papua sipbm 5

Harapan adanya perubahan baru akan segera dirasakan, di Kampung-Kampung di Papua, terutama di Distrik Gresi Selatan, Kabupaten Jayapura. Menurut Putra Harahap, seorang Pendamping Desa di Distrik Gresi Selatan, selama ini masyarakat di kampung masih diabaikan. Masyarakat merasa tidak pernah terlibat dalam proses perencanaan pembangunan kampung, sehingga pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kampung kurang didukung oleh masyarakat.

Hal itu berakibat sering terjadi konflik yang ujungnya bermuara terhambatnya proses pembangunan Kampung. Tak elok menyalahkan masyarakat terhadap kondisi ini bila mereka menentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjamin peran masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa, masyarakat diposisikan sebagai subjek pembangunan sehingga segala proses perencanaan hingga proses pelaksanaan masyarakat harus dilibatkan.

Di Distrik Gresi Selatan telah melaksanakan sosialisasi Integrasi SIPBM kedalam Sistem Perencanaan Pembangunan Kampung (SPPK), Sabtu (11/2). Kegiatan ini diikuti oleh 4 Kampung di Distrik Gresi Selatan, yaitu Kampung Bangai, Kampung Iwon, Kampung Klaisu, dan Kampung Omon. Setelah proses sosialisasi, pendamping desa menggelar pelatihan pendata dan pendataan SIPBM di Jayapura dengen dana swadaya.

papua sipbm2

Ini merupakan langkah yang layak mendapat apresiasi dan harus dicatat oleh Pemerintah Daerah dan Propinsi terhadap upaya-upaya memperkuat masyarakat Kampung dalam peningkatan kualitas perencanaan kampung.

Tim SIPBM Distrik Gresi Selatan di fasilitasi oleh A.H Putra Hararap (Pendamping Desa), Pestus Sanuel (Pendamping Lokal Desa), dan Yapet Tabisu yang berperan sebagai Operator SIPBM di tingkat Distrik. Sampai saat ini (9/3/2017), Informasi dari Putra Harahap menyampaikan bahwa Tim SIPBM  sudah  2 (dua) minggu lebih ini  berproses di 2 (dua) kampung, dan direncanakan 2 (dua) hari kemudian akan bergerak ke 2 (dua) kampung lainnya.

Saat ini Tim SIPBM sedang koordinasi dan konsultasi dengan Tim Kabupaten sembari  mempersiapkan perbekalan untuk  kegiatan 2 (dua) minggu kedepan menuntaskan di 2 (dua) kampung, sehingga harapannya dokumen RPJMK 4 (empat) kampung yang mengunakan SIPBM sebagai Basis Data selesai di akhir maret ini.

Berikut gambaran dokumentasi yang dilaksanakan Tim SIPBM Distrik Gresi Selatan, pelaksanaan Musyawarah Kampung dalam penyusunan Rancangan RPJMK dengan menggunakan SIPBM menjadi Basis Data sekaligus penandatanganan berita acara musyawarah kampung.

papua sipbM3

paua sipbm1

Pada dasarnya SIPBM memberikan proses kesadaran kritis bagi masyarakat dan Pemerintah Desa/ Kampung agar semakin sadar bahwa perlu data untuk mengatasi permasalahan-permaslahan yang dihadapi kampung, selanjutnya perlu difasilitasi agar gagasan-prakarsa masyarakat dalam proses perencanaan pembangun partisipatif yang berbasis data dapat didorong untuk bekerja dalam sistem, demikian menurut Nehru Sagena dari Unicef.

Data SIPBM dapat membantu dalam penyusunan program di desa,  karena basis data lengkap nama dan alamatnya (by name by addres). Proses SIPBM diawali melalui pengisian Instrumen Keluarga (IK)  sebagai Data dasar SIPBM yang cukup simple dan lengkap sebagai data mikro, meliputi keterangan kepala keluarga, perumahan, sanitasi dan penerangan, kesehatan, fasilitas pendidikan, pengeluaran keluarga dan data lengkap keluarga.

Berikut gambaran dokumentasi proses pendataan dengan menggunakan Instrumen Keluarga (IK) yang dilakukan oleh masyarakat kampung di distrik Gresi Selatan.

papua SIPBM6

papua SIPBM 9

paua sipbm 8

papua sipbm 4

Ir. Eppy Lugiarti, MP  Kasubdit Advokasi Peraturan Desa di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menegaskan bahwa sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan,  usulan-usulan kegiatan yang mangacu pada basis data SIPBM akan dimasukkan dalam RKPDesa,  dengan mempertimbangkan  kemampuan anggaran desa dalam mendanai usulan tersebut.  Terhadap usulan kegiatan yang tidak mampu diangarkan desa maka dapat diusulkan ke supra desa secara berjenjang.

Selanjutnya Borni Kurniawan menitikberatkan bahwa sebaiknya komunitas diajak menemukan program prioritas, berbasis data SIPBM tentunya, yang didasarkan pada skala kewenangan dan 4 (empat) bidang kewenangan desa. Sehingga dapat dipetakan program/kegiatan berdasarkan kewenangan dan kapasitas fiskal yang  dibiayai melalui skema APBDesa/APBD.  

Desa tidak perlu lagi membuat proposal untuk mendapatkan anggaran daerah karena sudah masuk dalam dokumen perencanaan desa, selanjutnya menurut Hadian Supriatna dalam proses ini cukup dipastikan bahwa hasil proses SIPBM dapat masuk di DURKP, kemudian dikawal di Musyawarah Pembangunan Kecamatan/Distrik, Musrenbang Kabupaten, hingga forum SKPD, sehingga dapat dipastikan usulan kegiatan terkawal  masuk RKPD N+1 (tahun berikutnya).

Dalam proses SIPBM, setelah dilakukan Musyawarah Desa dengan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan Desa, maka Tim SIPBM di bantu Pendamping Desa dan Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif dan TA Bidang Pelayanan Sosial Dasar dapat memfasitasi Rencana Aksi Desa, tetapi sebelum menyusun Rencana Aksi Desa, terlebih dahulu dilakukan rekonfirmasi data, sehingga ketika terdapat kesalahan dalam pendataan, maupun dalam proses entri, dapat langsung dikoreksi datanya oleh pendata atau masyarakat, demikian halnya pada saat ada masyarakat yang belum terdata dapat langsung dimasukkan datanya oleh Tim SIPBM.

Tim SIPBM dibantu Tenaga Ahli P3MD Kabupaten diharapkan dapat melakukan presentasi atas hasil data SIPBM sebagai  acuan  dalam penyusunan rencana aksi desanya. Selanjutnya pada kegiatan Rencana Aksi Desa dengan melakukan diskusi  berbagai unsur masyarakat membahas berbagai temukan bersama dalam data SIPBM serta  mencari solusi  sebagai tindakan konkrit pembangunan berbasis data di desa/kampung masing-masing.

Tim SIPBM Distrik Gresi Selatan akan menjadi percontohan dalam proses peintegrasikannya SIPBM ke dalam SPPK sehingga berbagai permasalahan yang selama ini terjadi di  masyarakat dapat diatasi dengan baik, sehingga proses pelaksanaan Pembangunan Kampung dapat berjalan sesuai harapan semua pihak, karena segala sesuatu yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kampung berdasarkan data yang Valid yaitu data yang diperoleh mengunakan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM).

Sumber: Diskusi Grup WA SIPBM Integrasi dan WA Putra Harahap
STJ