Berikut kami kutip dari laman Facebook Sutoro Eko.

Malang, 11 September 2017. Prof. Maryunani mengundang saya dalam seminar “Membangun Ekonomi Desa” yang digelar oleh Pusat Studi Pembangunan Desa Universitas Brawijaya. Dalam hal desa, Prof. Maryunani sebenarnya banyak menanam tetapi tidak ikut memanen. Tahun 2001 beliau merintis dan menulis buku Alokasi Dana Desa dan banyak bicara soal otonomidesa, tahun 2004-2007 beliau merintis dan memromosikan Badan Usaha Milik Desa. Dalam seminar itu saya bicara Ekononomi Masuk Desa: Eksploitasi, Involusi dan Kontradiksi. Desa, pertanian, petani dan kemiskinan merupakan mata rantai yang terpintal dalam lingkaran setan. Mengapa? Ekonomi yang masuk ke desa 4 abad lalu, tidak berhasil membuat transformasi fundamental, malah membuat ekonomi dualistik (kapitalisme vs prakapitalisme, modern tradisional, kota vs desa, industri vs pertanian, dll). Dalam kondisi dualitik, pembangunan ekonomi tidak pernah berhasil mendongkrak harkat martabat desa dan petani, kecuali hanya menindas dan merusaknya. Ada tiga perkara penting yang membelit lingkaran setan desa. Pertama, eksploitasi dan penindasan. Secara historis petani desa sudah lama ditindas oleh penguasa lokal dan kolonial yang despotik. Pembangunan ekonomi modern (kapitalisme) dimulai oleh kolonial, melakukan eksploitasi terhadap tanah dan petani, untuk meraup surplus dan keuntungan. Sampai hari ini petani tetap dianggap sebagai alat produksi, bukan sebagai manusia yang memiliki harkat martabat. Sekalipun produksi terus meningkat, tetapi tidak dinikmati oleh petani desa. Kedua, stagnasi dan involusi. Involusi pertanian karya Clifford Geertz hingga petani subsisten karya James Scott merupakan eksemplar kisah stagnasi dan ivolusi ekonomi desa dan kehidupan petani. Berbagai pembangunan telah masuk ke desa telah mengubah wajah desa dan membawa mobilitas sosial secara terbatas, tetapi hal itu tidak menjadi landasan transformasi sosial secara fundamental. Kebijakan tanam paksa hingga revolusi hijau maupun revitalisasi pertanian, tidak mampu menjawab perkara stagnasi dan involusi. Desa mengalami krisis penghidupan, petani menghadapi keterbatasan aset dan akses. Karena krisis banyak orang desa menempuh jalan urbanisasi atau migrasi menjadi TKI di negeri orang lain. 40 tahun silam perkara ini sudah menjadi perhatian serius, hari ini pun juga masih menjadi keprihatinan serius. Ketiga, kontradiksi “niat baik” yang berbahaya. Ada kontradiksi nalar, ada kontradiksi antara masalah ekonomi politik yang dijawab secara teknis, kontradiksi antara kehendak politik dengan perbuatan aparatus negara, kontradiksi antara kebijakan dengan tindakan. Sejak zaman kolonial, berbagai bentuk pembangunan dilandasi oleh niat baik untuk memperbaiki kehidupan rakyat, tetapi hasilnya gagal dan bahkan ikut merusak. Hari ini UU Desa membawa niat baik yang besar untuk perubahan desa, tetapi sarat kontradiksi dalam perbuatan. UU Desa yang membawa spirit besar telah direduksi dan dirusak hanya sebatas proyek dana desa, yang sarat akan teknokratisasi dan birokratisasi. “Kepala Desa tidak sibuk kerja mengurus rakyat, tapi malah hanya sibuk mengurus laporan”, demikian ungkap Presiden Joko Widodo. Lalu apa? Kontradiksi niat baik itu harus dibongkar kembali dan dibikin tegak lurus dengan pendekatan politik. Kita butuh rekonstitusi desa, antara lain memastikan platform nasional dengan spirit kemandirian, kerakyatan dan kemakmuran. Kemakmuran — yang dibangun dengan teori ekonomi konvensional — tidak cukup dan bahkan berbahaya, karena itu harus disertai dengan kemandirian (otonomi) dan kerakyatan (demokrasi).