dsc05035

WORKSHOP: Peserta mengikuti workshop penyusunan panduan teknis fasilitasi pengawalan dana desa di Jakarta. Foto: Kholid Anwar

JAKARTA- Setelah Permendes tentang prioritas penggunaan dana desa terbit, perlu segera disusuli buku panduan fasilitasi pengawalan dana desa sebagai alat untuk mengetahui kemajuan, efektivitas, dan percepatan penyaluran dana desa.

Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Erani Yustika mengemukakan masalah tersebut dalam Workshop Penyusunan Panduan Teknis Fasilitasi Pengawalan Dana Desa yang berlangsung di Jakarta, 15-20 November 2016.

Menurutnya, tahun pertama dan tahun kedua penyaluran dana desa diakui masih banyak kendala sehingga penyerapan dan penggunaannya lamban.

“Problem seriusnya adalah belum ada sistem informasi yang mapan untuk ikuti progres dan hambatan di tiap wilayah,” jelasnya.

Beberapa hambatan yang teridentifikasi selama ini antara lain dampak politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Desa di wilayah kantong lawan politik bupati terpilih acapkali dihambat proses pencairannya.

Di sisi lain, kapasitas administrasi desa yang belum siap. Ada juga daerah yang membuat regulasi menyimpang dari prioritas penggunaan dana desa atau beda penafsiran atas regulasi, sehingga bupati terlalu hati-hati.

“Desa sering abai bikin persyaratan pelaporan administrasi,” lanjut Erani.

Informasi adanya hambatan seperti itu sering datang terlambat, sehingga penanganannya terkesan lamban. Panduan teknis pengawalan dana desa ini akan mendukung sistem pengawalan dana desa sehingga hasilnya presisi.

Penyaluran dana desa sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Desa PDTT, namun juga pihak lain yang berkepentingan atas suksesnya penggunaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Keterlambatan penyaluran berdampak pada tugas inti pemberdayaan,” tegas Erani Yustika. (ka)

%d blogger menyukai ini: