14500593_10210599179995141_4955969529288884798_o

Undang-Undang Desa memberikan kewenangan anggaran pada desa. Desa mendapat dukungan anggaran dari negara lewat Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Tata kelola anggaran harus dikelola secara akuntabel dan transparan.

Demikian Pendapat Hendi Subandi (35), staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, Senin (10/10). Menurutnya, prinsip akuntabilitas ditunjukkan secara administratif dan politik supaya kepercayaan publik terus terjaga.

Pada tingkat administrasi, pemerintah desa perlu menguasai kemampuan penatausahaan keuangan. Manajemen keuangan desa harus menerapkan prinsip-prinsip penganggaran dana publik.

“Ada skill perencanaan keuangan, pembukuan dasar, membuat rencana anggaran belanja (RAB), penggunaan anggaran, dan pelaporan,” ujarnya.

Secara politik, pengelolaan anggaran yang baik akan menumbuhkan dan menguatkan modal sosial desa. Transparansi memperkuat tradisi gotong-royong dan kekeluargaan di kawasan perdesaan. Tradisi transparansi anggaran mudah diterapkan karena mereka memiliki tata nilai yang sama.

“Secara historis, desa sudah miliki nilai-nilai itu. Setiap Jum’at, warga desa melaporkan pengelolaan anggaran pada publik. Nilai itu berpengaruh kuat pada tata kelola desa,” jelas Hendi.

Tata kelola anggaran dapat dikomunikasikan ke publik melalui layanan informasi anggaran. Ribuan desa telah membuat poster dan baliho untuk menunjukkan penatausahaan keuangan desa. Masyarakat desa mudah mengakses anggaran desa lewat poster dan baliho tersebut.

Selain itu, penyebarluasan dokumen dan berkas anggaran melalui website desa patut didukung. Media ini mendorong transparansi anggaran pada publik yang lebih luas.

%d blogger menyukai ini: