Berikut pemikiran tentang konsepsi desa prof Hanif Nurcholis, sebagai respon atas diskusi terbuka di laman facebook status guru desa Sutoro Eko.

Berdasarkan konsepsi Soepomo tentang pemerintahan daerah sebagaimana disampaikan pada 15 Juli 1945 dalam Sidang BPUPKI itu maka saya katakan bahwa UUD 1945 tidak mengatur desa tapi hanya mengatur daerah otonom besar dan daerah otonom keci. C. UUD 1945 TIDAK MENGATUR PEMERINTAHAN DESA
Proklamasi kemerdekaan RI dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. UUD 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945. Saat disahkan, UUD 1945 tidak mempunyai memori Penjelasan. Bab VI Pasal 18 hanya mengatur daerah otonom besar dan daerah otonom kecil dan mengarahkan daerah swapraja (zelfbestuurende landschappen) dan pemerintahan komunitas pribumi (volksgemeenschappen atau inlandsche gemeente) dikonversi menjadi daerah otonom istimewa/asimetris. Jadi, UUD 1945 sebelum diamandemen tidak mengatur pemerintahan desa.

Pasal 18 kemudian diamandemen menjadi Pasal 18, 18A, 18B. Pasal 18, 18A, dan 18B ayat (1) mengatur pemerintahan daerah otonom reguler dan pemerintah daerah otonom non reguler/asimetris.

Daerah otonom reguler terdiri atas pemerintahan daerah otonom provinsi dan kabupaten/kota. Adapun pemerintahan daerah non reguler/asimetris terdiri atas pemerintahan daerah otonom khusus dan pemerintahan daerah otonom istimewa.

Adapun Pasal 18B ayat (2) mengatur, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup. Kesatuan masyarakat hukum adat bukan pemerintah desa sebagaimana desa yang diatur dalam UU No. 5/1979 Juncto UU No. 22/1999 Juncto UU No. 32/2004 Juncto UU No. 6/2014.

Kesatuan masyarakat hukum adat dijelaskan dalam UU No. 41/ 1999, UU No. 18/ 2004, UU No. 32/ 2009, UU No. 21/2001, dan Putusan MK No. 31/PUU-V/2007 yaitu masyarakat organik yang terikat dan mematuhi hukum adat.

Ciri-cirinya adalah anggota masyarakatnya memiliki perasaan sekelompok (in-group feeling), pranata pemerintahan adat, benda-benda adat, norma hukum adat, dan wilayah tertentu sebagai tempat tinggal dan sumber penghidupannya.

Konsep kesatuan masyarakat hukum adat sama dengan konsep indigenous peoples dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Indigenous Peoples Tahun 2007.
Jadi, sangat jelas bahwa UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen tidak mengatur pemerintahan desa.

Sebelum amandemen Pasal 18 mengarahkan pemerintahan komunitas pribumi dijadikan daerah otonom kecil bersifat istimewa sedangkan sesudah amandemen Pasal 18B ayat (2) memberi amanat kepada Negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup.

Kesatuan masyarakat hukum adat bukan pemerintahan desa buatan regim Orde Baru di bawah UU No. 5/1979 yang dilanjutkan sampai sekarang (UU No. 22/1999, UU No. 32/2004, dan UU No. 6/2014).

Berdasarkan pemahaman demikian maka saya katakan bahwa Dasar Pemikiran UU Desa yang termaktub dalam Penjelasan itu sesat. Sesat di sini adalah sesat logika atas teks, bukan orang, berdasarkan ilmu logika formal Aristoteles. D. SESAT PIKIR UU NO. 6/2014 TENTANG DESA
UU No. 6/2014 dibuat berdasarkan argumen hukum yang sesat logika. Penjelasan UU No. 6/2014 membuat argumen berikut,
“Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.

Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kesimpulan yang berbunyi “keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah sesat pikir karena terlepas dari Pasal yang dijelaskan dan latar historis Penjelasan Pasal 18 UUD 1945.
1. UUD 1945 yang disahkan 18 Agustus 1945 tidak mempunyai Penjelasan dan hanya mengatur pemerintahan daerah pada Bab VI, tidak mengatur “zelbestuurende landschappen” dan “volksgemeenschappen”. Penjelasan UUD 1945 yang kita kenal sekarang baru dicantumkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7, 15 Februari 1946. Penjelasan UUD 1945 tersebut adalah buatan Soepomo yang menurutnya disarikan dari pembahasan rancangan UUD dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI Mei sampai dengan Agustus 1945;
2. Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 yang dibuat Soepomo bukan norma konstitusi sehingga tidak bisa dijadikan landasan hukum pembuatan Undang-Undang organik. Yang bisa dijadikan landasan hukum pembuatan UU organik adalah diktumnya: Pasal 18.
3. Penjelasan Pasal 18 adalah upaya Soepomo menguraikan lebih operasional atas diktum Pasal 18 yang bersumber dari materi pembahasan Sidang-Sidang BPUPKI dan PPKI Mei-Agustus 1945 tentang pemerintahan daerah, bukan tentang “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen” (Sekretariat Negara, 1995; Kusuma, 2009);
4. Penjelasan UUD 1945 tersebut berisi arahan (bukan pengaturan) yaitu dalam rangka membentuk daerah otonom besar dan daerah otonom kecil (diktum Pasal 18) UU yang dibuat harus memperhatikan “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”. Dua daerah yang memiliki susunan asli ini dikonversi menjadi daerah otonom besar dan daerah otonom kecil yang bersifat istimewa/asimetris;
5. Jika kesimpulan tersebut benar maka konsekuensi juridisnya 250 “Zelfbesturende landschappen” seperti Kasunanan Surakarta, Kesultanan Deli, Kesultanan Gowa, Kesultanan Banjarmasin, dan lainnya zaman Belanda yang sudah dihapus, keberadaannya juga wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya karena “Zelfbesturende landschappen” disebut beriringan sejajar satu frasa dengan “Volksgemeenschappen”.

Hal ini bisa mengacaukan sistem pemerintahan nasional berdasarkan UUD 1945 dan membuat gaduh politik nasional karena para sultan/raja dari 250 “Zelfbesturende landschappen” (selain Sultan Yogyakarta) yang sudah dihapus akan menuntut kepada Pemerintah untuk mengakui keberadaannya dan memberikan jaminan kebelangsungan hidupnya sebagaimana Pemerintah mengakui keberadaan dan memberikan jaminan kebelangsungan hidup terhadap “Volksgemeenschappen”.

Menurut logika saya kesimpulan atas Pasal 18 UUD 1945 dan Penjelasannya adalah sbb. Kesimpulan yang sesat dan menyesatkan tersebut harus diluruskan dengan konstruksi pikir sebagai berikut.
Premis mayor:
Pembagian daerah (otonom, pen.) di Indonesia terdiri atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen).
Premis minor:
Di Indonesia terdapat lebih kurang 250 “zelfbesturende landschappen” dan “volksgemeenschappen” yang dianggap sebagai daerah istimewa karena memiliki susunan asli (Penjelasan Pasal 18 angka II).
Kesimpulan:
Oleh sebab itu, “zelfbesturende landschappen” dan “volksgemeenschappen” dikonversi menjadi daerah otonom besar dan daerah otonom kecil yang bersifat istimewa karena memiliki susunan asli yang ditetapkan dengan undang-undang.

Sesat pikir kedua adalah UU ini disusun berdasarkan konsep self governing community dan local self-government (untuk pemerintah desa) dan konsep rekognisi dan penghormatan atas kesatuan masyarakat hukum adat.

Self governing community maksudnya adalah komunitas yang mengatur dirinya sendiri sedangkan local self-government maksudnya adalah daerah otonom yang dibentuk oleh pemerintah pusat berdasarkan asas desentralisasi/ devolusi.

Akan tetapi, isinya bukan membenutk organ negara berdasarkan gabungan konsep self governing community dan local self-government tapi membentuk korporasi komunitas desa oleh Negara. Model ini oleh Philippe Schmitter (1974) disebut pemerintahan korporatisme negara, state corporatism .

Sebagai komunitas yang dijadikan korporasi oleh negara, pemerintah desa tidak diurus oleh pejabat pemerintah dan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional. Kepala desa dan perangkat desa hanya pengurus korporasi sosial bentukan negara. Struktur organisasinya tidak dilengkapi dengan dinas-dinas pelayanan publik.

Oleh karena itu, mekanisme kerjanya mengandalkan mobilisasi dan kontrol terhadap penduduk melalui sub-sub korporasi warisan penjajah Jepang dan regim Orde Baru: RT (lanjutan tonarigumi zaman Jepang), RW (lanjutan aza zaman Jepang), PKK (lanjutan fujingkai zaman Jepang), Linmas (lanjutan heiho zaman Jepang), MUSDES (lanjutan Rapat Desa zaman Belanda), P3A, BPD, Posyandu, LPM, LKMD, dan KPD warisan Orde Baru (Kurasawa 1993; Furnivall 1956; Nurcholis 2017). UU No. 6/2014 bukan mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat sebagaimana amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, panduan ILO Convention No. 69 Tahun 1989, dan Deklarasi PBB Tahun 2007 tentang Hak-Hak Indigenous Peoples tapi mengkorporasikan masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat desa yang masih melaksanakan adat isitadat dan ritual adat dengan cara membentuk, menetapkan, dan memberi kewenangan atributif (Pasal 96-111).

Sesat pikir ketiga adalah pemerintah desa yang sudah diatur dengan hukum positif bisa dikembalikan ke desa adat yang diatur dengan hukum adat tidak tertulis.

Pemerintahan komunitas pribumi (inlandsche gemeente) zaman kolonial diatur dengan hukum positif (RR 1854; IGO 1906; IGOB 1938) dan pemerintahan desa zaman merdeka juga diatur dengan hukum positif (UU No. 5/1979; UU No. 22/ 1999; UU No. 22/1999; UU No. 32/2004; UU No. 6/2014).

Menurut Prof. Hazairin dosen hukum adat Universitas Indonesia pemerintahan adat berdasarkan hukum adat yang tidak tertulis jika sudah diatur dengan hukum positif sudah tidak bisa lagi disebut sebagai pemerintahan adat.

%d blogger menyukai ini: