Berikut masih kami kutip diskusi panjang yang berbobot dan bermakna dari 2 (Dua) pakar Desa

Prof. Hanif Nurcholis dan Dr. Sutoro Eko

Hanif Nurcholis

Mengapa ya harus berputar-putar? Ibarat orang berjalan, jika ia berputar-putar bisa jadi ia tidak tahu jalan atau tahu jalan tapi tidak mau lewat karena alasan tertentu sehingga mencari jalan lain yang malah membingungkan sendiri.

La, negara kita ini negara hukum. Hukum tertingginya Pancasila dan UUD 1945. Pengaturan Desa itu kan sudah sangat jelas, ceto welo2, sejak dibahas dalam Sidang BPUPKI, diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen), dan Pasal 18A, 18B (sesudah amandemen), dan TAP MPR No. IV/2000. Kalau mau mengikuti jalan Konstitusi ya pasti tidak berputar-putar.

Karena menempuh jalur romantisme masa lau dan atavisme akhirnya berputar-putar. Saya mau menang sendiri? Tidak juga ah. Saya hanya menyampaikan argumen ilmiah sesuai dengan data/fakta, konsep, teori, dan logika berpikir.

Kalau argumen akademis saya lemah atau tidak logis silakan dipatahkan dengan data/fakta, konsep, teori, dan logika berpikir yang obyektif juga.

Dengan jalan demikian, maka masalah akan terurai lebih jernih dan ilmu pengetahuan akan berkembang terus. Kalau hanya direspon dengan pejorative statement maka masalah tiadanya organ yang mengurus irigasi, sanitasi, air bersih, tranporasi publik, orang miskin, pengangguran, dll di desa tidak pernah bisa diurai lebih obyektif.

Sutoro Eko

Pandangan Prof Hanif itu yang tidak menambah ilmu pengetahuan. Ketika diskusi saya bawa lebih jauh akhirnya Prof kembali ke posisi semula.

Saya dulu pernah menawarkan dua model desa: yang self government ala Prof Hanif itu dan self governing ala desa adat. Tetapi pandangan saya itu ditolak oleh banyak kawan karena banyak sebab, sebab setelah di exercise setiap desa tidak bisa utuh dibuat self government atau self governing community.

Selain itu dua bentuk itu melekat dalam hampir setiap desa. Karena itu saya tawarkan konsep hybrid yang akhirnya diterima banyak pihak. Negosiasi dan kesepakatan politik juga memilih model hybrid.

Model ini relevan dengan kolektivisme pluralistik ala Clifford Geertz atau korporatisme desa ala Carol Warren. Ini berbeda dengan kolektivisme monolitik dalam republik desa yang pernah digagas oleh Soepomo.

Dalam kolektivisme pluralistik, desa memiliki dua wajah (pemerintah dan masyarakat), memiliki banyak struktur yang masing masing punya otonomi, namun diikat bersama melalui proses musyawarah desa dan juga arena lain.

Dengan cara begini bisa hindari monolitisme dan penundukan negara. Meski demikian, kuasa uang sekarang yang hadir menundukkan desa.

Prof Hanif juga perlu memahami makna dan realisasi subsidiaritas. Berbagai bentuk pelayanan publik skala lokal diatur dan diurus oleh desa.

Meski subsidiaritas merupakan konsep asing, tetapi itu dipilih berdasarkan dialektika dan kristalisasi dengan pengalaman lokal.

Cerita Lambang Wijaya Kusuma di atas merupakan salah satu wujud nyata konsep subsidiaritas. Sedangkan kalau desa dipandang dengan desentralisasi maka punya potensi besar lahirkan residualitas.

Agar seolah-olah seperti orang sekolahan, saya akan tampilkan studi penting. Pada tahun 1969, GW Skinner menyunting buku yang berisi loyalitas ganda orang desa Indonesia: loyalitas lokal (baik etnik, adat dan desa) dan loyalitas nasional sebagai bangsa dan warga Indonesia. Tahun 2004, Lyn Parker melakukan studi di desa Bali. Dia bilang bahwa pembangunan masuk desa yang gencar dijalankan oleh Orde Baru berupaya mengubah identitas hamba menjadi warga. Ini berhasil sebagian, karena loyalitas ganda masih tetap bertahan. Jalan menuju warga masih problematik, sebab pembangunan lebih tampak sebagai instrumen untuk mengawetkan otoritarianisme ketimbang membentuk kewargaan.

Temuan dan argumen itu mempunyai banyak makna.

Pertama, Indonesia sebagai bangsa dan negara itu belum selesai, sekalipun ada klaim NKRI harga mati. Kedua, pembangunan yang hadir sebagai industri dan ekspansi kekuasaan mesin antipolitik tidak bakal mampu membuat kewargaan. Ketiga, Indonesia mempunyai kekayaan, kearifan dan kebajikan lokal yang begitu beragam, yang bisa menjadi modalitas dan pintu masuk untuk membuat NKRI menjadi lebih hidup dan bermakna.

Ini membutuhkan elaborasi yang panjang lagi.

%d blogger menyukai ini: