Dana desa dan gerakan antikorupsi dibahas dalam talk show Pro-Justisia Ratih TV Kebumen, Sabtu (5/11) malam lalu dengan narasumber utama ahli hukum Dr HM Hambali MK, serta para mahasiswa PMII Kebumen. Besarnya dana desa jika tidak diikuti pengawasan ketat akan memunculkan berbagai praktik korupsi di desa. Karena itu, pengawasan selain dengan mengefektifkan peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa), keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting.

Menurut Hambali, lembaga swadaya masyarakat (LSM) layak ambil peran dalam pengawasan tersebut. Masalah, banyak jenis LSM yang justru kadang punya kepentingan tertentu. “Kelompok yang masih punya idealisme untuk terlibat dalam pengawasan dana desa adalah mahasiswa,” ujar Hambali.

Pada dialog yang dipandu Warjan, Eko Wahyudi pegiat anti-korupsi di Kebumen menyatakan, tak perlu ada semacam lembaga KPK di desa. Namun dengan mengaktifkan BPD bersama masyarakat mengawasi pengelolaan dana desa, gerakan antikorupsi akan berjalan dengan baik. (ka)

Talkshow Dana Desa dan Gerakan Antikorupsi

%d blogger menyukai ini: