Anom Surya Putra

Dialog mas Sutoro Eko dan Hanif Nurcholis ini sudah skala “dunia”. Masing-masing punya referensi, kerangka teoritik, dan pengalaman hidup yang tentu berbeda. Jejak perdebatan keduanya mudah ditelusuri melalui mbah google, terutama sejak dirumuskannya UU Desa. πŸ™‚ Saya teringat “style” Lenin yang menafsirkan ‘proletariat’ Marx yang bertumpu pada kekuatan buruh revolusioner, sedangkan Mao Tse Tung merumuskan ‘proletariat’ menjadi barisan petani yang takberpunya atau η„‘η”’ιšŽη΄š (Wu-chan chieh-chi).

Keduanya mampu melakukan perubahan sosial, meski beda cara/strategi tentang proletariat. Begitupula perdebatan historis, yuridis, dan linguistik yang sudah disajikan kedua ‘pakar’ ini. UU Desa sudah jauh melampaui perdebatan era Desawarnana/Negarakertagama Mpu Prapanca, Soepomo, Yamin, Hatta, para teoritisi administrasi publik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum.

Negara mengakui keberadaan Desa sebagai ‘hybrid organization’ itu tidak dikenal dalam teori, tapi hasil kesepakatan politik yang didukung dengan beragam fakta. UU Desa sudah memutus secara politik, suka atau tidak suka, logis atau tidak logis, atas ‘Desa’ sebagai gabungan dari zelf-bestuurende landschappen (mazhab Leiden merestorasi menjadi Dorpsrepublieken/Republik Desa) maupun volksgemeenschappen (dikenal pula dalam dimensi politik hukum positivistik dalam Ordonansi sebagai Inlandsgementee..).

Putusan politik dalam UU Desa itu untuk mengakui keberadaan ‘Desa dinas’ atau sebutan lain, dan sekaligus kesatuan masyarakat hukum adat. Justru, putusan politik yang kontroversial itu membuahkan besarnya semangat kepala Desa, perangkat Desa, “BPD”, dan kelembagaan masyarakat berbasis Desa untuk membangun Desanya. Tertatih-tatih dan cepat melangkah, itu soal dinamika.

Bahkan, Pemerintah pusat terhitung amat “rajin” memproduksi regulasi, ketimbang UU No. 23/2014 tentang Pemda yang sampai bulan Oktober 2017, belum berhasil memproduksi Peraturan Pemerintah pengganti PP 38/2007, urusan konkuren, dll.. Tak hanya itu, ‘kuasa ruang’ Desa yang baru terbuka, mendadak diterpa isu kendali atas Dana Desa.

Terlepas dari kontroversi di media dan kontradiksi regulasi, UU Desa menjadi satu-satunya UU yang paling cepat membuahkan “beleids”, dan spirit baru, ditengah sistem birokrasi dan tembok ilmu pengetahuan “akademis” yang belum berubah. Bagi saya yang belum pernah sekolah doktoral, tapi rajin baca tulisan para doktor meskipun dengan keterbatasan yang ada, varian mas Sutoro Eko yang saya juluki “pasca-Republik Desa” bisa menjadi daya lecut bagi kalangan akademisi untuk menakar ulang teori, paradigma, dan metode untuk memahami Desa. Tak hanya itu, Desa bukan “objek penelitian”, tapi sumber kawruh (lebih mendalam dari ngelmu yang teknis-teknokratik-administratif).

Membaca ulang Desawarnana/Negarakertagama memang romantis, tapi sekedar melihat Desa dari sisi pemerintahan,… akan kurang komunikatif dengan warga Desa itu sendiri. “Hukum itu kata kerja (fi’il), tak hanya kata benda (isim)” πŸ™‚ πŸ™‚

Sutoro Eko

Sudah banyak mahasiswa S1, S2 maupun S3 yang mewancarai saya untuk studi desa mereka. Di antara mereka bertanya, UU Desa menggunakan teori apa? Saya jawab: pakai teori yang dibangun sendiri, keluar dari tradisi positivisme dan dogmatisme.

Berdebat boleh tapi jangan larut. Sekarang yang lebih ngeri ngeri sedap adalah kuasa uang dan industri dana desa. Para pendukungnya tidak perlu berdebat, tapi langsung berbuat menguasai aturan dan perangkat.

Bro Darto Wojtyla, kaum yang kolot , dogmatis dan konservatif itu menyebar di mana-mana. Mereka punya senjata berat, sementara para pegiat desa cuma punya bambu runcing

Diskusi soal Pasal 18 dan kedudukan desa selalu berputar-putar, termasuk berputar ke jaman tahun 1950-an. Selo Soemardjan (Bapak Sosiologi Indonesia) pada tahun 1956 sudah berujar bahwa diskusi habis berputar pada kedudukan desa, tetapi tidak ada sikap politik.

Pada tahun 2004 (pada waktu proses revisi UU 22/1999 dan menjelang kehadiran UU 32/2004) saya mulai terlibat diskusi soal kedudukan desa ini, meski sebelumnya sudah banyak diskusi soal demokrasi dan pembangunan desa. Waktu itu mendiang Dr. Ibnu Tricahyo (FH Univ Brawijaya) sangat getol bicara kedudukan desa, antara lain mengatakan bahwa kedudukan desa tidak bisa dipandang dengan desentralisasi, sebab secara historis dan konstitusi, desa bukanlah daerah otonom tingkat III.

Dalam perjalanan tahun-tahun berikut, ternyata desa tidak bisa mengikuti salah satu jenis kedudukan, sebab ada minus malum, dan yang lebih penting desa adalah fenomena bersamaan antara fenomena sosiologis, antropologis, politik, hukum dan pemerintahan. Orang tidak bisa hanya memahami dengan satu lensa.

Dalam perjalanan itu Yando Zakaria menyumbangkan rekognisi, saya memberikan sumbangan subsidiaritas dan kemudian konsep hybrid. UU Desa tidak memulai dengan teori formalis dan tekstual seperti cara berpikir Prof Hanif, sebab cara ini berputar-putar, banyak argumen, yang saling klaim kebenaran.

UU ini mengembangkan teori tersendiri, dengan memulai cara berpikir induktif dan kontekstual, seraya mencari payung konstitusi. Dengan demikian, pembicaraan dimulai dari apa yang terjadi dengan desa (cara pandang realis) baru kemudian mencari landasan konstitusinya; bukan memulai dengan apa kata konstitusi.

Orang formalis kolot dogmatis pasti meganggap UU Desa itu sesat, tetapi penyusun UU mengatakan inilah yang lebih relevan.

Ki Akhmad Muqowam pada awal Maret 2013 berpesan kepada kami: “Jangan terlalu idealis ala LSM tetapi tidak bisa dijalankan; lebik baik merancang UU yang relevan bukan hanya relevan secara akademik tetapi juga relevan dengan aspirasi, politik dan regulasi”.

Menyusun UU ya pasti begini, tidak bisa berpikir seperti Prof Hanif, toh pendapat Prof Hanif hanya satu varian yang mengklaim paling benar. Setelah UU lahir, ternyata memperoleh sambutan dari berbagai pihak secara luar biasa, bukan semata karena UANG tetapi juga RUANG.

Diskusi yang berputar-putar begini sebenarnya tidak perlu lagi. Bang Yando Zakaria sendiri sudah tidak sanggup lagi meyalani diskusi dengan Prof Hanif karena mau menang sendiri.

Saya tetap melayani diskusi, sekaligus menghargai para kritikus UU. Lebih baik diskusi terbuka seperti ini, ketimbang banyak pihak aktor yang berkuasa dengan pengetahuan dan aturan yang melemahkan UU, sambil menggunakan kuasanya untuk menundukkan kuasa desa dan kuasa rakyat.

Orang seperti ini kan tidak mau diskusi, tetapi langsung pukul dengan kuasanya.

%d blogger menyukai ini: