elit-dan-state-capture-dalam-penguatan-desa-membangun

Elit politik dan pengusaha cenderung memanipulai penyusunan kebijakan, termasuk mempengaruhi aturan main yang menguntungkan kepentingan mereka. Kelompok tersebut memiliki kelebihan dalam distribusi sumberdaya, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan proyek.

Desa harus mempersiapkan pemimpin lokal desa untuk menahan penetrasi para elit politik maupun pengusaha. Demikian pendapat Dr Hariyadi, Staf pengajar Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jendral Sudirman dalam Pelatihan Pengembangan Sumberdaya Hukum Masyarakat dan Pengembangan Lembaga Mediasi Desa di Hotel Santika Purwokerto, Rabu (13/10).

Acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Pelayanan Sosial Dasar, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selama tiga hari, 12-14 Oktober 2016. Peserta pelatihan ada 35 peserta dari unsur pemerintah kabupaten, kepala desa dan perangkat desa, tenaga ahli pemberdayaan desa, dan pegiat Gerakan Desa Membangun dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Brebes.

Hariyadi melihat dominasi state/elite capture dalam sejumlah produk hukum atau regulasi turunan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa yang justru bertentangan dengan semangat UU Desa.

“Produk hukum turunan UU Desa justru membatasi kedaulatan desa. Desa dipaksa patuh pada regulasi lain dibanding melaksanakan semangat UU Desa,” ujarnya.

Desa harus meningkatkan kemampuan para pemimpin lokal desa untuk mendorong akses pengetahuan sehingga mereka mampu mengimbangi peran para elit penguasa dan pengusaha.

%d blogger menyukai ini: