2016-10-11-09-14-08

Keberadaan Bank Kredit Desa (BKD) semakin kuat dengan adanya Undang-Undang Desa. BKD dapat memperluas layanan inklusi cialisvsviagrasale.com keuangan melalui pola kerjasama antardesa. Akhirnya, BKD dapat bermetamorfosis menjadi bank umum maupun lembaga keuangan mikro.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan surat edaran agar para pengelola BKD menyusun action plan penataan kelembagaan paling lambar 31 Desember 2016. Platform Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) mulai dilirik oleh desa untuk menjangkau layanan akses finansial rakyat di wilayah perdesaan.

Pemerintah Desa Wlaharwetan, Kalibagor, Banyumas mengambil inisiatif cepat atas surat edaran OJK. Mereka menggelar Diskusi Kelompok Terarah bersama 16 desa dan kelurahan yang memiliki BKD di Hotel Santika, Purwokerto (12/10). Pada diskusi itu, Pemdes Wlaharwetan menawarkan rundown migrasi BKD ke BPR.

Gagasan tersebut disambut baik oleh desa lainnya. Ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan desa untuk memiliki BPR. Tahapan pertama, menggelar musyawarah desa untuk menetapkan aset BKD menjadi aset desa yang dipisahkan. Musyawarah desa tersebut dilanjutkan dengan penetapan peraturan desa tentang aset desa.

Setelah itu, desa menginventarisasi dan penilaian aset bekerjasama dengan pihak ketiga. Pelibatan pihak ketiga menjadi tanda praktek akuntabilitas menjadi dasar penilaian aset.

Tahap ketiga, desa-desa yang berinisiatif menjalin kerjasama harus menggelar musyawarah antar desa (MAD). Hasil MAD ditetapkan menjadi Peraturan Bersama Antar Kepala Desa (Permakades). Di Permakades itu dicantumkan kesepakatan-kesepakatan yang akan dikerjasamakan.

OJK bersedia menjadi mitra penyusunan metamorfosis BKD ke BPR setelah fase ini terlampaui.

%d blogger menyukai ini: