dana-desa2

Beberapa kasus tentang penggunaan dana desa sudah mulai mencuat dan menjadi tantangan bagi jajaran pendamping desa, untuk segera mendorong pengawasan masyarakat.

Setidak ada beberapa kasus dalam pengelolaan dana desa yang langsung diketahui pak Dirjen PPMD sendiri Prof Ahmad Erani Yustika, karena kasus tersebut bersifat pengaduan langsung, dan diantara kasus yang  dilaporkan adalah sebagai berikut :

  1. Musyawarah Desa tidak  banyak melibatkan warga;
  2. APBDesa tidak dipublikasikan dan RAB tidak transparan;
  3. Sebagian kegiatan tidak sesuai Peraturan menteri tentang prioritas penggunaan dana desa, seperti pembuatan kantor desa; dan
  4. Pelaksana Kegiatan umumnya hanya melibatkan perangkat desa dan keluarganya.

Kondisi Desa dengan permasalahan diatas, tentunya seting kita temui pada saat melakukan monitoring kegiatan di Desa. Dan kondisi tersebut terjadi pada desa-desa dengan kepemimpinan regresif involusioner dengan dominasi tingkat elite desa yang menguasai setiap keputusan pembangunan, secara umum temuan yang dapat diperoleh adalah:

  1. Tidak adanya keterbukaan proses perencanaan, RAB dan kegiatan yang sudah terealisasi dan kalaupun ditanya dijawab “rahasia desa” dan yang boleh melakukan audit hanya BPK , katanya.
  2. Anggota BPD seakan-akan hanyalah boneka karena ketua BPDnya saudara atau keluarga Kepala Desa. 3
  3. Pembangunan Sarana prasarana Desa seperti : Jalan, jembatan dan sarana yang baru dibangun kualitasnya sangat rendah dan sudah banyak mengalami kerusakan.
  4. Dana Desa digunakan untuk membangun balai desa dan kantor BPD.
  5. Yang terlibat bekerja dalam proyek hanya aparat desa, dan kelysrga kepala desa.
  6. Banyak material seperti semen, batu kerikil dan pasir selalu banyak tersisa, dan sisanya meraka gunakan untuk kepentingan pribadi.
  7.  Banyak proyek masuk desa tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan masyarakat tidak tahu bagaimana proses musyawarahnya.

Itulah contoh, sebuah gambaran desa dimana peran-peran masyatakat dihilsngkan dalam proses pembangunan desa, bahkan di desa tersebut tumbuh tirani.

Perlu kekuatan masyarakat untuk kembali sadar bersama-sama membangun kepentingan kolektif desa dengan mendotong sistem tata pemerintahan yang baik, terbuka dan bertanggungjawab agar desa kuat, maju, mandiri dan demokratis.

Admin

Sebagian kasus diambil dari kasus pengaduan yang diterima oleh pak Dirjen PPMD Prof Ahmad Erani Yustika

%d blogger menyukai ini: