img_20161109_100514
Sejumlah desa di Kabupaten Banyumas dan Cilacap merumuskan kewenangan desa dalam perlindungan warga yang bekerja di luar negeri. Mereka menyusun alur pembuatan peraturan desa sebagai payung hukum pelayanan dan perlindungan para buruh migran itu.

Kegiatan itu merupakan rangkaian Workshop Desa sebagai Basis Migrasi Aman yang diselenggarakan oleh Konsorsium Desa Migrasi Aman di Hotel Dominic Purwokerto, 8-9 November 2016. Selama dua hari, desa-desa membahas kewenangan desa untuk pelayanan dan perlindungan buruh migran.

Peserta merupakan delegasi desa yang menjadi kantong-kantong buruh migran, seperti Desa Peningkaban, Desa Pamijen, Desa Kedondong (Banyumas), Desa Rawajaya, dan Desa Karangpakis (Cilacap). Mereka berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima di tingkat desa.

“Kami memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok buruh migran karena mereka masuk dalam kelompok rentan. Kebijakan itu bagian dari pengurangan kemiskinan di desa,” ujar Hanif, Kepala Desa Pamijen, Sokaraja.

Menurutnya, pemahaman atas kewenangan desa menjadi kunci dari perlindungan warga. Sebagian besar desa masih bingung menempatkan diri dalam siklus migrasi buruh migran. Padahal banyak desa memiliki keinginan besar untuk berperan aktif.

Workshop ini terselenggara atas kerjasama Pusat Penelitian Gender, Anak, dan Pelayanan Masyarakat (PPGAM) Universitas Jendral Soedirman, Paguyuban Seruni, Lakpesdam NU Cilacap, Bumi Gumelar, dan Gedhe Foundation.

%d blogger menyukai ini: