Di siang hari yang terik itu, sejumlah jambang jongkok menyambut pengunjung Taman Budaya di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Para pengunjung tersebut tidak sedang mencari jamban baru, bukan pula sedang melakukan proyek perbaikan rumah. Mereka termasuk dari 350 warga desa yang ‘berbelanja’ ide-ide dan inovasi-inovasi untuk meningkatkan layanan dan infrastruktur dasar di desa-desa asal mereka. Festival Desa Inovatif 2017 diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, bekerja sama dengan Program Generasi Cerdas dan Sehat dari Kementerian Desa.

Festival tersebut menampilkan solusi-solusi inovatif untuk menanggulangi beberapa kendala pembangunan yang mendesak yang dihadapi oleh masyarakat-masyarakat desa.

Di jantung festival itu adalah pemberlakuan Undang-undang Desa (UU No. 6/2014 mengenai Desa-desa), yang mengatur pembagian dana-dana desa di lebih dari 74.000 desa. UU itu meningkatkan wewenang dan tanggung jawab masyarakat lokal mengenai penggunaan dana desa mereka. Banyak pihak meyakini bahwa undang-undang desa ini berpotensi mengatasi ketidaksetaraan di wilayah pedesaan di Indonesia.

Para pengunjung bertukar ide dan cara-cara menggunaan dana desa secara lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan mereka, terutama dalam meningkatkan layanan sosial dasar, dan untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan. Berkeliling dari satu ‘warung’ ke warung lain di festival tersebut, saya terkesan dengan ide-ide kreatif dan dedikasi warga desa untuk mengatasi beragam kendala yang mereka hadapi untuk layanan publik.

Teknologi canggih mungkin tidak ditemukan di sini tapi solusi-solusi yang muncul sederhana, kreatif dan aplikatif untuk kebutuhan-kebutuhan warga. Saya bertemu petugas kesehatan Sri Santiani, yang menggagas Tabungan Bersalin (Tabulin), setelah melihat banyaknya ibu dan perempuan hamil yang terbebani biaya melahirkan dan perawatan anak.

Sri mendapat ide soal tabungan itu setelah melihat banyak ibu-ibu yang tidak memiliki asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), atau ada yang memilikinya tapi tidak mampu membayar preminya. Tabulin membantu para ibu menabung untuk layanan bersalin. Para ibu lain juga bisa memanfaatkan program ini untuk kebutuhan lain. Favorit pengunjung adalah inisiatif ‘Kontrak Bidan’.

Ide ini dimunculkan oleh Nonong Muhaemin, petugas kesehatan yang desanya kesulitan mengatasai tingkat kematian ibu melahirkan yang tinggi akibat kurangnya fasilitas kesehatan. Puskesmas terdekat dari Desa Tokolok tempat ia tinggal adalah sekitar 25 kilometer jauhnya melewati medan yang berat. Setelah desa itu membuka kembali posyandu dan merekrut bidan secara eksklusif, tidak ada lagi kasus kematian saat melahirkan, dan jumlah kehamilan berisiko tinggi serta berat badan bayi/balita di bawah garis merah juga menurun drastis.

Gaji bidan tersebut awalnya dibayar lewat program Generasi, namun setelah melihat manfaatnya, msyarakat desa itu kemudian menggunakan dana desa mereka. Sementara itu, di Desa Mekarsari di Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, seorang kepala sekolah dasar, Sabirin, mendapat ide mengenai ‘sekolah tanpa dinding’. Desa itu tidak memiliki sekolah menengah pertama. Yang terdekat berjarak 10 kilometer dan banyak keluarga tidak mampu membayar biaya transportasi untuk mengirim anak-anak mereka ke seolah itu.

Tanpa prospek pendidikan menengah, banyak anak-anak yang menikah setelah lulus SD, kemudian bercerai tak lama kemudian, dengan alasan utama masalah finansial dan tidak adanya pekerjaan.

Sabirin bertanya pada anak-anak di desa itu apakah mereka ingin melanjutkan pendidikan jika ada SMP di desa itu dan mereka menanggapi dengan antusias.

SMP Satu Atap kemudian dibuka tahun 2012, berbentuk gubuk sederhana yang dibangun oleh sumbangan masyarakat, dan didukung oleh Generasi. Tanpa memungut biaya dari semua murid, sekolah baru itu berdampak besar pada tingkat pernikahan di bawah umur.

Pada 2016, tidak ada lagi anak-anak yang langsung menikah setelah mereka lulus SD, dibandingkan dengan 10-12 pernikahan anak pada tahun-tahun sebelumnya. Sekolah itu sampai sekarang masih didanai oleh masyarakat setempat.

Kembali ke jamban-jamban tadi, benda itu dipamerkan bukan untuk menawarkan teknologi baru soal toilet, tapi sebagai undangan bagi lembaga-lembaga keuangan untuk menandai skema kredit kepemilikan jamban di Indonesia, di mana sekitar 32 persen dari jumlah penduduk masih buang air besar sembarangan.