampasan-perampasan lahan masyarakat di kawasan Perhutani. Kasus-kasus perampasan lahan oleh Perhutani hanya bisa diselesaikan dengan pengembalian lahan tersebut kepada masyarakat dalam bentuk redistribusi lahan, bukan dengan cara memberikan akses masyarakat menggarap lahan Perhutani.

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dijelaskan di atas, dengan ini kami yang tergabung dalam Gerakan Reforma Agraria Hutan Jawa menyatakan bahwa:
1. Reforma Agraria harus dilaksanakan secara benar sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
2. Perhutanan sosial tidak dapat dilakukan pada tanah garapan/pertanian, kebun rakyat, pemukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial termasuk wilayah kampung dan desa-desa definitif maupun lokasi-lokasi prioritas reforma agraria yang sudah diajukan sebagai TORA kepada Pemerintah;
3. Mendesak pemerintah melakukan revisi terhadap Pasal 17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan mengenai tafsir luasan minimal 30% kawasan hutan di suatu wilayah;
4. Mendesak pemerintah melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perum Perhutani;
5. Menolak dan mendesak Pemerintah untuk mencabut Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan; dan
6. Mendesak Pemerintah segera memetakan konflik-konflik agraria di hutan Jawa dan menyediakan mekanisme penyelesaiannya melalui skema redistribusi tanah untuk memulihkan hak-hak korban, menegakkan keadilan dan memberikan kesejahteraan;
7. Menjalankan reforma agraria pada lokasi-lokasi prioritas yang telah diusulkan oleh gerakan rakyat dan menjadikan proses usulan dari bawah sebagai cara yang utama; dan
8. Mendesak pemerintah segera mengesahkan Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat, untuk menjadi petimbangan dalam merumuskan peta jalan baru untuk meluruskan dan mempercepat realisasi reforma agraria.

Jakarta, 24 Oktober 2017

Gerakan Reforma Agraria Hutan Jawa

1. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
2. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
3. Serikat Petani Pasundan (SPP)
4. Serikat Tani Indramayu (STI)
5. Serikat Petani Majalengka (SPM)
6. Serikat Petani Karawang (SEPETAK)
7. Serikat Tani Kerakyatan Sumedang (STKS)
8. Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBH Bandung)
9. Lembaga Bantuan Hukum Semarang (LBH Semarang)
10. Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta (LBH Yogyakarta)
11. Lidah Tani Blora
12. Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB)
13. Serikat Tani Independen Pemalang (STIP)
14. Serikat Tani Mandiri Cilacap (SETAM Cilacap)
15. Serikat Tani Amanat Penderitaan Rakyat (STAN AMPERA)
16. Forum Peduli Tanah Pusaka Banyuwangi (FPTPB)
17. Organisasi Tani Jawa Tengah (ORTAJA)
18. Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA)
19. Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS)
20. Forum Persaudaraan Petani Kendal (FPPK)
21. Serikat Rakyat Kediri Berdaulat (SRKB)
22. Serikat Petani Tulungagung (SPT)
23. Rukun Tani Indonesia (RTI)
24. Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB)
25. Serikay Petani Gunung Biru (SPGB)
26. Serikat Petani Lumajang (SPL)
27. Serikat Tani Independen Jember (SEKTI)
28. Forum Perjuangan Rakyat Mojokerto (FPR Mojokerto)
29. Perkumpulan Al-haraka Jombang
30. Kelompok Kajian dan Advokasi Tantular Mojokerto
31. Jaringan Kerja Tani (JAKATANI)
32. Pergerakan Petani Banten (P2B)
33. Serikat Petani Sumberklampok Bali (SPS Bali)
34. Gerakan Rakyat Indonesia (GRI)
35. Serikat Petani Indonesia (SPI)
36. Sajogyo Institute (SAINS)
37. Rimbawan Muda Indonesia (RMI)
38. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)
39. KPA Wilayah Jawa Timur (KPA JATIM)
40. KPA Wilayah Jawa Tengah (KPA JATENG)

%d blogger menyukai ini: