2016-11-12-19-49-33

Meski sudah dua tahun ditetapkan, Undang-Undang Desa belum banyak dipahami oleh desa. Sebagian besar desa mengaku bingung untuk rumuskan kewenangan desa, baik kewenangan berdasar hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Dampaknya, belum ada desa yang memiliki peraturan desa tentang kewenangan desa.

Hal itu disampaikan oleh kepala desa, perangkat desa, dan Badan Perwakilan Desa yang mengikuti Workshop Desa sebagai Basis Migrasi Aman di Hotel Dominic, Purwokerto, 8-9 November 2016. Hal itu akibat minimnya pelatihan yang membahas tentang kewenangan desa.

Menurut Yossy Suparyo, Tim instruktur workshop, pelatihan dan bimbingan teknis yang diterima desa sebagian besar membahas pengelolaan anggaran desa. Tak heran, urusan Undang-Undang Desa dipahami sebatas Dana Desa dan Alokasi Dana Dear.

“Sosialisasi UU Desa yang bersifat substansif masih minim. Desa take dapat disalahkan bila memahami regulasi baru itu sebatas pengelolaan anggaran,” ujar Yossy.

Dari 20 peserta yang merupakan delegasi dari 5 desa itu mengaku belum pernah mengikuti workshop yang membahas kewenangan desa. Karena itu, semua desa mengagendakan untuk kegiatan untuk merumuskan kewenangan desa secara komprehensif.

“Urusan kewenangan desa sangat penting. Kemampuan desa untuk merumuskan kewenangannya menjadi dasar tata kelola desa baru,” ujar Rudin, Kepala Desa Karangpakis, Nusawungu, Cilacap.

Untuk itu, tindak lanjut setelah workshop yang mendesak, yaitu pengkajian kondisi desa. Untuk melaksanakan kegiatan ini, desa akan menggandeng unsur perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan pendamping desa. 

“Semakin banyak pihak yang ikut akan percepat proses ini, terlebih mereka merupakan pihak yang berkompeten,” lanjut Rudin.

Dokumen pengkajian kondisi desa akan menjadi isu strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa. Selanjutnya, kewenangan dear dikuatkan melalui peraturan desa.

%d blogger menyukai ini: