Lahirnya UU Desa No 6 Tahun 2014 dengan diikuti peraturan pelaksanaanya hingga lahir Permendesa No 4 tahun 2015 tentang tata cara pendirian, pelaksanaan dan pembubaran Bumdesa telah melahirkan Bumdesa-bumdesa baru di indonesia. Ibarat pepatah “ bagai jamur dimusim hujan”. Tentu saja kondisi seperti ini cukup mengembirakan disamping itu menyisakan tantangan baru bagi para pihak ‘stakeholder’ terkait mulai dari Pemerintah yang paling atas sampai pemerintah desa serta para penggiat pengembangan usaha dan perekonomian desa bagaimana agar bumdesa-bumdesa yang baru tumbuh tersebut dapat berjalan dengan baik serta betul menjadi salahsatu alternatif atau wadah kolektif yang lahir dari pemerintah desa dan masyarakat yang akan menggerakan roda perekonomian di desa.

Selama ini sejak adanya regulasi tentang desa yaitu UU No 5 tahun 1979 hingga sebelum lahirnya UU tentang Desa No 6 Tahun 2014 posisi desa bisa dikatakan hanya sebagai objek dari pembangunan dan kebijakan dari atas (supra desa), sehingga harapan desa untuk berkembang dan mandiri dengan memanfaatkan dan memaksimalkan potensi dan aset desa belum terkelola dengan baik.

20170306_151639

Musyawarah Desa Pembentukan BUMDesa Tanjung Nim Simpang (TNS) Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang dengan difasilitasi para pendamping desa. (6/3 2017)

Tampaknya kondisi telah dibaca dan kemudian disambut oleh Pemerintah Desa Tanjung Ning Simpang (TNS) Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang dengan difasilitasi para pendamping desa di wilayah tersebut untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) yang telah melakukan Musyawarah Desa (Musdes) Pembentukan Bumdesa yang diberi nama Bumdesa “Merah Delima”.

20170306_151606

Pada Musyawarah Desa tersebut selain pihak desa juga dihadiri Narasumber Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TA PED) Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Muhammad Sirajuddin

Pelaksanaan Musdes dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 6 Maret 2017 bertempat di Rumah Kepala Desa TNS yang juga sebagai kantor desa dengan menghasilkan beberapa kesepakatan dalam musyawarah tersebut, diantaranya adalah Pengesahan Peraturan Desa (Perdes) Tentang Pendirian Bumdesa, Surat Keputusan (SK) Kepala Desa tentang AD/ ART Pengelolaan Bumdesa, SK Pengelola Bumdesa, Berita Acara (BA) penyerahan aset desa untuk dikelola Bumdesa TNS seperti Kursi dan Tenda desa.

Dalam kata sambutan pembukaan Musdes Kepala Desa TNS Umirtu mengatakan akan memaksimalkan potensi dan aset yang ada di desanya dengan mengajak seluruh masyarakat mendukung dan berpartisipasi dalam pengembangan Bumdesa tersebut. “Saya selaku Kepala desa mengajak seluruh warga untuk bersama-sama berpartisipasi dan mengembangkan unit usaha yang akan dijalankan serta mohon bantuan para pendamping desa untuk memberikan bimbingan dan arahan-arahan demi kemajuan bumdesa kita ini” ujarnya Kades yang baru dilantik pada periode yang kedua ini dengan bersemangat.

Adapun nara sumber dalam acara Musyawarah Desa tersebut selain pihak desa juga Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TA PED) Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Muhammad Sirajuddin memberikan pengarahan  mengenai Badan Usaha Milik Desa. Selain sosialisasi regulasi dan kebijakan yang terkait tata cara pendirian dan pengembangan bumdesa, dalam kesempatan tersebut Sirajuddin mengatakan bahwa sejak lahirnya UU Desa No 6 tahun 2014 ini menjadi momentum bagi desa untuk memajukan masyarakatnya dengan cara menggali dan mengembangkan potensi dan aset desa yang ada. Desa telah diberikan kewenangan yang cukup besar oleh undang-undang dengan azas rekognisi dan subsidiaritas hendaknya dimanfaatkan oleh Kepala Desa dan masyarakat dengan semaksimalkan mungkin. Azas rekognisi adalah pengakuan terhadap hak asal usul desa, sedangkan subsidiaritas adalah kewenangan atau prakarsa berskala lokal desa yang intinya adalah Desa diharapkan secara mandiri mampu memainkan perannya sebagai sebuah masyarakat berpemerintahan (self goverment comunity) dan sebuah pemerintah berskala lokal (local self goverment) untuk mengelola sumberdaya lokal dan kepentingan masyarakat setempat. Apalagi juga ada dukungan dana desa yang setiap tahun bertambah besar serta didorong program pemerintah pusat dan daerah yang berbasis desa.” Jadi kewenengan desa diperkuat, dana diberikan sehingga tidak alasan lagi desa untuk tidak berkembang. nah Salah satu alternatif atau wadahnya adalah melalui pendirian dan pengembangan Bumdesa ini” pungkas TA PED Empat Lawang yang akrab dipanggil Pak Sirot ini.

IMG-20170308-WA0023IMG-20170308-WA0024

Dalam musdes tersebut dihadiri Sekretaris desa Riduan Efendi, Ketua BPD Sopian Ardi, Ketua kelembagaan (LPM dan LPA) desa para tokoh agama dan masyarakat, perwakilan ibu-ibu PKK ,juga hadir dari Tim TA P3MD Kabupaten Empat Lawang TA PMD Fazi Yudi Kamasura, Pendamping Desa Tenaga Infrastruktur (PD TI) kecamatan Saling Meki, ST dan Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Tanjung Ning Simpang Abu Yamin, S.Kom.

Beberapa poin-poin penting kesepatan yang dihasilkan dari musdes tersebut adalah terpilihnya pengelola Bumdesa yang diberi nama Bumdesa Merah Delima sebagi pelaksana operasional Manager Tedi Kusnadi, Sekretaris Maryana dan Bendahara Srinanti dengan Ketua Dewan Pengawas Sarta Nadi. Jenis unit usaha yang akan dikembangkan ini adalah Binsis penyewaan dan bisnis produksi perdagangan (penjualan sarana produksi pertanian). Serta hal-hal lain secara lebih terperinci dalam AD/ ART yang juga telah disepakati dalam musdes ini.

 

Muhammad Sirajuddin

TA PED Empat Lawang Sumatera Selatan