Serial Catatan Guru Koperasi Suroto Ph

Berikut ini kami coba komparasikan dua sumber berita, sebagai bahan perspektif kita terhadap wacana holding BUMDes yang digagas Menteri Desa, PDTT dan Transmigrasi dengan pendapat pakar koperasi Indonesia Suroto PH.

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Mitra BUM-Des Nusantara (MBN) yang akan berfungsi sebagai perusahaan induk atau holding BUM-Des resmi diluncurkan kemarin.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno berharap para kepala daerah segera menjalin kerja sama dengan MBN guna mengoptimalkan pengelolaan BUM-Des di daerah masing-masing. “Kita berharap pengelolaan BUM-Des itu transparan dan akuntabel. Kita ingin korporasikan BUM-Des.

Namun, ini tidak akan tercapai tanpa dukungan dari pemerintah daerah,” kata Rini dalam sambutannya pada peluncuran MBN yang diinisiasi Perum Bulog dan Koperasi Pegawai Bulog Indonesia (Kopelindo) di Jakarta, kemarin. Perum Bulog memiliki 90 persen saham di MBN dan sisanya Kopelindo. Modal perusahaan holding BUM-Des itu Rp10 miliar. Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan kehadiran Bulog di MBN akan diperkuat lagi oleh BUMN lainnya sehingga terjadi sinergi besar dalam bidang perekonomian. “Mitra BUM-Des memiliki peran strategis.

Tidak hanya dalam pemasaran dan produksi, tapi juga berperan dalam penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat desa seperti pupuk, alat-alat pertanian, dan kebutuhan lainnya,” ujar Djarot. Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan, dari 18 ribu BUMDes yang ada, baru sekitar 4.000 yang bisa mengantongi profit.

Hal itu terjadi karena ada kendala di sumber daya manusia (SDM). Karena itu, keberadaan MBN diharapkan menjadi solusi bagi pembinaan terhadap BUM-Des. “Bayangkan bila seluruh desa memiliki BUM-Des dan menghasilkan profit. Desa akan menjadi sumber pertumbuhan dan kemiskinan tidak ada lagi di desa,” tandas Eko. Bila bisa dikelola dengan baik, tidak mustahil MBN akan menjadi perusahaan berskala besar yang beroperasi seperti perusahaan multinasional lainnya.

Sementara pada Media Indonesia [8/20, 14:07] Suroto PH Pengamat Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis (Akses), mengkhawatirkan adanya upaya “korporatisasi” desa melalui program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang diwajibkan berbadan hukum perseroan. “Akhir-akhir ini Menteri Desa dan PDT & T menyampaikan akan segera membentuk perusahaan holding dengan nama Mitra BUMDes yang masuk sebagai instrumen untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa,” kata Suroto yang juga Ketua Umum Akses tersebut di Jakarta, Senin (20/2/2017). Ia mengatakan, badan usaha yang segera dibentuk itu rencananya akan dimiliki oleh beberapa Bank BUMN seperti Bank BRI, Mandiri, BNI, dan BTN dengan kepemilikan saham kendali sebesar 51 persen.

Menurut dia, hal itu mengkhawatirkan karena mulai tampak adanya upaya sistematis untuk melakukan “korporatisasi” desa. “Ide ini terlihat sekali kalau ada upaya sistematis dari pihak tertentu untuk melakukan korporatisasi desa. Masyarakat desa hanya akan dijadikan sebagai obyek pengejaran keuntungan oleh segelintir pihak,” katanya.

Menurut dia, upaya sistematis itu sebetulnya sudah mulai tampak dengan dibentuknya Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang BUMDes yang salah satunya mewajibkan BUMDes berbadan hukum perseroan. “Dimulai dengan Permendes tersebut maka mulailah dilakukan upaya-upaya lain dengan digelontorkannya ide pembentukkan PT Mitra BUMDes,” katanya.

Suroto berpendapat masyarakat desa semestinya diberi kesempatan membangun kemandirian ekonomi dan mewujudkan demokrasi ekonomi melalui koperasi. “Ini bukan bicara masalah perbedaan fungsi tapi entitas badan hukum demokratis itu yang cocok dengan sistem gotong royong itu ya koperasi. Kalau perseroan itu jelas usaha privat yang tujuannya mengejar keuntungan,” kata Suroto. (Ant)

%d blogger menyukai ini: