“TOLAK” Pengawas Luar. Fungsikan Pengawas Internal BPD.

1. Saat ini, ramai pembicaraan tentang *pengawasan desa oleh pihak luar desa,* yakni dari Polri.
Rencana pengawasan Desa (tepatnya Dana Desa) oleh Polri, sebagai tindak lanjut MoU yg ditandatangani Mendes – Mendagri – Kapolri.

2. Sebelum munculnya pengawasan desa oleh Polri, sudah muncul pengawasan desa oleh pihak luar desa lainnya: BPK, BPKP, Kejaksaan, Satgas Dana Desa, dan lainnya.

3. Banyak reaksi muncul atas kebijakan tersebut. Pro dan kontra.

4. Tulisan di bawah ini tidak bermaksud utk pro atau kontra. Melainkan untuk memunculkan alternatif lain mengenai upaya pengawasan desa secara internal dengan mendayagunakan BPD, yakni lembaga desa yg oleh UU Desa diberi tugas & fungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

5. Bagaimana caranya agar *pengawasan internal desa* (oleh BPD & oleh warga) berjalan baik, shg *pengawasan luar tdk dibutuhkan*?

Beberapa faktor yg menyebabkan ‘mandulnya’ pengawasan internal:
1) *SOP/Juknis* mengenai tatacara pengawasan internal oleh BPD, belum tersusun scr rinci, detil.
2) *Kemampuan & kemauan BPD* dlm menjalankan pengawasan blm terbangun.
3) *’keengganan’* (sebagian) Kades utk melaksanakan tata kelola pemerintahan, khususnya keuangan desa, scr transparan, partisipatif, akuntabel.

6. Dari faktor masalah di atas:
– apakah isu lemahnya pengawasan internal tsb telah *menjadi perhatian* Desa & Pembina Desa?
– apa upaya yg terprogram dari pemerintah desa mengatasi itu?
– apa upaya yg terprogram dari Pembina Desa mengatasi itu?
– apakah upaya tsb telah berhasil? Jika tidak/belum, apa upaya alternatif?

7. Tata cara pengawasan kades oleh BPD telah diatur dalam Permendagri 110/2016 ttg BPD.
Setelah mencermati Permendagri 110, masih ada hal² detil mengenai tatacara pengawasan kinerja kades yg *belum rinci, shg msh sulit utk dijalankan oleh BPD*, misalnya:
– bagaimana *tata cara* pengawasan thp perencanaan?
– bagaimana *tata cara* pengawasan thp pelaksanaan tugas?
– bagaimana *tata cara* pengawasan thp laporan kades?
– bagaimana *tata cara* monitoring & evaluasi BPD thp kades?

8. Salah satu pasal Permendagri 110 yg kurang lengkap adalah Pasal 46 ayat (2) huruf b, yakni pengawasan BPD terhadap pelaksanaan kegiatan² desa.
Itu berarti pengawasan terhadap *pelaksanaan seluruh kegiatan desa* scr berkala, mulai Januari sd Desember.

Hal² yg blm lengkap dalam pasal tsb & perlu diatur dlm Juklak oleh Pemda yakni:

a. Utk mengawasi scr berkala tsb, BPD melaksanakan *monitoring* (ayat 3) saat seluruh kegiatan desa dilaksanakan. Ya, *saat* dilaksanakan, bukan saat selesai kegiatan di akhir tahun. Sebab, jika hanya diawasi akhir tahun, maka pengawasan BPD tsb kurang berarti.

b. Nah, utk melakukan monitoring kegiatan, tentu *BPD butuh data/bahan* mengenai kegiatan² desa. Permendagri 110 tdk sampai rinci. Maka, perlu Juklak lokal, terkait itu. Misalnya:
– apa saja jenis kegiatan desa yg akan dimonitor
– berapa pagu dana
– apa & berapa output kegiatan
– kapan dilaksanakan kegiatan
– siapa pelaksana kegiatan

(saya menduga, data/bahan spt ini akan diminta oleh Polsek saat akan mengawasi desa sbg tindak lanjut MoU Mendes – Mendagri – Kapolri…..nah, jika ini dilakukan dgn baik oleh BPD, tentu pihak luar tdk dibutuhkan kan?)

c. Lalu, hasil monitoring BPD, dilakukan evaluasi dlm rapat BPD:
– apa saja kegiatan desa yg telah dilaksanakan?
– apa yg belum dilaksanakan? Mengapa belum?
– thp kegiatan yg sudah dilaksanakan, berapa penyerapan dana? Berapa capaian output? Apa masalahnya? Apa langkah kades mengatasi masalah?

….jika diperlukan, dlm rapat BPD tsb, dpt diundang kades & Perangkat Desa utk diskusi.

….hasil rapat, disampaikan BPD scr tertulis kpd Kades sbg *bahan pertimbangan utk pelaksanaan kegiatan selanjutnya*

9. Rincian tata cara spt di atas, perlu utk disusun, karena menjadi pedoman bagi BPD utk bekerja.
Jika tata cara blm tersusun, maka Pembina Desa Tingkat Kabupaten (Dinas PMD dkk) wajib membuat Juklak (dlm bentuk Perbup atau SE).
Setelah itu, Pembina Desa Kabupaten sosialisasikan/ajarkan Juklak tsb kpd BPD, Kades, Pembina Desa Tingkat Kecamatan (Camat, Sekcam, Kasi).

10. Agar sosialisasi efektif:
a. Undang BPD & Pembina Desa Kec.
b. Jangan:
– dlm bentuk kelas besar, lakukan dlm kelas kecil.
– jangan bersifat ceramah. Lakukan dgn cara praktik / simulasi, materi akan lbh mudah dimengerti.
c. Pasca sosialisasi tingkat kabupaten, jika BPD msh blm jelas, maka Pembina Desa Kec wajib membelajari BPD di wilayah masing² dgn adakan bimtek lokal kecamatan (sesuai tugas Camat dlm PP 43/2014 pasal 154 ayat 2 huruf g).
d. Setelah sosialisasi Kab & kec selesai, saatnya menerapkan implementasi pengawasan internal BPD kpd Kades di desa masing²…. Bina Desa Kec & PD PLD lakukan monev. Fasilitasi BPD & kades jika ada masalah.
e. Camat laporkan hasil penerapan pengawasan internal BPD di kec masing²:
– mana kades & BPD yg sukses
– mana kades & BPD yg blm sukses. Apa masalahnya? Apa langkah camat?
f. Bina Desa Kab lakukan monev kinerja kec dlm memfasilitasi BPD & kades menerapkan sistem pengawasan internal hasil bimtek.

11. Jika semua upaya mendayagunakan BPD di atas dilakukan, maka pengawasan internal oleh BPD terhadap kinerja kades akan menghasilkan transparansi, akuntabilitas pemerintahan desa, khususnya keuangan desa.

12. Jika ini dilakukan, maka Desa telah bisa “menolak” kehadiran pengawas luar. Semoga.

#saveDD

%d blogger menyukai ini: