Wimar Witular dalam Seminar Nasional tentang Refleksi 1 Tahun Kebijakan Satu Peta (22/2,2017) di Bogor yg diselenggarakan JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif), Beliau katakan bahwa untuk membangun bangsa Indonesia perlu “Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bahasa dan Satu Peta”

Percepatan Kebijakan Satu Peta dilatar belakangi kondisi peta yang masih amburadul, padahal peta merupakan tools pengambilan proses keputusan, terutama untuk prioritas untuk paket pengembangan ekonomi,  Land Use dan Kebijakan RT-RW.  Perpres No 9 tahun 2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta adalah upaya  percepatan pembangunan dengan Kebijakan Satu Peta menjadi sumber referensi basis informasi yang disajikan dalam satu konten, oleh karena itu dibuat dalam bentuk Peraturan Presiden agar ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga.

oku2

Peta Desa sebagai Data, Tools, Metode Analisasi Pengambilan Keputusan Pembangunan Desa

Menurut Rahmat Sulaeman dari JKPP peta partisipatif tidak sebatas kartografis tetapi terkait penguasaan ruang untuk kedaulatan rakyat dengan menegaskan tata batas lokal desa ataupun desa adat, sehingga pemanfaatan ruang menjadi potensi konflik sosial karena terdapat  kesenjangan sosial. Peraturan Presiden No 9 tahun 2016 tentang Kebijakan Satu Peta diharapkan adalah bentuk penguatan atas penyelesaian konflik lahan dan agraria selama ini.

Selanjutnya disampaikan Pemetaan parisipatif diakui sebagai cara atau metologi dalam penguasaan ruang masyarakat adat/lokal dan diintegrasikan dengan sektoral agar meminimalkan konflik. Hasil pemetaan partisipatif  JKPP menunjukan terdapat 49%  tumpang tindih lahan perkebunan. KSP adalah peluang integrasi dengan peta partisipatif masyarakat.

Bito Wikantosa dari Kementerian Desa, PDTT menyampaikan pada Seminar Nasional yang diselnggarakan JKPP bahwa bagi Desa Kebijakan Satu Peta menjadi sangat kruisal dan strategis, karena menyangkut aset yang akan dikelola dalam pembangunan desa, karena paradigma pembangunan desa tidak lagi berbasis pada belanja anggaran yang didasarkan pada identifikasi masalah,  tetapi pembangunan  seharusnya dilandasi optimalisasi pengelolaan aset desa, “Aset Based Community Development”.

oku1

Kegiatan Fokus Grup Diskusi di Desa Karangsari Kec. Belitang Tiga Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan, mendorong Peta Desa sebagai Data dan membangun Kedaulatan ryuang atas Rakyat.(8/3/2017)

 

oku3

Deddy Darma Riza TA PP-P3MD Fasilitasi Fokus Grup Diskusi di hadiri Kepala Desa di Kecamatan Beliutang Tiga OKU Timur, Fasilitaor Pamsimas, Pendamping Desa, PLD, LSM/NGO (8/3/2017).

Di Kabupaten OKU Timur  Dedy Dharma Riza TA PP P3MD tengah mendorong Peta Desa sebagai data, tools dan  alat/ metode analisa yang penting untuk  pengambilan keputusan pembangunan. Tindaklanjut diskusi TA PP P3MD dengan beberapa SKPD termasuk Bappeda Kab Oku Timur, di kegiatan pra Musrenbang Kecamatan terdapat beberapa cacatan penting kebutuhan data dan informasi wilayah melalui peta desa menjadi penting dan strategis.

Deddy Dharma Riza sebagai TA PP P3MD melakukan insiatif  diskusi bersama Pendamping komunitas, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa dan Penggiat Lokal  di Kabupaten Oku Timur melalui kegiatan Audiensi dan FGD antar desa yaitu desa Karangsari, Gantiwarna, Dadirejo dan Ringinsari. Kegiatan dihadiri Kepala Desa, Forum Komunitas Hijau (lembaga lokal), Fasilitator Pamsimas dan masyarakat. Sebagai Narasumber Agung Rahadi dari Buana Kalpataru  Lembaga yang bergerak dibidang pemetaan dan analisa data spasial.

Kegiatan FGD dilakukan (8/03/2017) dilakukan di ruangan rapat kantor Kepala Desa Karang Sari Kecamatan Belitang Tiga Kab.Oku Timur. Tujuan FGD untuk mendorong pemanfaatan Peta Desa  sebagai analisa geo-spasial dan alat bantu penyusunan pengambilan keputusan perencanaan dan tata ruang desa di Kecamatan Belitang Tiga Kabupaten OKU Timur Sumatera selatan.

Menurut Agus Heriyanto (Pendamping Desa) masalah yang dihadapi  adalah bahwa desa perlu alat bantu terpadu yg dapat digunakan secara mudah, untuk pengambilan keputusan dengan analisa data spasial dan peta tematik. Deddy Dharma Riza menegaskan Peta menjadi pilihan, untuk dapat di sinkronisasi  dengan kebutuhan di level pemangku kepentingan suppra desa yang masih terkendala dengan kesulitan data dan informasi desa,  disamping bagi desa merupakan kebutuhan dalam rangka pemetaan asset, potensi, budaya dan data kependudukan dalam menyusun perencanaan pembangunan.

Pada kegiatan FGD ini disampaikan pemaparan dan pembahasan langkah kerja serta persiapan lembar kerja pendukung. Direncanakan agenda pertemuan selanjutnya kamis 16 maret 2017. Beberapa catatan FGD yang menarik adalah melahirkan gagasan baru di Desa yaitu pemanfaatan dan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah.  Selanjutnya Deddy Dharma Riza berharap langkah inisiatif beberapa desa ini diharapkan bisa menjadi
pilot dan strategi pengembangan serta menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya.

 

STJ-DD RiZa

%d blogger menyukai ini: