yossy-suparyo-anggota-pokja-desa-kementerian-desa-pdtt

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga desa yang memainkan peran legislatif harus memiliki Program Legislasi Desa (Prolegdes). Prolegdes berisi rencana kerja penyusunan peraturan-peraturan desa selama satu tahun.

Demikian pendapat Anggota Pokja Masyarakat Sipil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yossy Suparyo (39), dalam juguran desa di Desa Wiradadi, Sokaraja, Banyumas, Selasa (3/1). Diskusi ini diikuti oleh sejumlah perangkat desa, BPD, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat kabupaten, dan pendamping desa.

Menurutnya, peraturan desa menjadi payung hukum bagi pemerintah desa untuk pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan desa, baik dalam urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Selama ini peran BPD untuk berinisiatif penyusun Perdes masih sangat minim akibat kompetensi mereka dalam penyusunan dan pembuatan peraturan desa sangat lemah.

“Setiap tahun, desa hanya miliki empat Perdes, yaitu Perdes RPJMDes, APBDes, RKPDes, dan Perubahan APBDes. Kondisi ini terjadi di hampir seluruh desa,” ujar Yossy.

Padahal urusan desa sangat beragam, mulai dari pelayanan publik, sosial, budaya, maupun ekonomi. Kalau BPD tidak miliki Prolegdes, masyarakat tentu sulit mengukur kinerja lembaga ini. Untuk itu, Yossy menyarankan desa-desa segera mengagendakan kegiatan pengembangan kapasitas bagi anggota BPD.

“Kompetensi yang dipelajari meliputi teknik penjaringan aspirasi masyarakat, langkah-langkah penyusunan naskah peraturan desa, dan teknik pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan desa,” lanjutnya.

BPD merupakan mitra strategis pemerintah desa. Akibat minimnya program pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi BPD, tak heran, keberadaan BPD seperti macan ompong.

%d blogger menyukai ini: